{"id":329149,"date":"2024-03-24T16:44:00","date_gmt":"2024-03-24T09:44:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2024\/03\/24\/pakar-hukum-tata-negara-harap-mk-pisahkan-perkara-phpu-dan-kecurangan-pemilu\/"},"modified":"2024-03-24T16:55:18","modified_gmt":"2024-03-24T09:55:18","slug":"pakar-hukum-tata-negara-harap-mk-pisahkan-perkara-phpu-dan-kecurangan-pemilu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2024\/03\/24\/pakar-hukum-tata-negara-harap-mk-pisahkan-perkara-phpu-dan-kecurangan-pemilu\/","title":{"rendered":"Pakar Hukum Tata Negara Harap MK Pisahkan Perkara PHPU dan Kecurangan Pemilu"},"content":{"rendered":"

BANDA ACEH<\/b>\u00a0 – Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari berharap Mahkamah Konstitusi (MK) memisahkan peradilan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dengan peradilan Kecurangan Pemilu<\/a> yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM).\u00a0<\/p>\n

Feri menekankan agar MK memisahkan kedua proses yang bermasalah pada pemilu seperti yang dilakukan MK sebelum tahun 2008.<\/p>\n

\u00a0“Jika MK tidak memisahkan (dua peradilan tersebut), maka MK akan menjadi pengadilan kalkulator,” kata Feri, Minggu (24\/3\/2024).\u00a0<\/p>\n

Dosen di Universitas Andalas itu menyebut, pendekatan penggunaan perlindungan asas pemilu seperti diatur pada pasal 22E ayat 1 UUD 1945 bisa diterapkan dalam peradilan sengketa PHPU.\u00a0<\/p>\n

Pasal tersebut berbunyi bahwa proses pemilu tidak sekadar langsung umum bebas dan rahasia yang dilaksanakan sekali dalam lima tahun, tetapi ada asas jujur dan adil.<\/p>\n

\u00a0\u201cDan ini tidak bisa ditegakkan dengan menilai angka yang muncul,\u201d katanya.\u00a0<\/p>\n

Selain itu, proses peradilan PHPU perlu memperhatikan pasal 3 UU Pemilu Nomor 7\/2017 yang mengatur prinsip penyelenggaraan yang terbuka, profesional dan efektif. “Padahal, KPU<\/a> dianggap tertutup, tidak profesional terbukti dari Sirekap<\/a> yang kacau.\u00a0<\/p>\n

Soal efektivitas dan efisiensi KPU<\/a> pun dipertanyakan,” beber dia. Sejauh ini, Feri menilai KPU tidak efektif karena dengan teknologi yang ada saat ini, KPU sering mubazir menggunakan anggaran.\u00a0<\/p>\n

\u201cKPU sering rapat, tiap bulan padahal ada Zoom dan KPU tidak mandiri terlalu bergantung pada Komisi II DPR padahal dia penyelenggara pemilu, sementara Komisi II DPR setidak-tidaknya akan menjadi peserta pemilu,\u201d bebernya.<\/p>\n

\u00a0Feri menambahkan, sengketa Pilpres 2024<\/a> jangan hanya meributkan hasil, karena KPU sudah pasti memiliki data C hasil yang lebih baik dibanding paslon. \u201cSulit kalau berdasarkan pada C Hasil karena sudah direkayasa. Hasil itu bagian dari pork barrel (Politik<\/a> gentong babi),\u201d tuturnya.\u00a0<\/p>\n

Diketahui, dua paslon peserta Pilpres 2024, paslon nomor 01 Anies Baswedan<\/a>-Muhaimin Iskandar (Amin) dan paslon nomor 03 Ganjar Pranowo<\/a>–Mahfud MD<\/a> telah mendaftarkan gugatan hasil Pilpres 2024 ke MK pada Sabtu (23\/3\/2024) sore.\u00a0<\/p>\n

Sementara itu, tim hukum Amin mengajukan permohonan PHPU Pilpres 2024 ke MK pada Kamis (21\/3\/2024).\u00a0<\/p>\n

KPU pada Rabu (20\/3\/2024) secara resmi mengumumkan paslon nomor 02 Prabowo Subianto<\/a>–Gibran Rakabuming Raka<\/a>, menang dengan perolehan 96.214.691 suara.\u00a0<\/p>\n

Sementara itu, Amin menempati urutan kedua dengan raihan 40.971.906 suara. Lalu, di urutan ketiga Ganjar -Mahfud mengantongi 27.040.878 suara<\/p>\n

<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

BANDA ACEH\u00a0 – Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari berharap Mahkamah Konstitusi (MK) memisahkan peradilan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dengan peradilan Kecurangan Pemilu yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM).\u00a0 Feri menekankan agar MK memisahkan kedua proses yang bermasalah pada pemilu seperti yang dilakukan MK sebelum tahun 2008. \u00a0“Jika MK tidak memisahkan (dua peradilan […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":329150,"comment_status":"open","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_disable_autopaging":false},"categories":[34],"tags":[274908,1420,242],"series":[],"class_list":["post-329149","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional","tag-berita","tag-peristiwa","tag-politik"],"ha_author":{"id":1,"name":"Redaksi","avatar":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/media\/2026\/10\/logo-harian-aceh-indonesia-512x512-1.webp","verified":true,"bio":"Akun Redaksi Kantor Berita Harian Aceh Indonesia adalah akun yang mengelola seluruh arus informasi yang kemudian terpublikasi di situs Harian Aceh Indonesia."},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/329149","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/comments?post=329149"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/329149\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media\/329150"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media?parent=329149"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/categories?post=329149"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/tags?post=329149"},{"taxonomy":"series","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/series?post=329149"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}