Untuk itu, lanjut Masinton, apabila PDIP nanti menjadi oposisi tidak hanya sekadar berbeda pendapat dengan pemerintah, tetapi memberikan berbagai alternatif kebijakan.<\/p>\n
Langkah tersebut pun telah dilakukan PDIP selama 2 kali masa pemerintahan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, atau selama 10 tahun.<\/p>\n
Kala itu, PDIP aktif memberikan berbagai alternatif kebijakan yang bisa dinilai oleh rakyat, serta baik bagi sistem check and balances dan kontrol dari luar pemerintahan.<\/p>\n
“Ini juga menjadi bagian dari edukasi dan pendidikan Politik<\/a> rakyat sehingga rakyat juga memiliki berbagai alternatif pandangan yang disajikan, baik oleh pemerintah maupun di luar pemerintah,” terangnya.<\/p>\n Namun, ia mengingatkan, berada di luar pemerintahan bukan berarti pihak oposisi membenci atau antipemerintah.<\/p>\n “Itu stigma yang selalu salah selama ini karena kita belum mampu membangun kelembagaan demokrasi, termasuk melembagakan partai-partai politik yang ada di luar pemerintahan,” jelas Masinton.<\/p>\n Meski demikian, Masinton mengaku PDIP sejauh ini belum menentukan sikap politik akan berada di dalam atau di luar pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto<\/a>–Gibran Rakabuming Raka<\/a>.<\/p>\n Keputusan soal oposisi atau koalisi akan diambil saat Rapat Kerja Nasional PDIP pada 24-26 Mei 2024.\u00a0<\/p>\n <\/p>\n
![\"image_print\"](\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/apps\/pdf-print\/images\/print.png\" "\\"Print")
<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"