Jaksa mempertanyakan proses penilaian atau audit BPK karena belakangan ditemukan banyak temuan-temuan tak wajar. Termasuk dugaan wajib iuran bagi pegawai Kementan untuk memenuhi kebutuhan SYL.<\/p>\n
\u201cYang di zaman saksi 2022 2023, bagaimana proses pemeriksaan BPK itu sehingga menjadi WTP?\u201d tanya jaksa.<\/p>\n
\u201cSaya enggak terlalu persis tahu,\u201d kata Hermanto.<\/p>\n
\u201cKalau begitu kejadian, apa saksi pernah bertemu dengan Pak Victor Daniel Siahaan, Toranda Saifullah [auditor BPK – red]?\u201d tanya jaksa lagi.<\/p>\n
\u201cIya, betul,\u201d kata Hermanto.<\/p>\n
\u201cApa yang disampaikan mereka kepada Kementan selaku yang diperiksa?\u201d tanya jaksa.<\/p>\n
\u201cPernah disampaikan konsep dari temuan-temuan itu bisa menjadi penyebab tidak bisanya WTP di Kementan,\u201d ungkap Hermanto.<\/p>\n
Jaksa lalu melanjutkan pertanyaan, apakah auditor BPK tersebut pernah menyampaikan permintaan uang agar Kementan mendapatkan predikat WTP.<\/p>\n
\u201cTerkait hal tersebut bagaimana, apakah kemudian ada permintaan atau yang harus dilakukan Kementan agar menjadi WTP?\u201d tanya jaksa.<\/p>\n
\u201cAda, waktu itu disampaikan untuk disampaikan kepada pimpinan untuk nilainya kalau enggak salah diminta Rp 12 miliar untuk Kementan,\u201d ungkap Hermanto.<\/p>\n
\u201cDiminta Rp 12 miliar oleh pemeriksa BPK itu?\u201d jaksa mempertegas.<\/p>\n
\u201cIya, Rp 12 miliar oleh Pak Victor, tadi,\u201d kata Hermanto.<\/p>\n
Permintaan sejumlah uang tersebut diketahui pimpinan Kementan, termasuk Kasdi Subagyono selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.<\/p>\n
Jaksa lalu bertanya lebih lanjut, bahwa apakah ada arahan pimpinan Kementan untuk memenuhi permintaan auditor tersebut.<\/p>\n
\u201cSaya tidak menerima arahan dari Pak Menteri maupun Pak Sekjen terkait itu. Cuma ini minta disampaikan oleh Pak Victor untuk disampaikan ke Pak Menteri,\u201d ungkap Hermanto.<\/p>\n
Namun pesan tersebut tak disampaikan Hermanto kepada Menteri karena tak memiliki akses. Dia hanya memperkenalkan dengan Muhammad Hatta, Direktur Alsintan Kementan, yang juga terdakwa dalam kasus ini.<\/p>\n
\u201cLalu selanjutnya bagaimana? Saksi kan menyebut melalui Pak Hatta, apa yang disampaikan Pak Hatta kemudian?\u201d tanya jaksa.<\/p>\n
\u201cYa akan menghubungi Pak Sekjen, menyampaikan ke Pak Menteri,\u201d ungkap Hermanto.<\/p>\n
Pada kesempatan sama, Hermanto mengungkapkan ada pemenuhan permintaan Rp 12 miliar tersebut. Meski mengaku tak tahu mekanisme penyerahan uang tersebut. Dia mengatakan uang itu diperoleh Hatta dengan meminjam ke vendor di Kementan.<\/p>\n
“Hanya dipenuhi Rp 5 miliar dari permintaan Rp 12 miliar. Saksi mendengarnya setelah diserahkan atau bagaimana pada saat cerita Pak Hatta kepada saksi?” tanya jaksa.<\/p>\n
“Sudah selesai. Saya nggak tahu proses penyerahannya kapan, dari mana uangnya,” jawab Hermanto.<\/p>\n
“Itu kan saksi tahunya Pak Hatta yang urus Rp 5 miliar itu? Pak Hatta dapat uangnya dari mana?” tanya jaksa.<\/p>\n
“Vendor,” jawab Hermanto.<\/p>\n
Belum ada pernyataan dari BPK maupun dari nama yang disebutkan dalam sidang tersebut.<\/p>\n
Hermanto dihadirkan Jaksa KPK dalam persidangan untuk memberikan kesaksian terkait Terdakwa SYL. Eks Gubernur Sulawesi Selatan tersebut didakwa melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi dengan total Rp 44,5 miliar.<\/p>\n
Dia didakwa bersama dua eks anak buahnya, yakni Sekjen Kementan nonaktif Kasdi Subagyono dan Direktur Kementan M Hatta.<\/p>\n
<\/p>\n
![\"image_print\"](\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/apps\/pdf-print\/images\/print.png\" "\\"Print")
<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"