BANDA ACEH<\/b>\u00a0 – Sejumlah massa aksi dari aliansi jurnalis dan organisasi serikat pekerja media hingga mahasiswa mulai mendatangi Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27\/5\/2024).<\/p>\n
Massa aksi tersebut akan menuntut kepada DPR RI agar membatalkan pembahasan Revisi Undang-Undang (UU) nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.<\/p>\n
Pantauan Tribunnews di lokasi, massa aksi yang tergabung dari aliansi jurnalis tersebut tiba sekitar pukul 09.40 WIB dengan membawa sejumlah banner dan spanduk penolakan RUU Penyiaran.<\/p>\n
Dimana, tuntutan tersebut juga dituangkan dalam banner dan spanduk yang dibawa oleh massa aksi tersebut.<\/p>\n
Sebagian besar mereka meminta agar kebebasan pers tetap dijamin oleh UU sebagai salah satu pilar demokrasi.<\/p>\n
“Pers bukan papan iklan, bebasin dong. Stop kriminalisasi pers merdeka rakyat merdeka,” demikian seruan massa aksi dalam banner yang dibawa.<\/p>\n
Sementara dalam orasinya, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pusat Herik Kurniawan menyerukan anggota DPR RI harus menghentikan pembahasan Revisi UU tersebut.<\/p>\n
“Menghentikan dan mengeluarkan pasal-pasal yang tidak bermanfaat agar tidak dibahas dalam RUU dan dikeluarkan menjadi UU,” seru Herik dalam orasinya.<\/p>\n
Dalam kesempatan ini, seorang orator dari atas mobil komando juga menyatakan hal senada.<\/p>\n
Secara garis besar, tuntutan ini bukan hanya untuk kepentingan pers semata, melainkan juga untuk kebutuhan masyarakat luas sebab berdampak pada proses demokrasi.<\/p>\n
“Hari ini kita berkumpul di gedung yang sangat paripurna, gedung DPR\/MPR, untuk menyuarakan hati nurani bukan hanya jurnalis, tapi seluruh penduduk Indonesia,” ujar orator.<\/p>\n
Sebelumnya, Aliansi dan serikat pekerja jurnalis hingga organisasi pers mahasiswa akan menggelar aksi penolakan Revisi Undang-Undnag (UU) Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27\/5\/2024) pagi ini.<\/p>\n
Aksi tersebut dinilai wajar dilakukan oleh sejumlah pekerja media, sebab akan menjadi upaya untuk mempertahankan profesi agar tidak dikungkung oleh pembuat aturan dan dibelenggu.<\/p>\n