Mereka yang tergabung dalam Gerakan Jurnalis Aceh Bersatu ini menyerukan penolakan terhadap revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran yang sedang dibahas oleh Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).<\/p>\n
Ketua AJI Banda Aceh, Juli Amin, yang turut serta dalam aksi tersebut, menekankan, bahwa aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional.<\/p>\n
\u201cAksi serentak ini dilakukan tidak hanya di Banda Aceh tetapi juga di Jakarta, Jambi, dan Ternate. Kami ingin menyuarakan penolakan ini di seluruh Indonesia,\u201d tutur Juli.<\/p>\n
Kata dia, para jurnalis khususnya di Aceh mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap pasal 42 dan pasal 50 b ayat 2c yang bertentangan dengan Pasal 4 ayat 2 UU Pers.<\/p>\n
\u201cJika ini disahkan, maka kita tidak bisa lagi menayangkan hasil investigasi. Investigasi adalah ruhnya jurnalistik. Jika ruh ini dipotong, itu sama dengan membunuh pers di Indonesia,\u201d ungkap Juli.<\/p>\n
Tuntutan yang disampaikan adalah penolakan terhadap RUU Penyiaran yang mengandung pasal-pasal bermasalah.<\/p>\n
Meminta agar DPR-RI melibatkan organisasi pers, masyarakat sipil, dan akademisi dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi sesuai dengan UU nomor 40 tahun 1999.<\/p>\n
Meminta pemerintah tidak mengangkangi semangat reformasi dengan melemahkan kerja-kerja pers melalui kebijakan yang mengekang kemerdekaan pers.<\/p>\n
Ketua DPRA, Zulfadhli (tengah) saat menyambut para peserta aksi di depan kantor DPRA, Senin (27\/5\/2024). |FOTO: Orinews\/Wanda<\/p>\n
Sebagai penutup, para jurnalis meminta DPRA untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan menolak pasal pasal bermasalah dalam RUU Penyiaran dan akan menjadi lampiran rekomendasi yang dikirimkan ke DPR-RI.<\/p>\n
\u201cKami mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dari wakil kami di DPRA yang sangat merakyat,\u201d ucap Juli.<\/p>\n
Dalam kesempatan sama, Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin, menyatakan, aspirasi para wartawan yang menolak revisi UU penyiaran ini telah disampaikan kepada DPRA.<\/p>\n
\u201cAlhamdulillah, kita bersyukur, DPRA telah menerima aspirasi kita yang nantinya akan diteruskan ke DPR-RI,\u201d ujar Nasir.<\/p>\n
Ia menambahkan, DPRA memberikan tanggapan positif dan penandatanganan tuntutan tersebut disaksikan langsung oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh.<\/p>\n
\u201cTanggapan DPRA cukup positif, tuntutan kita sudah diterima oleh ketua DPRA serta disaksikan langsung oleh Forkopimda Aceh,\u201d tutup Nasir.<\/p>\n
|Reporter<\/strong>: Wanda |Editor<\/strong>: Awan<\/p>\n
![\"image_print\"](\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/apps\/pdf-print\/images\/print.png\" "\\"Print")
<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"