{"id":391085,"date":"2024-10-10T14:11:00","date_gmt":"2024-10-10T07:11:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2024\/10\/10\/ptun-tunda-putusan-terkait-gugatan-pdi-p-soal-keabsahan-gibran-jadi-cawapres\/"},"modified":"2024-10-10T15:59:06","modified_gmt":"2024-10-10T08:59:06","slug":"ptun-tunda-putusan-terkait-gugatan-pdi-p-soal-keabsahan-gibran-jadi-cawapres","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2024\/10\/10\/ptun-tunda-putusan-terkait-gugatan-pdi-p-soal-keabsahan-gibran-jadi-cawapres\/","title":{"rendered":"PTUN Tunda Putusan Terkait Gugatan PDI-P soal Keabsahan Gibran Jadi Cawapres"},"content":{"rendered":"

BANDA ACEH –<\/b>\u00a0 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menunda pembacaan putusan gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) melawan Komisi Pemilihan Umum<\/a> (KPU<\/a>) RI terkait keabsahan Gibran Rakabuming Raka<\/a> sebagai calon wakil presiden (cawapres).<\/p>\n

\u201cPutusan ditunda sampai dengan tanggal 24 Oktober,\u201d kata anggota tim hukum PDI-P Gayus Lumbuun kepada Kompas.com, Kamis (10\/10\/2024).<\/p>\n

Gayus mengatakan, penundaan sidang dilakukan lantaran ketua majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sedang dalam kondisi sakit.<\/p>\n

\u201cDisebabkan ketua majelis sakit,\u201d ucap dia.<\/p>\n

Gugatan yang teregister dengan nomor perkara 133\/G\/TF\/2024\/PTUN.JKT itu dilayangkan PDI-P karena KPU<\/a> dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerima pencalonan Gibran sebagai cawapres.<\/p>\n

PDI-P menilai, KPU melakukan pelanggaran dengan menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) yang menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90\/PUU-XXI\/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden.<\/p>\n

PKPU itu tidak dibahas dengan Komisi II DPR RI sebagaimana ketentuan Undang-Undang tentang Perundang-Undangan. Namun, gugatan PDI-P atas KPU ke PTUN, Jakarta ini tidak akan mengubah ketetapan hasil Pemilu 2024<\/a>.<\/p>\n

Namun, Gayus Lumbuun berpandangan, Gibran bisa batal dilantik sebagai Wakil Presiden dari Prabowo Subianto<\/a> jika gugatan yang mereka ajukan ke PTUN Jakarta dikabulkan.<\/p>\n

\u201cYang bermasalah bagi kami Gibran, bagi kami, ya tidak bisa dilantik. Bahwa KPU memutuskan ini tidak bisa dilantik, orang bermasalah,\u201d kata Gayus ketika ditemui di PTUN Jakarta, 18 Juli 2024 lalu.<\/p>\n

Gayus mengatakan, jika penyelenggaraan pemilu tidak sah karena ditemukan cacat hukum, maka putusan MK tidak dapat dieksekusi.<\/p>\n

\u201cRisikonya diputuskan menang (pemilu), tapi kan itu non-executable, tidak bisa dieksekusi,\u201d ujar dia.<\/p>\n

Mantan hakim agung itu mengingatkan, Undang-Undang Kehakiman menyatakan putusan hakim MA maupun MK tidak bisa dieksekusi jika terdapat cacat hukum.<\/p>\n

Dengan demikian, menurut Gayus, pelantikan presiden dan wakil presiden baru hanya diikuti Prabowo<\/a> Subianto.<\/p>\n

\u201cPak Prabowo tidak cacat. Tidak ada yang salah di Pak Prabowo,\u201d tutur Gayus.<\/p>\n

Meski demikian, kata Gayus, MPR yang\u00a0 akan memutuskan apakah orang yang cacat hukum bisa dilantik.<\/p>\n

\u201cBukan personal, tapi lembaga, di mana rakyat bermusyawarah di sana bisakah seseorang diangkat, tapi cacat hukum diputus oleh sebuah lembaga peradilan seperti itu,\u201d ujar Gayus.<\/p>\n

Adapun pelantikan Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029 akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2024 mendatang.<\/p>\n

<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

BANDA ACEH –\u00a0 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menunda pembacaan putusan gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres). \u201cPutusan ditunda sampai dengan tanggal 24 Oktober,\u201d kata anggota tim hukum PDI-P Gayus Lumbuun kepada Kompas.com, Kamis (10\/10\/2024). Gayus mengatakan, penundaan […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":391086,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_disable_autopaging":false},"categories":[34],"tags":[274908,11613,316843,68,243,3071,1420,71574],"series":[],"class_list":["post-391085","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional","tag-berita","tag-gibran-rakabuming-raka","tag-gugatan-pdip","tag-headline","tag-hukum","tag-pdip","tag-peristiwa","tag-ptun"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/391085","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/comments?post=391085"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/391085\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media\/391086"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media?parent=391085"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/categories?post=391085"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/tags?post=391085"},{"taxonomy":"series","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/series?post=391085"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}