BANDA ACEH –<\/b> Pengamat hukum dan pegiat antikorupsi Hardjuno Wiwoho mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) menyidik dugaan korupsi impor gula periode 2015-2016 yang menyeret eks Menteri Perdagangan (Mendag), Tom Lembong.<\/p>\n
Namun, kata dia, kasus impor gula ini hanya bagian kecil dari karut marut kebijakan impor di Indonesia. Rasa-rasanya, pemerintah perlu memperluas cakupan penyidikan untuk impor komoditas lain yang berpotensi kerugian negara.<\/p>\n
\u201cKejagung memang sedang melakukan penyidikan terhadap kasus impor gula, tapi ini seharusnya menjadi momentum untuk mengusut lebih luas. Bukan hanya gula, tetapi impor lain yang berpotensi kerugian negara. Misalnya impor beras (demuurage) yang beberapa waktu lalu ramai di publik,\u201d kata Hardjuno, Minggu (3\/11\/2024).<\/p>\n
Hardjuno yang juga kandidat doktor bidang hukum dan pembangunan di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya menilai, praktik impor komoditas yang merugikan negara bukan hal baru.<\/p>\n
Praktik kotor impor ini, kata dia, acapkali melibatkan jaringan luas yang memanfaatkan celah dalam kebijakan impor.\u00a0 \u201cImpor beras, daging sapi, dan kedelai juga berisiko tinggi terhadap kebocoran anggaran negara. Tidak jarang, kasus seperti ini dilakukan dengan modus manipulasi harga, kuota impor, dan permainan izin,\u201d jelasnya.<\/p>\n
Menurut Hardjuno, dampak dari praktik impor yang tidak transparan tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga berdampak langsung pada perekonomian nasional dan para petani.<\/p>\n
\u201cImpor gula, beras, dan kedelai yang berlebihan jelas memukul harga pasar komoditas lokal. Akibatnya, petani kehilangan pasar dan harga produk dalam negeri turun drastis,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Untuk itu, terang Hardjuno, komoditas strategis seperti beras, gula, atau daging sapi seharusnya dilindungi dengan kebijakan yang komprehensif, guna memastikan keberlanjutan produk dalam negeri dan menjaga stabilitas harga.<\/p>\n
\u201cKetergantungan pada impor tanpa kontrol yang ketat hanya akan menambah kerentanan pangan kita. Kita perlu memperkuat ketahanan pangan dari dalam negeri,\u201d imbuhnya.<\/p>\n
Hardjuno menegaskan pentingnya transparansi dalam proses penyidikan dan pengambilan kebijakan terkait impor komoditas.<\/p>\n
Hardjuno berharap Kejagung dapat lebih tegas dalam menangani kasus-kasus serupa di masa mendatang, terutama dengan memperluas cakupan penyidikan pada komoditas lain yang berpotensi merugikan negara.<\/p>\n
\u201cIni adalah kesempatan bagi Kejagung untuk membuktikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan menyeluruh, bukan hanya pada satu komoditas tertentu,\u201d katanya.<\/p>\n