Penanganan seperti menggalakkan literasi digital, kata dia, terbukti tidak efektif. Hal ini tercerminkan dari makin banyaknya pecandu judol. Apalagi pihak yang mengedukasi, Kominfo (sekarang Komdigi,red) malah berkhianat dan jadi pelaku. Alhasil, kini\u00a0 judi online sudah menyebar hampir ke seluruh lapisan masyarakat.<\/p>\n
\u201cArtinya kebijakan edukasi literasi digital tersebut tidak sejalan dengan penerapan prinsip good governance dari kementerian terkait. Mesti ada evaluasi terhadap kebijakan dari kementerian terkait yang menangani judol, agar kedepannya dapat dibuat dan dipastikan kebijakan pemberantasan judol berlaku efektif. Jadi jangan lagi tidak tepat sasaran atau malah buang-buang anggaran,\u201d tutur dia.<\/p>\n
Abdullah meminta ketegasan penegakan hukum kepada seluruh pelaku pada ekosistem judol secara adil atau tidak tebang pilih. Mulai dari yang melindungi judol, bandar judol hingga pemain judol dan yang mengatur transaksi judol harus ditindak tegas.<\/p>\n
“Judol sulit diberantas, karena dilindungi orang dalam yang mempunyai akses dan tahu celahnya agar judol tersebut tetap bisa eksis,\u201d ucapnya.<\/p>\n
Dia juga mengingatkan PPATK agar segera melaksanakan rekomendasi yang didapat dari rapat dengar pendapat beberapa waktu lalu. Guna, bisa mengungkap kemana saja uang haram judol mengalir.<\/p>\n
\u201cKomisi III DPR RI mendesak Kepala PPATK untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam memantau, menelusuri, mengawasi, mengungkap, dan memberantas tindak pidana terkait transaksi keuangan, khususnya judi online, yang menggunakan berbagai instrumen pembayaran, termasuk cryptocurrency,\u201d katanya.<\/p>\n
![\"image_print\"](\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/apps\/pdf-print\/images\/print.png\" "\\"Print")
<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"