BANDA ACEH<\/b>\u00a0 – Dua politisi senior partai beringin, Jusuf Kalla dan Agung Laksono, berseteru.<\/p>\n
Jusuf Kalla<\/a> yang pernah menjadi Ketua Umum Partai Golkar, melaporkan Agung Laksono<\/a> yang juga pernah menjadi Ketua Umum Golkar versi Munas Jakarta ke polisi.<\/p>\n JK melaporkan Agung ke polisi karena manuver pendongkelan posisi Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI).<\/p>\n JK menilai langkah Agung melanggar hukum.<\/p>\n Menurutnya, hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara.<\/p>\n “Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan hukum karena tidak boleh begitu,” kata JK di sela-sela munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (9\/12\/2024).<\/p>\n JK mengatakan PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung.<\/p>\n Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar AD\/ART.<\/p>\n Meski demikian, JK juga mengaku tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan.<\/p>\n Ia kemudian menyinggung track record Agung pernah melakukan hal serupa di beberapa organisasi lain.<\/p>\n “Itu kebiasaan Bapak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia buat bahaya untuk kemanusiaan,” ujar JK.<\/p>\n JK sendiri kemarin resmi menjabat Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029 setelah terpilih melalui aklamasi di Musyawarah Nasional (Munas) XXII PMI Tahun 2024.<\/p>\n Tak ada sosok lain yang mencalonkan sebagai ketua umum dalam munas ini. Seluruh peserta Munas PMI pun sepakat memilih JK.<\/p>\n “Ya begitulah hasil munas ini ya. Sama-sama, aklamasi,” kata JK setelah terpilih pada Musyawarah Nasional (Munas) XXII PMI Tahun 2024 di Hotel Grand Sahid, Jakarta.<\/p>\n Setelah kembali terpilih menjadi Ketua Umum PMI, JK mengaku akan segera membentuk pengurus.<\/p>\n Dia akan dibantu sejumlah formatur yang telah ditentukan munas.<\/p>\n JK punya waktu satu bulan untuk membentuk pengurus sesuai anggaran dasar\/anggaran rumah tangga (AD\/ART) PMI.<\/p>\n JK mengatakan akan memilih orang-orang terbaik.<\/p>\n “Pengurus pusat maksimum 21 orang. Mencari 21 orang yang kredibel, yang baik. Ya kita cari teman-teman yang baik, di samping pengurus lama yang bekerja baik tentu, lanjutkan,” ujarnya.<\/p>\n Terpisah, Agung Laksono mengaku tidak masalah dirinya dilaporkan oleh JK ke polisi buntut manuvernya dalam pencalonan Ketua PMI.<\/p>\n Agung mengatakan yang dilakukannya bukan tindak pidana atau kriminal.<\/p>\n “Boleh-boleh saja, semua orang boleh, lapor-lapor itu kan boleh saja, karena ini kan masalahnya bukan masalah pidana, bukan masalah kriminal. Ini kan masalah organisasi lah, organisatoris. Ya silakan aja, enggak apa-apa,” kata Agung, Senin (9\/12\/2024).<\/p>\n Agung pun mengklaim apa yang dilakukannya bukan untuk merusak organisasi, namun untuk memperbaiki organisasi.<\/p>\n “Iya enggak masalah. Soalnya kita untuk memperbaiki kok bukannya untuk merusak,” ujar Agung.<\/p>\n Pada saat bersamaan Agung Laksono juga mengaku dirinya sudah terpilih menjadi Ketum PMI lewat munas tandingan yang digelar di Jakarta.<\/p>\n Selanjutnya, Agung akan melaporkan hasil Munas tandingan PMI itu kepada Kemenkumham.<\/p>\n Ia pun menyerahkan kepada pemerintah untuk memberi penilaian mengenai hasil Munas PMI yang digelar pihaknya.<\/p>\n “Kami akan laporkan kepada pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana semestinya dan terserah bagaimana penilaian dari pemerintah, dari instansi yang terkait untuk melakukan penilaian,” ujar Agung Laksono.<\/p>\n Ia mengklaim Munas PMI yang digelarnya itu sudah sesuai dengan AD\/ART PMI.<\/p>\n Munas ini, kata Agung Laksono, adalah forum tertinggi dari organisasi.<\/p>\n “Bisa menentukan siapa ketua umumnya, bisa melakukan perubahan-perubahan anggaran dasar-anggaran rumah tangga yang memang sudah mulai banyak disuarakan pada kesempatan tersebut, ingin ada perubahan, ingin ada pembatasan masa bakti,” jelasnya.<\/p>\n Menurut Agung Laksono, perlu ada pembatasan masa jabatan pada sebuah organisasi.<\/p>\n Dia menilai ada semangat perubahan dan pembaharuan di PMI.<\/p>\n “Tapi sayangnya suasana ini tidak diperoleh, tertutup gitu, berbagai cara, sehingga lahirlah suasana seperti yang tadi digambarkan sebelumnya,” tuturnya.<\/p>\n Menanggapi perseteruan antara dua politisi senior Partai Golkar itu, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB<\/a>, Zainul Munasichin menilai perebutan kursi Ketua Umum PMI itu tidak pantas.<\/p>\n