\u201cLangkah ini tidak hanya penting untuk membongkar kasus PIK-2 tetapi juga untuk membuktikan bahwa pemerintah tidak tunduk pada tekanan pihak mana pun, termasuk mantan penguasa (Jokowi<\/a>) yang masih memiliki pengaruh besar,\u201d ungkapnya.<\/p>\n Ia menjelaskan untuk menyelesaikan kasus ini, beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan, salah satunya adalah membentuk tim independen.<\/p>\n \u201cPresiden perlu membentuk tim independen yang bertugas mengkaji pelanggaran hukum dalam kasus PIK-2. Tim ini juga harus menghitung kerugian negara akibat pemagaran laut yang ilegal, termasuk dampak sosial dan ekologisnya,\u201d terang Jaya.<\/p>\n Kemudian ia meminta menyeluruh terhadap penguasaan aset negara di kawasan tersebut. Hal itu sangat diperlukan mengingat sungai, bantaran sungai, pantai, laut, dan hutan yang telah dirampas oleh pengembang harus dikembalikan kepada negara.<\/p>\n \u201cAparat hukum harus menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam intimidasi dan kriminalisasi masyarakat. Proses pembebasan tanah yang dilakukan dengan cara tidak sah harus dibuka ke publik, dan para korban diberi keadilan,\u201d bebernya.<\/p>\n Masih kata Jaya, Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa \u201dsetiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam upaya bela negara\u201d.\u00a0<\/p>\n \u201cDalam konteks ini, masyarakat harus berperan aktif mengawasi jalannya kasus pemagaran laut PIK-2 dan memastikan penegakan hukum berjalan transparan. Ini adalah bagian dari kewajiban moral dan konstitusional kita sebagai bangsa,\u201d jelasnya lagi.<\/p>\n Lanjut dia, pengawasan masyarakat bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab yang harus dilaksanakan untuk memastikan pemerintah tetap berjalan di jalur yang benar. Dengan dukungan rakyat, Presiden Prabowo<\/a> dapat menunjukkan bahwa ia adalah pemimpin yang mampu membawa perubahan nyata dan tidak tunduk pada bayang-bayang kekuatan lama.<\/p>\n \u201cKasus pagar laut ini adalah ujian bagi kita semua, apakah Indonesia mampu menegakkan kedaulatannya di atas hukum yang adil atau tetap tunduk pada kekuatan oligarki. Mari kita jadikan momentum ini wujud dari bagian ‘Bela Negara’ sebagai langkah awal untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat. Dengan bersatu, kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,\u201d pungkasnya.\u00a0<\/p>\n
![\"image_print\"](\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/apps\/pdf-print\/images\/print.png\" "\\"Print")
<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"