BANDA ACEH –<\/b> Pemerhati sosial dan kebijakan publik, Jhon Sitorus menyebut, mustahil bagi mantan Menteri ATR\/BPN Hadi Tjahjanto dan wakilnya, Raja Juli Antoni tidak mengentahui sertifikat pagar laut yang terbit di era mereka.<\/p>\n
Seperti diketahui, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)\/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid telah mengonfirmasi bahwa sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) area pagar laut terbit pada tahun 2023.<\/p>\n
Pada saat itu, posisi Menteri ATR\/BPN dijabat oleh Hadi Tjahjanto didampingi oleh Wakil Menteri Raja Juli Antoni.<\/p>\n
Namub, dalam keterangannya, Hadi Tjahjanto mengaku baru mengetahui isu ini setelah viral di media sosial.<\/p>\n
\u201cSaya baru mengetahui berita ini dan mengikuti perkembangannya melalui media,\u201d ujar Hadi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (21\/1\/2025).\u00a0<\/p>\n
Meski begitu, Hadi tidak berkomentar banyak mengenai polemik pagar laut di wilayah perairan Kabupaten Tangerang itu, maupun soal penerbitan dokumen sertifikat atas aset tersebut.<\/p>\n
Dia justru meminta semua pihak menghormati langkah Kementerian ATR\/BPN yang sedang berupaya mengklarifikasi soal keabsahan dokumen tersebut.<\/p>\n
\u201cSaya pikir kita harus menghormati langkah-langkah yg sedang dilakukan oleh Kementerian ATR\/BPN dalam rangka memberikan klarifikasi,\u201d kata Hadi.\u00a0<\/p>\n
Hal itulah kini yang ramai menjadi sorotan, termasuk Jhon Sitorus yang mengatakan mustahil Menteri ATR\/BPN Hadi Tjahjanto dan wakilnya, Raja Juli Antoni tidak mengetahui sertifikat pagar laut yang terbit di era mereka.<\/p>\n
“Apalagi, partai PSI sama sekali BISU alias DIAM soal kasus pagar laut. Kok ada partai paling berisik di republik ini tiba-tiba sehening itu? Apa yang dijaga? Siapa yang dijaga?” kata Jhon.<\/p>\n
Lantas siapa sebenarnya Raja Juli Antoni? Mengapa ia dan PSI hingga saat ini bungkam?<\/p>\n
Raja Juli Lahir di Riau pada 13 Juli 1977. Kini, ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai yang didirikannya bersama sejumlah politikus muda lainnya.\u00a0<\/p>\n
Lahir dalam keluarga terpandang di Riau, Raja Juli Antoni mendapatkan pendidikan agama yang kuat sejak dini.\u00a0<\/p>\n
Ayahnya, Raja Ramli Ibrahim, merupakan tokoh Muhammadiyah di wilayah Lubuk Jambi.<\/p>\n
Raja Juli melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, Garut, Jawa Barat.\u00a0<\/p>\n
Pendidikan pesantren membentuk pemahamannya yang mendalam tentang Islam, terutama dalam kajian Al-Qur\u2019an dan Tafsir.\u00a0<\/p>\n
Ia lulus dari IAIN Syarif Hidayatullah (sekarang UIN Jakarta) pada tahun 2001 dengan skripsi berjudul “Ayat-ayat Jihad: Studi Kritis terhadap Penafsiran Jihad sebagai Perang Suci.”\u00a0<\/p>\n
Setelah lulus, kesempatan internasional menghampirinya.\u00a0<\/p>\n
Ia meraih beasiswa Chevening untuk melanjutkan studi magister di The Department of Peace Studies, Universitas Bradford, Inggris.\u00a0<\/p>\n
Di sana, ia menyusun tesis tentang konflik Aceh dengan judul “The Conflict in Aceh: Searching for A Peaceful Conflict Resolution Process”.<\/p>\n
Minatnya pada resolusi konflik semakin diperkuat ketika ia melanjutkan studi doktoral di Universitas Queensland, Australia, dengan beasiswa Australian Development Scholarship (ADS).\u00a0<\/p>\n
Disertasinya berjudul “Religious Peacebuilders” meneliti peran agama dalam menciptakan perdamaian di kawasan konflik seperti Mindanao (Filipina) dan Maluku (Indonesia).\u00a0<\/p>\n
Raja Juli Antoni tidak hanya dikenal di dunia akademis, tetapi juga di ranah aktivisme dan Politik<\/a>.\u00a0<\/p>\n Sebelum bergabung dengan PSI, ia aktif dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dan sempat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilihan Umum 2009 untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat IX, meski belum berhasil terpilih.<\/p>\n Aktivismenya juga tercermin dari perannya sebagai Direktur Eksekutif The Indonesian Institute dan Maarif Institute, yang didirikan oleh tokoh Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif.<\/p>\n Raja Juli pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) pada periode 2000-2002, memperlihatkan kepemimpinannya sejak usia muda.\u00a0<\/p>\n Pada 2015, ia mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah, tetapi memilih mengundurkan diri untuk fokus pada pengembangan PSI.\u00a0<\/p>\n