BANDA ACEH<\/b> -Keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melarang pengecer menjual LPG 3 kilogram (kg) baru-baru ini menjadi polemik di masyarakat.<\/p>\n
Kebijakan ini menimbulkan pro-kontra karena dikhawatirkan menambah ongkos logistik dari pembeli, karena jarak pangkalan bisa lebih jauh dibandingkan warung eceran.<\/p>\n
Merespons isu tersebut, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office\/PCO) Hasan Nasbi akhirnya buka suara.<\/p>\n
Melalui pernyataan tertulis, Hasan menjelaskan bahwa keputusan Kementerian ESDM justru dimaksudkan untuk memicu pengecer mendaftarkan diri menjadi agen resmi.<\/p>\n
“Kementerian ESDM justru mendorong para pengecer ini\u00a0 mendaftar menjadi agen resmi,” kata dia.<\/p>\n
Selain itu, kata Hasan, para pengecer dapat terdata oleh pemerintah, sehingga distribusi gas LPG subsidi bisa merata.<\/p>\n
“Sehingga posisi mereka bisa diformalkan, dan pendistribusian elpiji 3kg bisa ditracking agar tepat sasaran,” ungkap Hasan.<\/p>\n
Kementerian ESDM resmi melarang\u00a0 pengecer menjual gas LPG 3 kg pertanggal 1 Februari 2025.<\/p>\n
Pengecer diharuskan beralih menjadi agen resmi untuk bisa mendapatkan stok gas melon untuk dijual. Caranya, dengan mendaftarkan nomor induk perusahaan ke PT Pertamina.<\/p>\n
Jika belum memiliki nomor induk berusaha bisa membuatnya melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission\/OSS).<\/p>\n
Pemerintah memberikan waktu satu bulan bagi pengecer untuk mendaftarkan usahanya menjadi pangkalan resmi penjual LPG 3 kg.<\/p>\n