{"id":420408,"date":"2025-02-24T11:27:57","date_gmt":"2025-02-24T04:27:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/?p=420408"},"modified":"2025-02-24T11:27:57","modified_gmt":"2025-02-24T04:27:57","slug":"ribut-ribut-efisiensi-anggaran-mengapa-enggan-dikritik","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2025\/02\/24\/ribut-ribut-efisiensi-anggaran-mengapa-enggan-dikritik\/","title":{"rendered":"Ribut-ribut Efisiensi Anggaran, Mengapa Enggan Dikritik?"},"content":{"rendered":"

V<\/span>IRAL di media sosial meme bertuliskan\u201d satu anak makan siang gratis menghilangkan makan malam satu keluarga\u201d. Memang benar adanya, sejak Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi besar-besaran termasuk pemangkasan anggaran negara untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), semua semakin terasa berat.<\/p>\n

Banyak BUMN merumahkan pegawai, perguruan tinggi bersiap menaikkan UKT dan lainnya, sebab efisiensi anggaran banyak menyasar alokasi anggaran untuk rakyat, baik melalui program kegiatan maupun subsidi atau bantuan langsung, hingga pendidikan tinggi dan dana riset.<\/p>\n

Efisiensi anggaran<\/a> dilakukan untuk menutup kebutuhan anggaran beberapa program khsusnya MBG. Sayangnya, realitanya MBG banyak masalah, maka tujuan efisiensi berpotensi tidak menyelesaikan masalah.<\/p>\n

Mirisnya hasil efisiensi juga akan digunakan investasi BPI Danantara, yang secara tegas disebut oleh Muliaman Darmansyah Hadad, yang telah ditunjuk sebagai Kepala BP Investasi Danantara, berbeda dengan Indonesia Investment Authority (INA), yang saat ini bertindak sebagai sovereign wealth fund Indonesia (kompas.com, 19-2-2025).<\/p>\n

Fakta Efisiensi<\/h3>\n

Penghematan anggaran pemerintah sebagaimana disebut Prabowo akan dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama, penghematan putaran pertama sebesar Rp 300 triliun dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).<\/p>\n

Kedua, adanya penghematan di putaran berikutnya sebesar Rp 308 triliun (Rp 58 triliun dikembalikan ke 17 kementerian\/lembaga dari penyisiran atau penelitian APBN sampai ke satuan 9.<\/p>\n

Selanjutnya, putaran ketiga sebesar Rp 300 triliun. Namun, sebanyak Rp 100 triliun dikembalikan ke BUMN sebagai penyertaan modal kerja. Dana tersebut dari dividen BUMN untuk 2025. Dengan demikian total penghematan yang dilakukan Presiden Prabowo mencapai Rp 750 triliun (USD 44 miliar).<\/p>\n

Langkah ini diambil sebagai bagian dari visi besar Prabowo dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maju. Menurutnya, pembangunan ekonomi harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Benarkah demikian? Beru putaran pertama saja sudah kacau, sebab menyangkut pelayanan publik, lagi-lagi rakyatlah yang menjadi korban.<\/p>\n

Tanpa malu-malu, terkait penyisihan dana deviden BUMN 2025, Prabowo mengatakan memang untuk suntikan awal danantara, yang disinyalir banyak pihak ke depannya untuk pendanaan IKN yang kini mangkrak. Lantas dimana efisiensinya jika lagi-lagi rakyat yang dijadikan korban?<\/p>\n

Banyak pihak mencoba mengingatkan pemerintah akan bahayanya program Danantara, sebab muamalah yang tidak jelas bahkan high imunitas karena BPK atau KPK hanya bisa mengaudit jika ada izin DPR, bukankah lebih baik menstabilkan urusan dalam negeri? Banyak proyek yang seharusnya diutamakan pemerintah, bukan kemudian memperkaya diri dan bisa jadi Danantara pun akan jadi proyek korupsi berikutnya.<\/p>\n

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menyatakan pemangkasan anggaran yang dilakukan secara sembrono dan serampangan berisiko besar terhadap kinerja kementerian dan lembaga negara.<\/p>\n

Realitas di lapangan menunjukkan kebijakan ini telah menimbulkan kekacauan, terutama dalam penyelenggaraan layanan publik. Sebagai contoh, pagu awal anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada 2025 adalah Rp110,95 triliun. Menyusul kebijakan efisiensi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, anggaran tersebut dipangkas sebesar Rp81 triliun sehingga menjadi Rp29,57 triliun.<\/p>\n

Pemerintah anti kritik<\/h3>\n

Melihat kacaunya pengurusan negara terhadap urusan rakyatnya ini memaksa para mahasiswa di berbagai kota, seperti Jakarta, Surabaya dan lainnya turun ke jalan meminta pemerintah memeriksa ulang berbagai kebijakan yang sudah dicanangkan. Sebab semua tak ada satu pun yang berpihak pada rakyat.<\/p>\n

Menghadapi berbagai kritik tersebut, justru kata-kata \u201cndasmu\u201d yang terlontar dari lisan Prabowo, presiden terpilih itu. Ucapan tak layak itu ia ucapkan saat berdiri sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, di hari ulangtahun Partai Gerindra ke 17 saat berbicara terkait kritikan banyak pihak terkait tiga hal, pembentukan kabinet, makan bergizi gratis, dan kedekatannya dengan mantan presiden Joko Widodo.<\/p>\n

Efisiensi memang nyata tampak tanpa pemikiran yang matang, karena faktanya ada anggaran lain yang seharusnya dipangkas namun malah tidak dipangkas, misalnya anggaran kemenhan untuk alutsista. Makin nyata yang dibela bukan kepentingan rakyat, namun pihak yang punya kepentingan, bahkan makin menguatkan korporatokrasi,<\/p>\n

Kementerian di pemerintahan Prabowo berjumlah 48 menteri, 55 wakil menteri, lima pejabat setingkat menteri, serta belasan utusan khusus, staf khusus, dan penasihat khusus dengan total 285 orang. Dimana tidak semua stafsus berguna malah menjadi beban APBN. Belum lagi nanti biaya retreat di Magelang para gubernur dan bupati yang resmi dilantik.<\/p>\n

Bukannya mendengar, Prabowo terkait kabinet yang gemuk malah membandingkan Indonesia dengan Timor Leste yang penduduknya tidak sampai dua juta orang namun memiliki kabinet sebanyak 28 orang. Sungguh perbandingan yang tidak sepadan, Timor Leste bekas wilayah Indonesia yang memilih separatisme dari NKRI. Tentulah sebagai negara muda belum stabil dalam segala hal.<\/p>\n

Prabowo kembali mengatakan bahwa baginya wajar kabinetnya besar karena setara dengan Uni Eropa. Apakah dia lupa, Uni Eropa bukan satu kesatuan negara, mereka terdiri dari banyak negara yang memiliki kedaulatan penuh atas negaranya, jika dikumpulkan tentu saja banyak (BBC.com, 18-2-2025).<\/p>\n

Islam Sajalah yang Layak Mengatur Negara<\/h3>\n

Banyak pihak yang merasa sangsi bahkan takut ketika disodorkan solusi Islam sebagai pengganti sistem hari ini. Alasannya pun beragam, ada yang NKRI sudah final, jika Islam memimpin kelak akan seperti Suriah konflik terus menerus, ide syariat Islam adalah pemecahbelah negara, dan lainnya. Namun apakah mereka akan menyangkal juga jika syariat ini berasal dari Allah Pencipta langit dan bumi, sementara sistem hari ini adalah murni buatan manusia?<\/p>\n

Syariat Islam menjelaskan bahwa penguasa adalah raa\u2019in<\/em> yang tugas utamanya adalah mengurus rakyat yaitu mewujudkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan pokok. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw, \u201cImam (Khalifah) adalah raa\u2019in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya<\/em>.\u201d (HR al-Bukhari). Artinya, kekuasaan yang ada pada diri seorang pemimpin adalah kekuasaan yang menolong \u201c As-Sultom an-Nashirah\u201d dengan syariat, bukan yang lain.<\/p>\n

Prinsip kedaulatan ada di tangan syara, menjadikan penguasa harus tunduk pada hukum syara, tidak berpihak pada pihak lain yang ingin mendapat keuntungan. sumber anggaran banyak dan beragam, tidak tergantung pada utang dan pajak. Baitulmal berbeda dengan APBN, dimana pos pendapatan dan pengeluarannya sudah ditetapkan syariat. Dan hampir tidak selalu mengandalkan pajak atau utang luar negeri.<\/p>\n

Pos pendapatan Baitulmal terdiri dari harta kepemilikan umum seperti hasil pengelolaan tambang dan energi dan lainnya. Kemudian harta kepemilikan negara seperti fa\u2019i, jizyah, usyur, ghanimah<\/em>, zakat, dan lainnya. Semua diperuntukkan kemaslahatan rakyat secara riil tanpa terlibat pada transaksi riba atau muamalah yang bertentangan dengan syariat.<\/p>\n

Alokasi anggaran akan dilaksanakan penuh tanggung jawab dengan perencanaan yang matang. Karena Islam menetapkan jabatan adalah Amanah. Khalifah berserta para muawin<\/em>, wali<\/em> (setingkat gubernur) dan umal<\/em> (setingkat bupati) akan mengadakan perencanaan dan prioritas. Kita bisa melihat hingga hari ini jejak infrastruktur dan layanan publik di negeri-negeri muslim yang dahulunya bagian dari Daulah Khilafah. Tak hanya indah, tapi sangat efektif dan efisien. Wallahualam bissawab<\/em>.[]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Efisiensi anggaran dilakukan untuk menutup kebutuhan anggaran beberapa program khsusnya MBG<\/p>\n","protected":false},"author":21,"featured_media":420412,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_seopress_titles_title":"","_seopress_titles_desc":"","_seopress_robots_index":"","_seopress_robots_follow":"","_seopress_robots_imageindex":"","_seopress_robots_snippet":"","_seopress_robots_primary_cat":"","_seopress_robots_breadcrumbs":"","_seopress_robots_freeze_modified_date":"","_seopress_robots_custom_modified_date":"","_seopress_robots_canonical":"","_seopress_social_fb_title":"","_seopress_social_fb_desc":"","_seopress_social_fb_img":"","_seopress_social_fb_img_attachment_id":0,"_seopress_social_fb_img_width":0,"_seopress_social_fb_img_height":0,"_seopress_social_twitter_title":"","_seopress_social_twitter_desc":"","_seopress_social_twitter_img":"","_seopress_social_twitter_img_attachment_id":0,"_seopress_social_twitter_img_width":0,"_seopress_social_twitter_img_height":0,"_seopress_redirections_value":"","_seopress_redirections_enabled":"","_seopress_redirections_enabled_regex":"","_seopress_redirections_logged_status":"","_seopress_redirections_param":"","_seopress_redirections_type":0,"_seopress_analysis_target_kw":"efisiensi anggaran","_seopress_news_disabled":"","_seopress_video_disabled":"","_seopress_video":[],"_seopress_pro_schemas_manual":[],"_seopress_pro_rich_snippets_disable_all":"","_seopress_pro_rich_snippets_disable":[],"_seopress_pro_schemas":[],"footnotes":"","_disable_autopaging":false},"categories":[37],"tags":[320873,321635,295387,312152],"series":[],"class_list":["post-420408","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-opini","tag-program-mbg","tag-danantara","tag-makan-bergizi-gratis","tag-mbg"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/420408","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/users\/21"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/comments?post=420408"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/420408\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media\/420412"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media?parent=420408"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/categories?post=420408"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/tags?post=420408"},{"taxonomy":"series","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/series?post=420408"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}