BANDA ACEH –\u00a0Beberapa pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berpotensi memberikan kewenangan luar biasa kepada Kejaksaan Agung (Kejagung).<\/p>\n
Demikian dikatakan Ketua Literasi Pemuda Berdikari (LPB) Indrajidt Rai Garibaldi dalam seminar nasional yang mengangkat tema “Membedah RKUHAP: Implikasi dan Tantangan dalam Penegakan Hukum di Indonesia” di Kota Bandung, Minggu 23 Februari 2025.<\/p>\n
Indrajidt mengaku khawatir jika Kejagung bisa menjadi institusi dengan kekuatan yang terlalu dominan dalam sistem peradilan.<\/p>\n
“Sebagai organisasi yang memiliki aliansi mahasiswa, LPB merasa perlu mengadakan seminar nasional ini untuk membahas isu-isu nasional yang tengah menjadi polemik,” kata Indrajidt dikutip dari RMOLJabar.<\/p>\n
Ia menegaskan bahwa LPB akan terus mengawal proses legislasi RKUHAP, terutama terkait pasal 12 yang menjadi sorotan utama.<\/p>\n
“Tidak ada tempat bagi kesewenang-wenangan atau arogansi dalam hukum acara pidana,” tegasnya.<\/p>\n
Menurutnya, LPB berkomitmen untuk memastikan bahwa RKUHAP yang disahkan tidak hanya adil, tetapi juga tetap melindungi kebebasan dan hak asasi manusia.<\/p>\n
“Dari total 94 halaman RKUHAP, terdapat beberapa pasal yang kami duga bisa menjadikan satu lembaga hukum memiliki kewenangan yang berlebihan,” tambahnya.<\/p>\n
Sementara pakar hukum Indonesia, Saim Aksinuddin, menekankan, pembahasan RKUHAP harus melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan politisi.<\/p>\n
“Undang-undang harus dikaji secara komprehensif agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara lembaga hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan,” kata Saim.<\/p>\n
Ia juga menyoroti pentingnya konsistensi dalam penegakan hukum agar tidak menimbulkan ketimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan.<\/p>\n