BANDA ACEH – <\/b>Dalam pertemuan dengan Komisi II DPR RI, kebohongan Menteri KKP dibongkar Khozinuddin.<\/p>\n
Ahmad Khozinudin yang merupakan Advokat Koordinator Tim Advokasi Melawan Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat atau TA-MOR PTR menjelaskan bahwa Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono berbohong atas denda Rp 48 miliar yang akan dibayarkan oleh Kades Kohod Arsin.<\/p>\n
Diketahui bahwa Sakti Wahyu yang merupakan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan jika Arsin yang merupakan Kedes Kohod bersedia membayar denda kerugian atas mencapai Rp 48 miliar.<\/p>\n
Ahmad Khozinuddin menjelaskan bahwa pernyataan dari Menteri KKP adalah sebuah pernyataan bohong.<\/p>\n
Kebohongan tersebut terkait dengan pernyataan dari Menteri KKP yang mengatakan bahwa Arsin siap membayar denda 48 miliar rupiah atas kerugian SHGM dan HGB di kawasan pagar laut.<\/p>\n
Adanya SHGB dan SHM di wilayah pagar laut menurut Khozinuddin merupakan strategi dari pengembang untuk melakukan reklamasi.<\/p>\n
“Dengan adanya SHGB dan SHM mereka berdalih melakukan reklamasi untuk merekonstruksi tanah musnah,” terangnya.<\/p>\n
“Sehingga reklamasi yang dilakukan oleh pengembang tidak seperti yang telah dilakukan di PIK 1, namun memanfaatkan aturan yang ada,” tambahnya.\u00a0<\/p>\n
Khozinuddi dengan menggunakan PP nomer 18 tahun 2021 pasal 66, mereka ingin mendapatkan hak untuk melakukan reklamasi atau rekonstruksi dengan dalih tanah musnah.<\/p>\n
Sedangkan Kepala Desa Kohod, Arsin memiliki tugas untuk menyiapkan narasi jika dulu terdapat girik dan surat tanah lainnya yang berada di wilayah laut karena dampak abrasi.<\/p>\n
Selain itu pembanggunan pagar laut serta penerbitan 263 SHGB dan SHM menurut Khozinuddin gak mungkin Arsin yang membiayai.\u00a0\u00a0<\/p>\n
“Kita dibikin bodoh oleh Menteri KKP seolah-olah semua itu diakui oleh Arsin dan siap membayar ganti rugi,” tegas Khozinuddin.<\/p>\n
Statemen dari Menteri KKP tidak berdasar karena sebelumnya denda pagar laut perkilometer 18 juta rupiah.<\/p>\n
“Ini ada 36.31 kilo meter, namun kenapa muncul angka 48 miliar rupiah, itu angkanya dari mana,” tambahnya.<\/p>\n
Bahkan Menteri KKP juga menyebutkan jika Arsin siap membayar denda.<\/p>\n
Akan tetapi kuasa hukum arsin sendiri membantah terkait pembayaran denda oleh Kades Kohod tersebut.<\/p>\n
“Ini Menteri berani berbohong di forum resmi DPR RI,” tegas Khozinuddin.<\/p>\n
Pernyataan pembayaran oleh Arsin diketahui disampaikan oleh Menteri KKP saat rapat di komisi IV DPR RI pada Kamis 27 Februari 2025.<\/p>\n
“Berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada, maka telah ditetapkan dua orang sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut, yaitu saudara A selaku kepala desa dan saudara T selaku perangkat desa,” ujurnya.<\/p>\n
Sakti mengatakan, kedua pelaku disanksi berupa denda administrasi sebesar Rp 48 miliar, di mana Arsin dan T juga sudah menyatakan kesediaan untuk membayar denda tersebut.<\/p>\n
Sedangkan Yunihar selaku Kuasa hukum Kades Kohod Arsin menyampaikan jika pernyataan Menteri KKP kurang tepat, namun pihaknya tetap menghargai sebagai bagian dari tugas dan fungsinya.<\/p>\n
“Tanggapan kami bahwa pernyataan Mentri KKP ngaco itu, sekalipun demikian kami hargai sebagai tupoksi beliau,” ujarnya kepada awak media Sabtu 01 Maret 2025 lalu.<\/p>\n
Bahkan Yunihar juga mengakui jika pihaknya belum menerima surat resmi atas denda yang disebutkan Menteri KKP.<\/p>\n