BANDA ACEH –<\/b> Kegaduhan atas isu bahan bakar minyak (BBM) oplosan bisa terjadi karena kelalaian Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebagai pengelola perusahaan plat merah.<\/p>\n
Kegaduhan isu BBM oplosan muncul menyusul kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023 yang ditangani Kejaksaan Agung dan ditaksir merugikan negara mencapai Rp193,7 triliun tersebut.<\/p>\n
Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, kasus korupsi yang telah menyeret 7 tersangka, terjadi di PT Pertamina Patra Niaga, salah satu perusahaan BUMN.<\/p>\n
\u201cKelalaian Erick Thohir sebagai pengelola BUMN yang alami kerugian karena tindakan kejahatan atau korupsi, membuat Erick layak diusut sekaligus harus mundur,\u201d kata Dedi Kurnia kepada wartawan, Rabu 5 Februari 2025.<\/p>\n
Dedi menambahkan, dengan mundurnya Erick Thohir sebagai Menteri BUMN diyakini juga akan membuat penyelidikan kasus korupsi ini lebih leluasa tanpa adanya tendensi kekuasaan.\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cBagaimanapun Erick Thohir tidak dapat lepas dari tanggung jawab korupsi ini, terlebih kasusnya adalah kerugian negara,\u201d tuturnya.<\/p>\n
Sementara peneliti Politik<\/a> BRIN, Wasisto Raharjo Jati berharap ada perhatian tersendiri dari\u00a0 Presiden Prabowo<\/a> berani mengevaluasi Erick Thohir di kabinet atas kasus tersebut.<\/p>\n \u201cSaya pikir perlu mendapat perhatian serius dari Presiden karena nominalnya yang terbesar sepanjang sejarah korupsi di Indonesia,\u201d pungkasnya<\/p>\n