Selama masa jabatan sebagai Wali Kota Davao, pria kelahiran 28 Maret 1945 ini berhasil menurunkan angka kejahatan secara signifikan. Ia menerapkan kebijakan yang keras terhadap kejahatan, yang meskipun kontroversial, membuahkan hasil dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman di Davao City. Namun, metode yang digunakan seringkali menuai kritik dari organisasi HAM internasional.<\/p>\n
Sebagai presiden, Duterte melanjutkan pendekatan tegasnya dalam memerangi kejahatan, terutama dalam kampanye anti-narkoba yang dikenal sebagai ‘Project Double Barrel’. Kampanye ini, meskipun berhasil menurunkan angka kejahatan narkoba, juga menimbulkan kontroversi besar karena banyaknya korban jiwa dan tuduhan pelanggaran HAM.<\/p>\n
Latar Belakang Pendidikan Duterte<\/h3>\n
Duterte menempuh pendidikan tinggi di Lyceum of the Philippines University di Manila, meraih gelar sarjana ilmu politik pada 1968. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di San Beda College dan memperoleh gelar sarjana hukum pada 1972. Pendidikan formal ini menjadi bekalnya dalam berkarier di dunia politik dan hukum.<\/p>\n
Perjalanan Karier Duterte<\/h3>\n
Duterte memulai karier di kantor kejaksaan Davao pada 1977. Ia menjabat di sana hingga 1986, sebelum akhirnya terjun ke dunia politik. Pengalaman Duterte di bidang hukum menjadi modal berharga dalam perjalanan kariernya selanjutnya.<\/p>\n
Pada 1988, Duterte terpilih sebagai Wali Kota Davao. Ia terpilih kembali untuk jabatan tersebut dua kali selama dekade berikutnya. Seiring pembatasan masa jabatan, Duterte dilarang mencalonkan diri kembali pada 1998. Namun, ia berhasil mencalonkan diri untuk kursi yang mewakili Davao di DPR Filipina.<\/p>\n
Setelah selesaikan masa jabatannya pada 2001, ia kembali ke Davao dan sekali lagi terpilih sebagai wali kota. Lantaran pembatasan masa jabatan kembali berlaku pada 2010, ia terpilih sebagai wakil wali kota dan putri Duterte yakni Sara menjabat sebagai wali kota.Pada 2013, Duterte kembali ke kantor wali kota. Kali ini, Duterte dengan putranya Paolo menjabat sebagai wakil wali kota.<\/p>\n
Selama lebih dari dua dekade menjabat sebagai wali kota Davao City, politikus kontroversial itu mengubah Davao dari surga pelanggaran hukum menjadi salah satu daerah teraman di Asia Tenggara. Demikian mengutip dari britannica.com, Selasa (11\/3\/2025).<\/p>\n
Taktik keras Duterte dalam memberantas kejahatan membuatnya mendapatkan julukan the Punisher dan Duterte Harry. Namun, kritikus seperti Amnesty International dan Human Rights Watch klaim Duterte bertanggung jawab atas lebih dari 1.000 pembunuhan di luar hukuman. Alih-alih menyangkal tuduhan itu, Duterte malah menerimanya.<\/p>\n
Jadi Presiden Filipina<\/h3>\n
Pada 30 Juni 2016, Duterte dilantik sebagai Presiden Filipina. Dalam enam bulan pertama masa jabatannya, lebih dari 6.000 orang tewas dalam \u201cperang melawan narkoba\u201d Duterte.<\/p>\n
Sebagian kecil dari kematian itu terjadi selama operasi polisi.\u00a0 Sebagian besar diakibatkan di luar hukum oleh regu. Rumah duka di Metro Manila kewalahan dan ratusan jenazah yang tidak teridentifikasi atau tidak diklaim dikuburkan secara massal.<\/p>\n
Organisasi Hak Asasi Manusia dan pejabat Katolik Roma menentang pertumpahan darah itu, tetapi Duterte menanggapinya dengan menuduh gereja melakukan korupsi dan pelecehan seksual terhadap anak-anak. Duterte menjabat sebagai Presiden Filipina hingga 2022.<\/p>\n
![\"image_print\"](\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/apps\/pdf-print\/images\/print.png\" "\\"Print")
<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"