{"id":427328,"date":"2025-03-20T14:22:00","date_gmt":"2025-03-20T07:22:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2025\/03\/20\/tni-klarifikasi-anggaran-rp-172-juta-untuk-celana-dalam-sesuai-kebutuhan-operasional\/"},"modified":"2025-03-20T14:35:56","modified_gmt":"2025-03-20T07:35:56","slug":"tni-klarifikasi-anggaran-rp-172-juta-untuk-celana-dalam-sesuai-kebutuhan-operasional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2025\/03\/20\/tni-klarifikasi-anggaran-rp-172-juta-untuk-celana-dalam-sesuai-kebutuhan-operasional\/","title":{"rendered":"TNI Klarifikasi Anggaran Rp 172 Juta untuk Celana Dalam: Sesuai Kebutuhan Operasional"},"content":{"rendered":"

BANDA ACEH – <\/b>Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Hariyanto, angkat bicara terkait munculnya data pengadaan celana dalam pria untuk Kodiklat TNI MB TNI dalam Layanan Katalog Pengadaan Pemerintah (LKPP) 2025.<\/p>\n

Berdasarkan pantauan Kompas.com pada Senin (17\/3\/2025), tercatat paket pengadaan celana dalam tersebut bernilai Rp 172.081.000.<\/p>\n

Rencana pengadaan ini muncul di tengah sorotan publik terkait revisi Undang-Undang TNI serta upaya efisiensi anggaran pertahanan.<\/p>\n

Hal ini pun menimbulkan pertanyaan, apakah benar TNI mengalokasikan anggaran sebesar Rp 172 juta untuk pembelian celana dalam?<\/p>\n

Dilansir Kompas.com (19\/03\/2025), menanggapi hal ini, Mayjen Hariyanto menegaskan bahwa pengadaan perlengkapan, termasuk pakaian dinas dan perlengkapan pribadi prajurit, merupakan bagian dari kebutuhan operasional TNI yang telah diatur dalam perencanaan anggaran.<\/p>\n

“Setiap prajurit TNI, baik di matra darat, laut, maupun udara, memiliki standar perlengkapan yang harus dipenuhi guna mendukung tugas pokok dan fungsinya,” ujar Hariyanto saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (18\/3\/2025).<\/p>\n

Lebih lanjut, ia memastikan bahwa anggaran pengadaan celana dalam senilai Rp 172 juta telah melewati prosedur yang berlaku.<\/p>\n

“Anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan tersebut sudah melalui mekanisme perencanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah,” jelasnya.<\/p>\n

Hariyanto juga menegaskan bahwa seluruh anggaran yang dikelola TNI digunakan secara transparan dan bertanggung jawab untuk mendukung kesiapan prajurit dalam menjalankan tugas pertahanan negara.<\/p>\n

Efisiensi Anggaran Kemhan dan TNI 2025<\/h2>\n

Sebelumnya, pada Februari 2025, pemerintah telah memangkas anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI dari Rp 166,2 triliun menjadi Rp 139,2 triliun. Hal ini dilakukan dalam rangka efisiensi belanja negara.<\/p>\n

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto, menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran sebesar Rp 26,99 triliun ini terutama berdampak pada belanja barang dan belanja modal.<\/p>\n

“Anggaran tetap berada pada DIPA Kemenhan dan TNI, namun dengan status diblokir,” kata Donny.<\/p>\n

Berikut rincian efisiensi anggaran di masing-masing unit organisasi:<\/p>\n