<\/b><\/p>\n
BANDA ACEH –\u00a0<\/b>Makhamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Pasal 87 huruf a UU MK bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, Anwar Usman dan Aswanto otomatis harus turun dari jabatan Ketua MK dan Wakil Ketua MK.<\/p>\n
\u201cMenyatakan Pasal 87 huruf a UU MK tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 24 tentang Makhamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,\u201d tutur Anwar Usman, Senin (20\/06\/2022) di Youtube Makhkamah Konstitusi.<\/p>\n
Keputusan pemunduran Anwar Usman dan Aswanto jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK didasarkan pada UU lama yang berlaku setelah Pasal 87 huruf a UU MK resmi dibatalkan.<\/p>\n
Pasalnya, dalam UU lama disebutkan bahwa Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih secara ulang selama 5 tahun sekali dan bertahan selama dua periode. Sementara itu, pada Pasal 87 huruf a UU MK disebutkan bahwa Ketua dan Wakil Ketua MK bertahan selama 15 tahun tanpa dipilih ulang dan bertahan sampai usia 70 tahun.<\/p>\n
Namun, dengan adanya putusan terbaru MK tersebut, Anwar Usman dan Aswanto tidak langsung turun dari jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua MK.<\/p>\n
Hakim MK Enny Nurbaningsih mengatakan bahwa keduanya masih sah menjadi pejabat terkait hingga Ketua dan Wakil Ketua MK yang baru terpilih.<\/p>\n
\u201cOleh karena itu, dalam waktu paling lama 9 bulan sejak putusan ini diucapkan harus dilakukan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK,\u201d ujar Enny dalam youtube Makhamah Konstitusi.<\/p>\n
Adapun, keputusan ini masih dalam proses lebih lanjut karena Hakim MK Arief Hidayat dan Manahan Sitompul mengajukan dissenting opinion. Kemudian, Saldi Isra, Daniel, dan Anwar Usman mengajukan concurring opinion.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
BANDA ACEH –\u00a0Makhamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Pasal 87 huruf a UU MK bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, Anwar Usman dan Aswanto otomatis harus turun dari jabatan Ketua MK dan Wakil Ketua MK. \u201cMenyatakan Pasal 87 huruf a UU MK tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 24 tentang Makhamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":43196,"comment_status":"open","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_disable_autopaging":false},"categories":[34],"tags":[243],"series":[],"class_list":["post-43195","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional","tag-hukum"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/43195","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/comments?post=43195"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/43195\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media\/43196"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media?parent=43195"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/categories?post=43195"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/tags?post=43195"},{"taxonomy":"series","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/series?post=43195"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}