{"id":434839,"date":"2025-04-30T22:55:00","date_gmt":"2025-04-30T15:55:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2025\/04\/30\/kpa-luar-negeri-tolak-pembangunan-batalyon-di-aceh-jangan-rusak-iklim-investasi-demi-ambisi-militer\/"},"modified":"2025-04-30T22:55:00","modified_gmt":"2025-04-30T15:55:00","slug":"kpa-luar-negeri-tolak-pembangunan-batalyon-di-aceh-jangan-rusak-iklim-investasi-demi-ambisi-militer","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2025\/04\/30\/kpa-luar-negeri-tolak-pembangunan-batalyon-di-aceh-jangan-rusak-iklim-investasi-demi-ambisi-militer\/","title":{"rendered":"KPA Luar Negeri Tolak Pembangunan Batalyon di Aceh: Jangan Rusak Iklim Investasi Demi Ambisi Militer"},"content":{"rendered":"

BANDA ACEH<\/strong> \u2013 Penolakan tegas datang dari Komite Peralihan Aceh (KPA) Luar Negeri terhadap rencana Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Niko Fahrizal yang akan menerima pelaksana pembangunan empat Batalyon Teritorial Pembangunan (YTP) di Balee Sanggamara, Makodam IM, Jumat (25\/4\/2025).<\/p>\n

KPA Luar Negeri menilai, rencana tersebut tidak hanya inkonstitusional, tapi juga mengancam masa depan perdamaian, investasi, dan stabilitas Aceh pasca-konflik.<\/p>\n

Keempat batalyon tersebut rencananya akan dibangun di wilayah strategis Aceh: Pidie, Nagan Raya, Aceh Tengah, dan Aceh Singkil\u2014wilayah yang saat ini tengah dijajaki sebagai lokasi potensial untuk proyek-proyek investasi internasional.<\/p>\n

\u201cKami menolak keras pembangunan ini. Di saat kami sedang berjuang meyakinkan investor untuk masuk ke Aceh, kalian justru memilih membangun pangkalan militer di wilayah yang sedang kami siapkan untuk pertumbuhan ekonomi rakyat,\u201d tegas T. Emi Syamsyumi alias Abu Salam, Ketua KPA Luar Negeri, dalam pernyataan resminya, Rabu (30\/4\/2025).<\/p>\n

Abu Salam menuding pembangunan YTP merupakan langkah mundur yang berpotensi mengingkari semangat perdamaian MoU Helsinki 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.<\/p>\n

Ia menyebut, rencana itu berpotensi melanggar Point 1.4.2 MoU Helsinki yang menyebutkan bahwa \u201cJumlah pasukan non-organik dan organik TNI di Aceh harus dikurangi secara signifikan dan tidak boleh ditambah tanpa persetujuan Pemerintah Aceh.\u201d<\/p>\n

\u201cApa yang kalian targetkan hingga wilayah-wilayah strategis itu yang ingin kalian bangun? Emas kami? Minyak kami? Jangan rusak kesejahteraan rakyat Aceh dengan menghadirkan ketakutan di tengah upaya kami mengundang dunia untuk membangun Aceh,\u201d ujar Abu Salam tajam.<\/p>\n

KPA Luar Negeri menyoroti kehadiran PT Andalan Mitra Wahana\u2014mitra resmi Kementerian Pertahanan\u2014yang ditunjuk untuk membangun satuan YTP tersebut, sebagai langkah yang menyingkirkan prinsip partisipasi publik serta mengabaikan otoritas Pemerintah Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).<\/p>\n

\u201cSetiap kebijakan strategis nasional di Aceh wajib melalui konsultasi dan persetujuan DPRA. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 8 dan Pasal 269 UUPA. Maka pembangunan YTP tanpa keterlibatan DPRA dan Pemerintah Aceh adalah cacat hukum dan cacat politik,\u201d imbuh Abu Salam.<\/p>\n

Sementara itu, Pangdam IM Mayjen TNI Niko Fahrizal dalam pernyataannya menyebut pembangunan batalyon tersebut sebagai langkah strategis dalam memperkuat pertahanan dan kedekatan TNI dengan masyarakat.<\/p>\n

\u201cKeberadaan satuan teritorial baru ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung stabilitas keamanan dan pembangunan daerah,\u201d kata Niko di Makodam IM.<\/p>\n

Namun bagi KPA Luar Negeri, narasi \u201ckeamanan\u201d yang dibungkus pembangunan militer tidak lagi relevan dalam Aceh pasca-konflik.<\/p>\n

\u201cRakyat Aceh butuh infrastruktur ekonomi, bukan infrastruktur militer. Keamanan dibangun lewat keadilan, bukan senapan,\u201d pungkas Abu Salam.<\/p>\n

Polemik pembangunan empat YTP di Aceh kini menjadi ujian serius terhadap komitmen negara dalam menjaga perdamaian Aceh yang sudah berlangsung hampir dua dekade.<\/p>\n

Jika dialog dan prinsip-prinsip demokrasi diabaikan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya MoU Helsinki\u2014tapi juga kepercayaan publik dan masa depan Aceh sendiri. []<\/p>\n

<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

BANDA ACEH \u2013 Penolakan tegas datang dari Komite Peralihan Aceh (KPA) Luar Negeri terhadap rencana Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Niko Fahrizal yang akan menerima pelaksana pembangunan empat Batalyon Teritorial Pembangunan (YTP) di Balee Sanggamara, Makodam IM, Jumat (25\/4\/2025). KPA Luar Negeri menilai, rencana tersebut tidak hanya inkonstitusional, tapi juga mengancam masa depan perdamaian, investasi, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":434840,"comment_status":"open","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_disable_autopaging":false},"categories":[35],"tags":[13434,323613,321802,15931,168049,323614],"series":[],"class_list":["post-434839","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aceh","tag-aceh","tag-batalyon","tag-kpa-luar-negeri","tag-militer","tag-news","tag-pangkalan-militer"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t