{"id":435181,"date":"2025-05-04T14:48:43","date_gmt":"2025-05-04T07:48:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/?p=435181"},"modified":"2025-05-04T14:48:43","modified_gmt":"2025-05-04T07:48:43","slug":"jaminan-rumah-layak-huni-dalam-islam","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2025\/05\/04\/jaminan-rumah-layak-huni-dalam-islam\/","title":{"rendered":"Jaminan Rumah Layak Huni dalam Islam"},"content":{"rendered":"

Penulis:<\/strong> Hanny N**<\/em><\/p>\n

K<\/span>EMENTERIAN Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan sebanyak 26,9 juta rumah di Indonesia masuk kategori rumah tidak layak huni<\/a> akibat kemiskinan ekstrem.<\/p>\n

Hidup di negeri yang menganut sistem kapitalisme sering kali memaksa masyarakat untuk menerima ketimpangan sebagai takdir. Kesenjangan ekonomi yang begitu mencolok memperlihatkan betapa sistem ini hanya menguntungkan segelintir orang. Mereka yang kaya semakin tajir, sementara masyarakat kecil harus memutar otak demi bertahan hidup\u2014bahkan sekadar untuk berteduh di tempat yang layak.<\/p>\n

Fenomena tidak tersedianya rumah layak huni adalah cerminan paling nyata dari ketimpangan tersebut. Data demi data memperlihatkan bahwa jutaan rakyat Indonesia tinggal di rumah yang tidak memenuhi standar keselamatan. Ada yang tinggal di bantaran sungai, di kolong jembatan, rumah semi-permanen yang nyaris ambruk, atau bahkan di kontrakan sempit yang diisi melebihi kapasitas. Mirisnya, sebagian bahkan harus hidup berpindah-pindah karena tidak memiliki tempat tinggal tetap.<\/p>\n

Masalah ini bukan sekadar soal ekonomi, tapi menyangkut nyawa. Setiap musim hujan, banyak keluarga yang dilanda kecemasan karena rumah mereka rawan longsor, kebanjiran, atau bahkan roboh. Tapi bagi mereka, rumah itu satu-satunya pilihan. Sebab harga rumah layak sudah tidak terjangkau lagi, dan pemerintah tampaknya hanya sibuk membangun proyek-proyek elit yang dikuasai korporasi properti.<\/p>\n

Sumber masalah ini jelas yakni sistem kapitalisme yang menjadikan segala hal sebagai komoditas, termasuk tanah dan rumah. Kapitalisme memandang rumah sebagai barang dagangan yang bisa diperjualbelikan demi keuntungan sebesar-besarnya. Korporasi besar mengendalikan harga rumah, tanah, hingga bahan bangunan. Negara hanya berperan sebagai regulator yang menetapkan izin dan kebijakan, namun tidak bertanggung jawab langsung atas pemenuhan kebutuhan tempat tinggal rakyatnya. Inilah buah dari sistem yang mencabut tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyat.<\/p>\n

Padahal, rumah adalah kebutuhan primer manusia. Ia bukan sekadar tempat berteduh dari hujan dan panas, tetapi juga tempat membangun keluarga, menjaga kehormatan, dan melaksanakan banyak ibadah. Islam sangat memahami hal ini dan menjadikannya sebagai bagian dari kebutuhan pokok yang wajib dijamin oleh negara.<\/p>\n

Dalam sistem Islam, rumah layak huni bukanlah impian semu. Khilafah sebagai institusi negara Islam menjadikan tempat tinggal sebagai hak dasar setiap individu yang wajib dipenuhi negara. Negara akan menjamin ketersediaan rumah, baik dengan memfasilitasi pembangunan rumah untuk rakyat miskin, menyediakan tanah yang dikelola dengan syariat, maupun memastikan bahan-bahan bangunan mudah diperoleh dan murah karena banyak di antaranya termasuk kepemilikan umum, seperti kayu, pasir, dan air.<\/p>\n

Negara juga akan menjamin lapangan pekerjaan yang luas dengan gaji mencukupi, sehingga rakyat mampu membangun atau membeli rumah tanpa harus berurusan dengan lembaga riba. Dalam Khilafah, tidak akan ada KPR ribawi yang menjerat rakyat selama puluhan tahun. Sebab riba adalah haram dan Islam melindungi rakyatnya dari sistem keuangan yang zalim.<\/p>\n

Allah SWT berfirman: “Dan Allah menjadikan rumah-rumahmu sebagai tempat ketenangan bagimu…” (QS. An-Nahl: 80)<\/p>\n

Ayat ini menunjukkan bahwa tempat tinggal adalah anugerah dari Allah yang seharusnya memberi ketenangan, bukan sumber kesengsaraan akibat beban cicilan, sempitnya ruang, atau bahayanya bangunan.<\/p>\n

Sejarah mencatat, pada masa Khalifah Umar bin Khaththab, salah satu kebijakannya adalah menjamin setiap rakyat yang hijrah ke Madinah memiliki tempat tinggal. Umar juga memerintahkan untuk membangun rumah-rumah sederhana bagi para fakir miskin di kota-kota baru yang dibuka. Semua ini dilakukan bukan dengan sistem utang-piutang, tapi dari kas negara (Baitul Mal) yang memang disediakan untuk memenuhi hajat dasar rakyat.<\/p>\n

Lebih dari itu, sistem Islam memiliki kebijakan istimewa terkait tanah. Rasulullah SAW bersabda: \u201cBarang siapa menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya.\u201d(HR. Abu Dawud)<\/p>\n

Dalam konteks kepemilikan tanah, Islam tidak membiarkan tanah terbengkalai. Jika seseorang memiliki tanah tapi tidak memanfaatkannya selama tiga tahun, maka negara berhak mencabut kepemilikan dan memberikannya kepada orang lain yang siap memanfaatkannya, termasuk untuk membangun rumah. Ini adalah bentuk keadilan luar biasa yang hanya mungkin terwujud dalam sistem Islam.<\/p>\n

Di bawah Khilafah, pembangunan hunian tidak akan dikendalikan oleh korporasi rakus yang hanya melihat laba. Khalifah akan mengatur agar tata ruang, sanitasi, lingkungan, serta akses terhadap air bersih dan fasilitas umum berada dalam standar yang menjamin keselamatan dan kenyamanan hidup. Tak ada permukiman kumuh atau pembangunan liar yang tak terurus, karena negara bertindak sebagai pelayan rakyat yang sejati.<\/p>\n

Bandingkan dengan kondisi saat ini. Banyak proyek perumahan justru menyebabkan bencana banjir karena alih fungsi lahan, longsor karena penataan buruk, pencemaran karena limbah dan sampah tidak terurus. Semua ini karena pembangunan hanya dilihat dari sisi ekonomi, bukan maslahat rakyat.<\/p>\n

Khilafah hadir bukan hanya sebagai institusi politik, tapi sebagai pelindung hak hidup rakyat. Termasuk dalam hal ini adalah hak memiliki tempat tinggal yang layak, aman, dan menenteramkan.<\/p>\n

Sudah saatnya umat Islam kembali pada sistem hidup yang benar. Bukan sekadar mengganti rezim, tetapi mengganti sistem kufur kapitalisme dengan sistem Islam. Dengan Khilafah, tempat tinggal bukan lagi beban hidup, melainkan bagian dari kesejahteraan yang dijamin oleh syariat.<\/p>\n

Wallahu\u2019alam bish shawab<\/em><\/p>\n

\"image_print\"<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan sebanyak 26,9 juta rumah di Indonesia masuk kategori rumah tidak layak huni akibat kemiskinan ekstrem.<\/p>\n","protected":false},"author":983,"featured_media":435518,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_disable_autopaging":false},"categories":[65],"tags":[20341,107887],"series":[],"class_list":["post-435181","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-islam","tag-rumah-layak-huni","tag-rumah-tidak-layak-huni"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t