\u201cLangkah Presiden untuk mengganti Mendagri Tito Karnavian sangat penting demi mencegah kekecewaan rakyat Aceh berkembang menjadi benih perlawanan, seperti masa konflik dahulu,\u201d kata Nasrul Zaman.\u00a0<\/p>\n
Menurutnya Kepmendagri yang menetapkan empat pulau di wilayah aceh menjadi bagian Sumut berpotensi menjadi bom waktu yang dapat meledak kapan saja. Ia menegaskan bahwa hadirnya keputusan tersebut dapat merusak perdamaian yang selama ini telah dijaga oleh masyarakat Aceh.\u00a0<\/p>\n
\u201cSelama 20 tahun, masyarakat Aceh menjaga perdamaian dengan susah payah. Tapi sekarang, Permendagri ini menjadi semacam bom waktu,\u201d ungkapnya.\u00a0<\/p>\n
Ia menegaskan bahwa posisi keempat pulau tersebut memang milik Provinsi Aceh baik secara historis maupun administratif. Ia mengingatkan potensi konflik horizontal antara Aceh dan Sumut akibat keputusan tersebut, bahkan konflik bisa lebih meluas ke pemerintah pusat.\u00a0<\/p>\n
\u201cSemua orang di Aceh tahu, bahkan banyak warga Sumut pun paham bahwa empat pulau tersebut secara historis dan administratif memang milik Aceh. Sejak 1992, tidak ada satu pun argumentasi dari Sumut yang menyatakan sebaliknya,\u201d jelasnya.\u00a0<\/p>\n
Lebih lanjut, Nasrul mendesak Presiden Prabowo untuk mengambil langkah tegas atas keputusan yang dikeluarkan Mendagri Tito.\u00a0<\/p>\n
\u201cIni sangat disayangkan. Presiden harus bersikap tegas. Ini saatnya menunjukkan rasa keadilan dan kejujuran dalam penetapan aturan pemerintah,\u201d tegasnya.\u00a0<\/p>\n
![\"image_print\"](\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/apps\/pdf-print\/images\/print.png\" "\\"Print")
<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"