“Pak Prabowo<\/a>, SK Mendagri bernomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 ini sama dengan menginjak kepala kami orang Aceh,” tulis Zulfikar seperti dikutip redaksi, Jumat 13 Juni 2025.<\/p>\n Ia juga menyarankan Presiden Prabowo menggali motif di balik kebijakan tersebut dan mempertimbangkan untuk mengevaluasi posisi Mendagri Tito Karnavian.<\/p>\n Zulfikar menilai langkah Mendagri telah memicu kemarahan masyarakat Aceh secara luas, baik yang tinggal di dalam provinsi maupun di perantauan.\u00a0<\/p>\n Ia mengingatkan bahwa kebijakan semacam ini berpotensi memicu ketegangan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat.<\/p>\n Tak hanya kepada Presiden Prabowo, Zulfikar juga menyinggung Presiden ke-7 RI, Joko Widodo<\/a>, agar mengingatkan menantunya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, untuk tidak bersikap seolah-olah bisa \u201cmerampas\u201d wilayah Aceh.<\/p>\n “Pak Jokowi<\/a>, tolong ingatkan menantu Anda ini, Bobby Nasution, untuk tidak main api dengan Aceh,” tegasnya.<\/p>\n Polemik pemindahan administrasi empat pulau ini menjadi isu sensitif yang menyentuh aspek historis dan identitas masyarakat Aceh. Empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek.<\/p>\n Keputusan ini tidak hanya memicu kekecewaan di kalangan masyarakat Aceh, tetapi juga membuka ruang bagi potensi perpecahan sosial dan Politik<\/a> yang lebih luas.<\/p>\n Kebijakan ini juga berpotensi menimbulkan ketegangan antarprovinsi. Khususnya antara Aceh dan Sumut, serta antara Aceh dan pemerintah pusat.\u00a0<\/p>\n \u201cKami Aceh bisa sangat baik jika Anda beriktikad baik, dan kami juga punya jejak sejarah bagaimana menjaga nama baik dan harga diri,” pungkasnya<\/p>\n
![\"image_print\"](\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/apps\/pdf-print\/images\/print.png\" "\\"Print")
<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"