{"id":443023,"date":"2025-06-15T20:26:00","date_gmt":"2025-06-15T13:26:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2025\/06\/15\/pesan-sby-jelas-jangan-ganggu-aceh-dan-kembalikan-4-pulau-tersebut-ke-tuannya\/"},"modified":"2025-06-16T00:05:11","modified_gmt":"2025-06-15T17:05:11","slug":"pesan-sby-jelas-jangan-ganggu-aceh-dan-kembalikan-4-pulau-tersebut-ke-tuannya","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2025\/06\/15\/pesan-sby-jelas-jangan-ganggu-aceh-dan-kembalikan-4-pulau-tersebut-ke-tuannya\/","title":{"rendered":"Pesan SBY Jelas, Jangan Ganggu Aceh dan Kembalikan 4 Pulau Tersebut ke Tuannya"},"content":{"rendered":"

BANDA ACEH – <\/b>Pesan Politik<\/a> Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jelas terhadap empat pulau, yang kini disengketakan dua provinsi.<\/p>\n

“Secara langsung SBY minta jangan ganggu Aceh dan kembalikan 4 pulau tersebut ke tuannya, Aceh.”<\/i><\/p>\n

Demikian twet dari akun X Jhon Sitorus, dikutip Minggu (15\/6).<\/p>\n

Menurut mantan Presiden RI ke-6 ini pun meminta agar Presiden Prabowo<\/a> bisa berpikir dan bertindak sebagai bapak bangsa.<\/p>\n

“Presiden Prabowo harus benar-benar berpikir sebagai bapak bangsa dan bertindaklah bijak.”<\/i><\/p>\n

“Lepaskan diri dari bayang-bayang Mulyono, pecat Menteri yang mencoreng wajah kabinet.”<\/i><\/p>\n

“SBY dan pak JK sudah susah payah mendamaikan Aceh, lalu generasi masa kini mau merusak warisan baik itu?”<\/i><\/p>\n

“Terimakasih pak SBY atas pandangan2 baiknya.”<\/i><\/p>\n

Pesan pak SBY Jelas :<\/p>\n

Secara langsung, jangan ganggu Aceh dan kembalikan 4 pulau tersebut ke tuannya, Aceh.<\/p>\n

Pesan politik, Presiden Prabowo harus benar2 berpikir sebagai bapak bangsa dan bertindaklah bijak. Lepaskan diri dari bayang-bayang Mulyono, Pecat Menteri yang mencoreng\u2026 pic.twitter.com\/UvCiueiGyC<\/a><\/p>\n

\u2014 Jhon Sitorus (@jhonsitorus_19) June 15, 2025<\/a> <\/p>\n

Sementara itu Presiden Prabowo Subianto<\/a> akan turun tangan selesaikan keributan, akibat empat pulau milik Aceh dipindahkan ke Sumut oleh Mendagri.<\/p>\n

Prabowo Subianto dipastikan akan turun tangan langsung dalam menyelesaikan sengketa pemindahan empat pulau yang, sebelumnya masuk wilayah administrasi Aceh, namun kini tercatat sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara (Sumut).<\/p>\n

Kepastian tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, pada Sabtu (14\/6).<\/p>\n

Ia menyatakan bahwa Presiden telah merespons cepat polemik tersebut, dan mengambil alih proses penyelesaiannya secara langsung.<\/p>\n

“Saya sudah berkomunikasi langsung dengan Presiden. Beliau menyampaikan bahwa akan menyelesaikan persoalan ini secara langsung, dan keputusan resmi akan diumumkan dalam waktu dekat,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan.<\/p>\n

Keempat pulau yang menjadi sengketa adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.<\/p>\n

Dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, pulau-pulau tersebut kini tercatat sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.<\/p>\n

Namun, masyarakat dan sejumlah tokoh Aceh mengklaim pulau-pulau itu secara historis, geografis, dan administratif merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Singkil, Aceh.<\/p>\n

Sengketa ini memicu penolakan luas di Aceh, termasuk dari unsur Pemerintah Daerah, DPR Aceh, hingga tokoh masyarakat.<\/p>\n

Bahkan sejumlah organisasi masyarakat sipil menyebutkan, bahwa keputusan tersebut mengancam integritas wilayah Aceh yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh.<\/p>\n

Presiden Prabowo disebut akan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Menteri Dalam Negeri dan pemerintah daerah dari kedua provinsi, guna mencari solusi terbaik.<\/p>\n

Menurut Prof Dr Ir Sufmi Dasco Ahmad SH, MH, Presiden menargetkan agar polemik ini tidak berlarut-larut dan akan segera diambil langkah final pekan depan.<\/p>\n

“Presiden ingin ada kejelasan hukum dan administratif yang adil dan bisa diterima semua pihak,” ujar Sufmi Dasco<\/p>\n

Langkah Presiden ini diharapkan dapat meredam ketegangan antarwilayah dan memastikan, tidak ada pelanggaran terhadap kewenangan otonomi daerah, terutama yang bersifat kekhususan seperti Aceh.<\/p>\n

Keputusan resmi dari Presiden dijadwalkan akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan.***<\/p>\n