Prabowo<\/a> selalu menekankan soal keberpihakan pada wong cilik, pada ekonomi rakyat. Tapi kebijakan Kemenkeu ini justru menusuk dari belakang semangat itu,\u201d tegasnya.\u00a0<\/p>\n\u201cJangan rampok uang rakyat dengan dalih pajak, kalau negara belum memberi ruang yang adil dan mudah bagi mereka untuk bisa bertahan dan bersaing!\u201d sambungnya.<\/p>\n
Mufti menyoroti banyaknya pelaku usaha yang gulung tikar akibat tekanan ekonomi dan potongan biaya yang tinggi dari platform digital. Ia meminta agar pemerintah tidak gegabah dalam memberlakukan kebijakan pajak ini tanpa insentif dan fasilitas yang jelas.<\/p>\n
\u201cJangan asal pajak, tanpa ada insentif, tanpa ada kejelasan. Rakyat harus tahu, kalau mereka bayar pajak, apa kemudahan dan fasilitas yang mereka dapat?\u201d ujarnya.<\/p>\n
Ia juga mendesak agar kebijakan ini dikaji secara menyeluruh, dengan melibatkan pelaku UMKM sebagai pihak terdampak langsung. Menurutnya, kebijakan perpajakan semacam ini harus dibarengi dengan regulasi, sistem pendukung, dan sosialisasi yang matang.<\/p>\n
\u201cJangan tambah luka rakyat yang sedang berdarah ini. Negara seharusnya jadi pelindung, bukan pemalak yang memanfaatkan keadaan,\u201d ujar legislator dari Dapil Jawa Timur II itu.<\/p>\n
Mufti menambahkan, kebijakan ini bukan hanya soal fiskal, tapi menyangkut keadilan sosial dan kepercayaan publik terhadap negara.<\/p>\n
\u201cKalau pemerintah tetap memaksakan diri tanpa empati dan keberpihakan, maka ini bukan lagi soal fiskal, ini soal keadilan sosial. Jangan sampai negara kehilangan kepercayaan rakyatnya hanya karena kebijakan yang tidak bijak,\u201d paparnya.<\/p>\n
Meski pentingnya pajak untuk pembangunan, Mufti menegaskan bahwa pemungutan pajak harus adil dan memperhatikan kondisi sosial masyarakat.<\/p>\n
\u201cPajak harus proporsional, adil, dan memperhatikan konteks sosial,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Ia pun meminta pemerintah menjelaskan parameter teknis dari kebijakan ini, seperti batas omzet yang dikenakan pajak, mekanisme pemungutan, dan peran marketplace dalam hal tersebut. Ia khawatir, kebijakan ini justru menimbulkan kebingungan dan beban tambahan, terutama bagi pedagang kecil yang minim pengetahuan perpajakan.<\/p>\n
\u201cEdukasi kepada pelaku UMKM dan perlindungan terhadap risiko pungutan ganda juga harus menjadi bagian integral dari kebijakan,\u201d pungkasnya.<\/p>\n
![\"image_print\"](\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/apps\/pdf-print\/images\/print.png\" "\\"Print")
<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"