Dari OTT KPK ini ada lima orang tertangkap dan kini berstatus tersangka.<\/p>\n
Salah satunya adalah Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting.<\/p>\n
Tertangkapnya Topan ini bisa menjadi pintu masuk buat KPK untuk mencermati peran Bobby Nasution, Gubernur Sumut.<\/p>\n
Melihat kasus yang cukup terang benderang ini, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) , Boyamin Saiman, pun mendesak KPK segera memanggil Bobby Nasution.<\/p>\n
Bahkan, saking gemasnya, Boyamin memberi ultimatum pada KPK jika tak memeriksa Bobby Nasution.<\/p>\n
Boyamin Boyamin mengancam akan menggugat KPK ke pengadilan, jika KPK takut memeriksa menantu Joko Widodo<\/a> alias Jokowi<\/a> itu.<\/p>\n Menurutnya, pemeriksaan terhadap Bobby tidak hanya penting secara hukum, tapi juga secara moral dan simbolik untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap KPK.<\/p>\n \u201cMemanggil Bobby Nasution dan mengembangkan kasus ini. Kalau tidak segera dipanggil dalam waktu dua minggu, saya gugat praperadilan,\u201d ucapnya dikutip dari Tribunnews.com.<\/p>\n KPK sebelumnya melakukan OTT terkait proyek pembangunan jalan yang melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumut serta Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumut.<\/p>\n Hasilnya, lima orang ditetapkan sebagai tersangka:<\/p>\n – Rasuli Efendi Siregar (RES): Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut dan PPK<\/p>\n – Heliyanto (HEL): PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut<\/p>\n – M. Akhirun Efendi Siregar (KIR): Direktur Utama PT Dalihan Natolu Grup (DNG)<\/p>\n – M. Rayhan Dulasmi Pilang (RAY): Direktur PT RN<\/p>\n – Topan Obaja Putra Ginting (TOP): Kepala Dinas PUPR Sumut<\/p>\n Yang menarik, Topan Obaja Putra Ginting baru saja dilantik sebagai Kadis PUPR Sumut oleh Bobby Nasution pada Februari 2025.<\/p>\n Sebelumnya Topan menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan saat Bobby menjabat Wali Kota.<\/p>\n Boyamin Saiman membeberkan empat alasan mengapa KPK wajib memeriksa Bobby, minimal sebagai saksi, dalam perkara yang sedang bergulir ini:<\/p>\n Boyamin menyebut bahwa dalam banyak kasus korupsi, jika kepala dinas sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka KPK juga akan meminta keterangan dari kepala daerah tempat dinas itu berada.<\/p>\n Dalam kasus ini, Kepala Dinas PUPR Sumut adalah bawahan langsung dari Gubernur Bobby Nasution.<\/p>\n \u201cIni bukan berarti Bobby bersalah atau terlibat. Tapi sebagai atasan, wajib dimintai keterangan. Itu asas keadilan,\u201d jelasnya.<\/p>\n Jika Bobby tidak dimintai keterangan, menurut Boyamin, hal itu menunjukkan adanya perlakuan tidak adil dan dapat memunculkan kesan tebang pilih dalam penegakan hukum.<\/p>\n Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga antikorupsi ini disebut mengalami penurunan kepercayaan publik. Jika Bobby \u2014yang juga menantu Presiden Joko Widodo\u2014 tidak dipanggil, maka KPK dianggap tunduk terhadap kekuasaan.<\/p>\n \u201cSurvei menunjukkan citra KPK terus menurun. Kalau tidak panggil Bobby, KPK akan makin terpuruk,\u201d ujarnya.<\/p>\n Boyamin menilai, pemeriksaan terhadap Bobby bisa menjadi momentum bagi KPK untuk menunjukan bahwa hukum tidak pandang bulu, sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat.<\/p>\n Topan Obaja Putra Ginting, salah satu tersangka, bukan orang baru di lingkungan Bobby Nasution.<\/p>\n Ia diketahui pernah menjabat sebagai Sekda Kota Medan saat Bobby menjabat Wali Kota.\u00a0<\/p>\n Hubungan profesional yang berlanjut ke jabatan strategis di provinsi menjadi alasan kuat untuk memeriksa Bobby.<\/p>\n \u201cTopan itu orang dekat Bobby. Dulu Sekda Medan, sekarang Kadis PUPR. Harus didalami lebih lanjut,\u201d kata Boyamin.<\/p>\n Ia menekankan bahwa pemeriksaan terhadap Bobby bukan bentuk tuduhan, tetapi prosedur normal dalam rangka mengembangkan penyidikan dan memastikan tak ada konflik kepentingan yang terabaikan.<\/p>\n Alasan terakhir adalah pengembangan kasus. Boyamin menegaskan pentingnya KPK menggali lebih dalam hubungan antara Topan dan Bobby, serta memastikan apakah ada aliran dana mencurigakan atau penyalahgunaan kekuasaan.<\/p>\n \u201cPerlu ditelusuri apakah Topan selama ini bergerak sebagai \u2018cowboy Bobby\u2019. Ada indikasi relasi kekuasaan yang perlu digali,\u201d tuturnya.<\/p>\n Menurutnya, pengembangan perkara ini tidak hanya menyangkut proyek yang sudah diungkap, tetapi juga proyek lain yang pernah dikerjakan oleh Topan, baik saat di Medan maupun kini di tingkat provinsi.<\/p>\n KPK menyebut total nilai proyek dalam dua klaster tersebut mencapai setidaknya Rp231,8 miliar. Rinciannya sebagai berikut:<\/p>\n \u201cKami masih menelusuri proyek-proyek lainnya dan potensi kerugian negara,\u201d ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (28\/6\/2025).<\/p>\n1. Demi Asas Keadilan Hukum<\/h2>\n
2. Untuk Memulihkan Citra KPK yang Kian Tergerus<\/h2>\n
3. Ada Kedekatan Pribadi Antara Bobby dan Tersangka<\/h2>\n
4. Untuk Menelusuri Jejak Dana dan Relasi Kekuasaan<\/h2>\n
Proyek di Dinas PUPR Provinsi Sumut<\/h2>\n
\n
Proyek di Satker PJN Wilayah 1 Sumut<\/h2>\n
\n
![\"image_print\"](\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/apps\/pdf-print\/images\/print.png\" "\\"Print")
<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"