Pada kurun Agustus sampai September 2015, pemerintahan Jokowi dihadapkan pada gejolak harga bahan pangan.\u00a0<\/p>\n
Jokowi lalu memprioritaskan sektor perdagangan agar harga komoditas bahan pokok itu bisa dikendalikan.\u00a0<\/p>\n
“Kami kemudian menindaklanjuti perintah Presiden agar pemerintah segera menindak, mengambil tindakan yang diperlukan untuk meredam gejolak harga-harga tersebut,” ujar Tom Lembong dikutip dari Kompas.com.\u00a0<\/p>\n
Adapun perintah Jokowi disampaikan melalui sidang kabinet maupun pertemuan bilateral.\u00a0<\/p>\n
Tidak hanya itu, Tom bahkan mengungkapkan ia beberapa kali dihubungi Jokowi melalui sambungan telepon.\u00a0<\/p>\n
Presiden menanyakan perkembangan upaya mengendalikan harga pangan, termasuk gula pada 2015.\u00a0<\/p>\n
Menurutnya, Jokowi memang biasa menelepon menteri melalui ajudannya.\u00a0<\/p>\n
Kadang-kadang telepon dilakukan saat tengah malam.\u00a0<\/p>\n
“Dan dalam beberapa kali beliau menelepon saya, beliau juga mengecek status upaya kami dalam meredam gejolak harga pangan, apakah itu melalui importasi pangan atau melalui kebijakan-kebijakan lainnya,” kata Tom.\u00a0<\/p>\n
Menurut Tom, Jokowi bahkan beberapa kali memintanya untuk bertemu empat mata guna membicarakan masalah perdagangan.\u00a0<\/p>\n
Pertemuan biasanya dilakukan di Istana Bogor, Jawa Barat.\u00a0<\/p>\n
Jika pun pertemuan dihadiri orang lain, paling banyak sekitar empat orang.\u00a0<\/p>\n
“Saya biasanya berbincang langsung, termasuk empat mata atau hanya bertiga berempat dengan Bapak Presiden saat itu sekali setiap bulan atau sekali setiap dua bulan,” tutur Tom.\u00a0<\/p>\n
Pada kesempatan yang sama, Tom mengaku tidak cawe-cawe atau ikut campur dalam penunjukan delapan perusahaan swasta yang menjadi importir gula.\u00a0<\/p>\n
Menurut Tom, kewenangan penunjukan itu berada pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).\u00a0<\/p>\n
Penunjukan delapan importir merupakan aksi korporasi dan bukan wilayah Kementerian Perdagangan.\u00a0<\/p>\n
Jika terdapat kementerian yang bisa ikut campur, adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).\u00a0<\/p>\n
Sebab, PT PPI merupakan perusahaan pelat merah yang berada di bawah naungan Kementerian BUMN.\u00a0<\/p>\n
“Itu adalah keputusan manajemen dan kementerian teknis seperti Kementerian Perdagangan tidak boleh intervensi ke corporate action atau keputusan transaksi komersial,” ujar Tom.<\/p>\n
![\"image_print\"](\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/apps\/pdf-print\/images\/print.png\" "\\"Print")
<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"