KAMAKSI menilai tindakan tersebut melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang melarang penyalahgunaan wewenang, baik dalam bentuk melampaui, mencampuradukkan, maupun bertindak sewenang-wenang atas nama jabatan.<\/p>\n
Selain bertentangan dengan perintah Presiden, KAMAKSI menilai langkah tersebut tidak mencerminkan semangat efisiensi dan pelayanan publik yang menjadi misi utama pemerintah.<\/p>\n
\u201cJika memiliki rasa tanggung jawab dan budaya malu, Menteri Maman seharusnya mengundurkan diri,\u201d tambah Joko.<\/p>\n
Kritik KAMAKSI ini muncul setelah unggahan dari akun X (Twitter) @MurtadhaOne1 yang menyebarkan tangkapan layar surat resmi tersebut, dan langsung menuai reaksi publik serta pertanyaan mengenai urgensi dan legalitas kegiatan tersebut.<\/p>\n
Joko menegaskan bahwa KAMAKSI akan terus mengawal integritas pejabat publik agar anggaran negara digunakan sepenuhnya untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau keluarga pejabat.<\/p>\n
\u201cPejabat yang tidak patuh pada Instruksi Presiden dan tidak mampu bekerja optimal demi kepentingan rakyat lebih baik mundur, daripada menjadi beban negara,\u201d pungkasnya.***<\/p>\n
![\"image_print\"](\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/apps\/pdf-print\/images\/print.png\" "\\"Print")
<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"