Menurut Nevi, praktik rangkap jabatan buka hanya berpotensi melanggar hukum, namun juga mencederaoi semangat reformasi birokrasi yang tengah digaungkan oleh pemerintah.<\/p>\n
Oleh karena itu, Nevi mendesak pemerintah untuk menghentikan fenomena rangkap jabatan tersebut.<\/p>\n
Hal itu, kata Nevi penting dilakukan demi pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional.<\/p>\n
“Rangkap jabatan bisa membuka celah konflik kepentingan antara tugas publik dan kepentingan bisnis, dan ini tentu sangat merugikan negara,” kata Nevi kepada wartawan, Sabtu (12\/7\/2025).<\/p>\n
Menurutnya, pemerintah harus tegas, pasalnya fenomena rangkap jabatan ini berpotensi menganggu kinerja organisasi.<\/p>\n
Secara logika pejabat yang merangkap jabatan akan mengalami pembagian fokus kerja sehingga dapat menurunkan efektivitas organisasi, sekaligus membuka ruang penyalahgunaan wewenang.<\/p>\n
Lebih lanjut, Nevi menyoroti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya Pasal 17, yang secara tegas melarang penyelenggara negara untuk merangkap jabatan.<\/p>\n
Aturan ini, bertujuan menjamin objektivitas, mencegah konflik kepentingan, serta memastikan profesionalisme dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.<\/p>\n
“Proses pemilihan direksi dan komisaris BUMN harus dilakukan secara transparan, kompetitif, dan bebas dari intervensi Politik<\/a>. Ini wajib menjadi komitmen bersama,\u201d tuturnya.<\/p>\n Dengan begitu Nevi mendorong Kementerian BUMN untuk mengembangkan system database jabatan yang terintegritas.<\/p>\n Sistem ini diharapkan dapat memantau secara real-time seluruh posisi jabatan yang diemban para pejabat BUMN, sehingga celah rangkap jabatan dapat segera ditutup.<\/p>\n “Ini langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan BUMN benar-benar dikelola secara profesional,” pungkasnya.\u00a0<\/p>\n
![\"image_print\"](\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/apps\/pdf-print\/images\/print.png\" "\\"Print")
<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"