BANDA ACEH<\/b> -Pemerintah membuka peluang bagi Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes\/Kopkel) Merah Putih untuk dapat mengelola tambang tanpa melalui proses tender.\u00a0<\/p>\n
Hal ini diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia seiring penyusunan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).<\/p>\n
Bahlil menegaskan bahwa dalam aturan teknis yang sedang dirampungkan, koperasi dan pelaku UMKM akan mendapat prioritas, sebagai bentuk penerapan asas keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.<\/p>\n
“Nanti kita lihat ya, apakah itu memenuhi syarat atau tidak. Nanti kita lihat,” kata Bahlil di kantornya, Jakarta, Selasa 22 Juli 2025.<\/p>\n
Menurut Bahlil, koperasi yang ingin mengelola tambang wajib memiliki kompetensi teknis dan rekam jejak di bidang pertambangan.\u00a0<\/p>\n
Selain itu, pemerintah juga akan mengutamakan koperasi yang berasal dari daerah sekitar lokasi tambang.<\/p>\n
“Dia harus punya kemampuan di bidangnya, dia harus punya pengalaman. Terus diprioritaskan kepada koperasi yang ada daerah-lokasi tambang, supaya orang daerah itu diberikan kesempatan mengelola sumber daerahnya,” kata Bahlil.<\/p>\n