Miko menyebut ada catatan penting dalam ketersediaan infrastruktur dasar dan jaminan layanan publik yang berkualitas bagi pekerja di IKN.\u00a0<\/p>\n
Perlindungan kepada masyarakat adat, pelestarian lingkungan hutan tropis serta dampak sosial ekonomi lainnya harus dikaji secara komprehensif.\u00a0<\/p>\n
\u201cJangan sampai proyek ini jadi ambisi besar yang malah jadi beban jangka panjang akibat dari kurang pelibatan masyarakat dalam perencanaannya,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Miko mengatakan PKB<\/a> mendukung seluruhnya upaya dalam pembangunan IKN.\u00a0<\/p>\n Akan tetapi, kritik ini merupakan dorongan agar IKN bukan hanya sebagai sebuah simbol rezim melainkan sebagai simbol kemajuan demokrasi, lingkungan keberlanjutan dan keadilan sosial.<\/p>\n \u201cKami mendukung usaha pemerintah yang optimis mengejar pembangunan IKN, Tapi harus dilandasi dengan niat tulus membangun negeri,\u201d katanya.<\/p>\n Diberitakan, pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan sarana dan prasarana inti Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu tiga tahun ke depan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto<\/a>.<\/p>\n Fokus Pembangunan<\/b><\/p>\n \u2022 Infrastruktur yang dibangun mencakup kantor pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta fasilitas pendukung seperti jalan, air bersih, energi, dan konektivitas digital.<\/p>\n \u2022 Pembangunan ini menjadi syarat utama sebelum Presiden menandatangani Keputusan Presiden (Keppres)pemindahan ibu kota secara resmi.<\/p>\n Arahan Presiden<\/b><\/p>\n \u2022 Presiden Prabowo telah memerintahkan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, untuk mempercepat pembangunan agar siap digunakan untuk menjalankan pemerintahan.<\/p>\n \u2022 Pemerintah menolak wacana moratorium atau penundaan pembangunan yang sempat diusulkan oleh beberapa pihak, termasuk Partai NasDem<\/a><\/p>\n
![\"image_print\"](\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/apps\/pdf-print\/images\/print.png\" "\\"Print")
<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"