{"id":452310,"date":"2025-08-02T13:20:18","date_gmt":"2025-08-02T06:20:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/?p=452310"},"modified":"2025-08-02T14:51:25","modified_gmt":"2025-08-02T07:51:25","slug":"permainan-angka-kemiskinan-terus-menjadi-komoditas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2025\/08\/02\/permainan-angka-kemiskinan-terus-menjadi-komoditas\/","title":{"rendered":"Permainan Angka, Kemiskinan Terus Menjadi Komoditas"},"content":{"rendered":"

B<\/span>ADAN Pusat Statistik (BPS<\/a>) mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2025 menurun 0,10 persen terhadap September 2024, menjadi 8,47 persen.<\/p>\n

Jumlah penduduk miskin berkurang 210.000 orang pada periode sama, mencapai 23,85 juta orang.<\/p>\n

Meski secara keseluruhan jumlah penduduk miskin menurun, BPS menyebut penduduk miskin di kota pada Maret 2025 justru bertambah sekitar 220.000 orang. Dari 11,05 juta orang pada September 2024 menjadi 11,27 juta orang pada Maret 2025.<\/p>\n

Ekonomi Eko Listiyanto mengingatkan, bahwa angka kemiskinan yang menurun secara keseluruhan tidak menggambarkan peningkatan kesejahteraan. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, mengungkap kenaikan itu dipengaruhi oleh jumlah pengangguran dan kenaikan harga pangan.<\/p>\n

Ateng mengatakan, \u201cKita ketahui bahwa laki-laki kan sebagian besar ujung tombak dalam perekonomian, dalam bekerja. Jadi kenaikan tingkat pengangguran terbuka pada laki-laki ini akan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di perkotaan.\u201d<\/p>\n

Sedangkan analisa Ateng terkait mengapa angka pengangguran di desa menurun meski harga pangan naik? Hal itu karena nilai tukar petani (NTP) mengalami peningkatan. NTP biasa digunakan untuk mengukur kesejahteraan petani. NTP dinilai baik ketika harga jual produk hasil pertanian cukup untuk menutup biaya produksi dan biaya hidup petani. Ditambah juga adanya peningkatan tenaga kerja di sektor perdagangan dan pertanian.<\/p>\n

Lain lagi dengan pendapat Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti, ia meragukan data yang dirilis BPS, yang menyatakan angka kemiskinan menurun. Bisa jadi metode pengukuran kemiskinannya yang perlu diperbaharui karena garis kemiskinannya masih menggunakan yang lama.<\/p>\n

Garis kemiskinan Rp609.160 per kapita per bulan dinilai Esther “terlalu rendah”. Perbedaannya terlalu jauh dengan upah minimum di tiap provinsi (UMP), di Jakarta dengan nilai Rp5,3 juta, sedangkan yang terendah ada di Jawa Tengah dengan Rp2,16 juta.<\/p>\n

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat 26.455 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga 20 Mei 2025. Angka tersebut bertambah 2.419 orang dibandingkan per akhir April 2025. Angkanya bisa bertambah jika dihitung hingga akhir Mei 2025.<\/p>\n

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa PHK yang dilakukan di sektor formal, tercatat dalam sistem BPJS Ketenagakerjaan. Namun, tidak semua pemutusan kerja muncul dalam data resmi (CNBC Indonesia, 25-7-2025).<\/p>\n

Permainan Angka Kapitalisme<\/h3>\n

Badan Pusat Statistik (BPS) mengklaim kemiskinan turun, padahal ada banyak PHK di mana-mana namun BPS juga mengubah garis kemiskinan nasional pada Maret 2025 sebesar sekitar Rp20.305 per hari.<\/p>\n

Di atas kertas, angka kemiskinan ekstrem memang turun, tapi faktanya standar garis kemiskinan juga rendah (masih mengadopsi PPP (Purchasing power parity) 2017 sebagai acuan tingkat kemiskinan ekstrem nasional yakni USD 2,15 (20.000)\/hari).<\/p>\n

Progres ini sejatinya semu, sekadar permainan angka dan manipulasi statistik. Namun inilah Kapitalisme, bersembunyi di balik angka guna menutupi ketidakmampuannya mewujudkan yang riil.<\/p>\n

Seringkali yang ditampilkan hanyalah pencitraan, seolah para pejabatnya sudah bekerja dengan benar dan penderitaan rakyat sudah hilang. Yang ada, klaim kemiskinan diturunkan itu bukan pada angkanya tapi dari ayah kepada anaknya, secara terstruktur dan tersistem.<\/p>\n

Kemiskinan hingga taraf ekstrem tentu akarnya bukan semata dari istilah, namun lebih kepada aturan yang diterapkan, yaitu Kapitalisme, sebuah sistem yang mengatur perekonomian, dengan mengunggulkan modal untuk mengatur sumber-sumber produksi strategis milik rakyat.<\/p>\n

Sehingga dampak penerapan sistem ekonomi Kapitalisme justru menciptakan jurang kaya-miskin. Kekayaan menumpuk di segelintir elite, hanya karena mereka dekat dengan rezim sehingga bebas akses modal maupun peraturan, sementara akses rakyat terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak semakin mahal dan sulit. Ditambah lagi, negara memungut pajak sebagai bagian dari pendapatan negara. Yang ada malah pajak dikemplang, dikorupsi sungguh, rakyat sangatlah menderita.<\/p>\n

Alih-alih mengurus kesejahteraan rakyat, negara dalam sistem Kapitalisme hanya berperan sebagai pengelola angka, apapun disajikan dalam bentuk angka, termasuk dalam mengukur dan menilai kemajuan pembangunan manusia di suatu wilayah atau negara yang biasa disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Demikian juga negara hanya berperan sebagai fasilitator kebijakan pasar bebas. Maka bisa kita lihat, setiap solusi yang ditawarkan pun tak pernah menyentuh akar masalah: sistem ekonomi yang cacat dan menindas. Sangat tidak manusiawi.<\/p>\n

Saatnya Terapkan Sistem Islam<\/h3>\n

Islam sebagai agama yang sempurna, tak hanya mengatur cara ibadah pemeluknya, tapi juga menyangkut urusan bernegara. Ada 7 tujuan Allah memerintahkan membentuk masyarakat Islam dalam sebuah negara, pertama memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, keempat, memelihara nasab atau keturunan, kelima memelihara harta, keenam memelihara kehormatan diri dan ketujuh, memelihara keamanan.<\/p>\n

Dalam sistem Khilafah, negara bertanggung jawab penuh atas kebutuhan dasar rakyat\u2014pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan\u2014tanpa syarat apapun.<\/p>\n

Sumber daya alam dikelola negara untuk kemaslahatan umat, bukan dikomersialkan. Sehingga tak ada pejabat negara yang terus menerus menanyakan apa yang sudah diberikan kepada negara sebagaimana hari ini, mereka lupa, gaji mereka yang membuat mereka makmur di atas rakyat adalah perasan darah dan keringat rakyat.<\/p>\n

Khilafah tidak mengukur kemiskinan dari angka PPP buatan lembaga internasional, melainkan dari apakah kebutuhan pokok setiap individu terpenuhi secara layak atau tidak. Negara mengelola sumber daya alam yang berlimpah ini secara mandiri, pada saat itu lapangan pekerjaan akan sangat banyak untuk rakyat, negara mendukung petani, nelayan, ASN, dan lainnya dengan dukungan penuh. Hingga ketika ada individu rakyat yang tidak mampu atau uzur untuk mencari nafkah, negara akan memberikan santunan dari Baitulmal.<\/p>\n

Negara juga tidak boleh meratifikasi undang-undang global yang jelas-jelas menjadikan negara kehilangan kedaulatannya. Maka, adakah pilihan bagi kaum muslim selain taat dan beralih pada penerapan syariat Allah?<\/p>\n

Wallahualam bissawab.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2025 menurun 0,10 persen terhadap September 2024, menjadi 8,47 persen.<\/p>\n","protected":false},"author":21,"featured_media":452311,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_disable_autopaging":false},"categories":[65],"tags":[2726,4495,4844,20563,38389,325164],"series":[],"class_list":["post-452310","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-islam","tag-angka-kemiskinan","tag-bps","tag-badan-pusat-statistik","tag-kemiskinan","tag-kemiskinan-ekstrem","tag-kilafah"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/452310","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/users\/21"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/comments?post=452310"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/452310\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media\/452311"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media?parent=452310"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/categories?post=452310"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/tags?post=452310"},{"taxonomy":"series","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/series?post=452310"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}