{"id":456625,"date":"2025-08-21T11:20:23","date_gmt":"2025-08-21T04:20:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/?p=456625"},"modified":"2025-08-21T11:20:23","modified_gmt":"2025-08-21T04:20:23","slug":"hidup-dalam-kapitalisme-lelah-dikejar-tagihan-kian-besar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2025\/08\/21\/hidup-dalam-kapitalisme-lelah-dikejar-tagihan-kian-besar\/","title":{"rendered":"Hidup dalam Kapitalisme: Lelah Dikejar, Tagihan Kian Besar"},"content":{"rendered":"

Oleh:<\/strong> Hanny N<\/em><\/p>\n

H<\/span>IDUP di tengah sistem kapitalisme<\/a> ibarat berlari di atas treadmill: tenaga terkuras, napas terengah-engah, tetapi kita tidak pernah sampai ke tujuan. Sementara peluh bercucuran, tagihan bulanan datang silih berganti, seolah menjadi hantu yang tak pernah berhenti mengetuk pintu rumah rakyat kecil.<\/p>\n

Baru-baru ini, publik kembali tercengang dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyamakan pajak dengan zakat dan wakaf. Pernyataan itu disampaikan di tengah upaya pemerintah mencari sumber penerimaan negara yang kian seret. Sekilas, analogi tersebut terdengar manis. Namun jika ditelisik lebih dalam, pernyataan itu justru menyingkap wajah asli kapitalisme: sebuah sistem yang melegitimasi pemungutan harta rakyat tanpa batas, demi menopang anggaran negara yang bocor.<\/p>\n

Pajak: Tulang Punggung Kapitalisme<\/h3>\n

Dalam sistem kapitalisme, pajak bukan sekadar instrumen fiskal. Ia adalah tulang punggung negara. Dari sinilah seluruh belanja pemerintahan bertumpu: gaji pegawai, pembangunan infrastruktur, subsidi utang, bahkan proyek-proyek mercusuar yang kerap lebih menguntungkan korporasi dibanding rakyat.<\/p>\n

Pemerintah terus mengulik celah baru untuk memungut pajak. Setelah PPN dinaikkan, kini giliran pajak karbon, pajak warisan, hingga rencana pajak rumah ketiga. Bahkan PBB pun dinaikkan tarifnya berlipat.<\/p>\n

Dampaknya jelas: rakyat yang sudah kesulitan memenuhi kebutuhan pokok semakin dicekik. Ironisnya, sumber daya alam (SDA) yang melimpah justru digenggam korporasi besar, baik lokal maupun asing. Rakyat hanya kebagian debu, sementara keuntungan mengalir deras ke segelintir pemodal.<\/p>\n

Kapitalisme bekerja dengan logika sederhana: beban negara dialihkan ke pundak rakyat, sementara segelintir pemodal mendapat karpet merah. Contoh paling gamblang adalah kebijakan tax amnesty<\/strong> yang justru memutihkan dosa para pengemplang pajak miliaran rupiah, sementara pedagang kaki lima tetap ditagih pungutan retribusi.<\/p>\n

Inilah paradoks kapitalisme: negara tegas kepada rakyat kecil, tetapi tunduk kepada para kapitalis.<\/p>\n

Zakat, Wakaf, dan Pajak dalam Islam: Tiga Konsep yang Berbeda<\/h3>\n

Pernyataan bahwa pajak sama dengan zakat atau wakaf adalah kekeliruan fatal. Tiga istilah ini memiliki dasar hukum, tujuan, dan mekanisme yang sepenuhnya berbeda.<\/p>\n

    \n
  • \n

    Zakat<\/strong> adalah kewajiban syariat atas harta tertentu yang telah mencapai nisab dan haul. Zakat hanya ditarik dari mereka yang mampu, bukan dari seluruh rakyat. Allah menegaskan dalam QS. At-Taubah: 60 bahwa zakat hanya diberikan kepada delapan golongan, dan tidak bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur atau proyek politik.<\/p>\n<\/li>\n

  • \n

    Wakaf<\/strong> adalah amal jariyah yang hukumnya sunnah. Ia lahir dari kesadaran individu, bukan paksaan negara. Seorang muslim bisa mewakafkan tanah, bangunan, atau harta demi kemaslahatan umum.<\/p>\n<\/li>\n

  • \n

    Pajak dalam Islam (dharibah)<\/strong> hanya dipungut dalam kondisi sangat darurat, misalnya ketika kas negara kosong sementara ada kebutuhan mendesak. Itu pun hanya dipungut dari lelaki muslim kaya, bukan rakyat kecil.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n

    Perbedaan ini sangat jelas. Menyamakan pajak kapitalisme dengan zakat atau wakaf sama saja menyamakan minyak dengan air: sekilas tampak cairan, tetapi tak mungkin menyatu.<\/p>\n

    Baitulmal: Solusi Ekonomi Islam<\/h3>\n

    Islam memiliki mekanisme yang adil dan berkelanjutan untuk mengelola keuangan negara. Fondasinya adalah baitulmal<\/strong>. Dari sinilah negara memperoleh pemasukan untuk membiayai kebutuhan rakyat, tanpa harus menindas mereka dengan pajak berlapis.<\/p>\n

    Sumber pemasukan baitulmal sangat beragam:<\/p>\n

      \n
    1. \n

      Kepemilikan umum<\/strong>, yakni hasil pengelolaan SDA seperti minyak, gas, tambang, dan hutan. Hasilnya untuk seluruh rakyat, bukan diserahkan kepada korporasi.<\/p>\n<\/li>\n

    2. \n

      Fai dan kharaj<\/strong>, yaitu pendapatan dari tanah-tanah yang berada dalam kekuasaan negara.<\/p>\n<\/li>\n

    3. \n

      Zakat<\/strong>, yang disalurkan khusus kepada delapan asnaf.<\/p>\n<\/li>\n

    4. \n

      Jizyah<\/strong>, dari non-muslim yang hidup damai dalam naungan negara Islam.<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

      Sejarah mencatat, pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, baitulmal begitu melimpah sehingga hampir tidak ada lagi yang mau menerima zakat. Rakyat hidup sejahtera, bukan karena diperas dengan pajak, tetapi karena SDA dikelola negara untuk rakyat.<\/p>\n

      Kapitalisme: Membuat Rakyat Lelah, Kapitalis Makin Kaya<\/h3>\n

      Perbedaan paling mendasar antara kapitalisme dan Islam terletak pada orientasi. Kapitalisme menjadikan pajak sebagai tulang punggung negara, dengan beban terbesar dipikul rakyat kecil. Sementara Islam menjadikan pengelolaan SDA sebagai tulang punggung keuangan negara, sehingga rakyat tidak perlu dikejar-kejar tagihan.<\/p>\n

      Inilah sebabnya, hidup dalam kapitalisme serupa berlari tanpa henti di treadmill: rakyat kelelahan, tetapi tidak pernah sampai pada kesejahteraan. Tagihan terus datang, dari listrik, air, pendidikan, kesehatan, hingga pajak demi pajak.<\/p>\n

      Kapitalisme melahirkan ketimpangan: segelintir kapitalis hidup bergelimang harta, sementara rakyat banyak harus rela antre beras subsidi.<\/p>\n

      Saatnya Beralih ke Sistem yang Adil<\/h3>\n

      Menyamakan pajak dengan zakat atau wakaf bukan hanya keliru, tetapi juga berbahaya. Itu sama saja mengaburkan perbedaan antara ibadah penuh keberkahan dengan kewajiban fiskal yang menindas rakyat.<\/p>\n

      Solusi bagi negeri ini bukanlah dengan terus menggenjot pajak. Justru yang harus dilakukan adalah meninggalkan sistem kapitalisme yang zalim, lalu kembali pada sistem ekonomi Islam yang kaffah.<\/p>\n

      Melalui penerapan syariat Islam dalam bingkai Khilafah<\/strong>, baitulmal akan dikelola sesuai aturan Allah. SDA dikelola negara untuk kemakmuran rakyat, bukan diserahkan kepada swasta. Pajak hanya berlaku dalam keadaan darurat, bukan sebagai sumber utama APBN.<\/p>\n

      Sejarah Islam telah membuktikan: sistem inilah yang benar-benar mampu menghadirkan kesejahteraan. Maka, umat perlu sadar, bahwa selama kita hidup dalam kapitalisme, kita akan terus dikejar-kejar tagihan, sementara kesejahteraan hanya menjadi ilusi.<\/p>\n

      Wallahu\u2019alam bish shawab.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      Hidup di tengah sistem kapitalisme ibarat berlari di atas treadmill: tenaga terkuras, napas terengah-engah, tetapi kita tidak pernah sampai ke tujuan<\/p>\n","protected":false},"author":983,"featured_media":456679,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_seopress_titles_title":"","_seopress_titles_desc":"","_seopress_robots_index":"","_seopress_robots_follow":"","_seopress_robots_imageindex":"","_seopress_robots_snippet":"","_seopress_robots_primary_cat":"","_seopress_robots_breadcrumbs":"","_seopress_robots_freeze_modified_date":"","_seopress_robots_custom_modified_date":"","_seopress_robots_canonical":"","_seopress_social_fb_title":"","_seopress_social_fb_desc":"","_seopress_social_fb_img":"","_seopress_social_fb_img_attachment_id":0,"_seopress_social_fb_img_width":0,"_seopress_social_fb_img_height":0,"_seopress_social_twitter_title":"","_seopress_social_twitter_desc":"","_seopress_social_twitter_img":"","_seopress_social_twitter_img_attachment_id":0,"_seopress_social_twitter_img_width":0,"_seopress_social_twitter_img_height":0,"_seopress_redirections_value":"","_seopress_redirections_enabled":"","_seopress_redirections_enabled_regex":"","_seopress_redirections_logged_status":"","_seopress_redirections_param":"","_seopress_redirections_type":0,"_seopress_analysis_target_kw":"","_seopress_news_disabled":"","_seopress_video_disabled":"","_seopress_video":[],"_seopress_pro_schemas_manual":[],"_seopress_pro_rich_snippets_disable_all":"","_seopress_pro_rich_snippets_disable":[],"_seopress_pro_schemas":[],"footnotes":"","_disable_autopaging":false},"categories":[65],"tags":[18233],"series":[],"class_list":["post-456625","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-islam","tag-kapitalisme"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/456625","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/users\/983"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/comments?post=456625"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/456625\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media\/456679"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media?parent=456625"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/categories?post=456625"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/tags?post=456625"},{"taxonomy":"series","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/series?post=456625"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}