BANDA ACEH – <\/b>Deddy Sitorus meradang videonya dipotong DPR tidak setara dengan rakyat dan disebar di media sosial dan mengungkapkan bahwa terdapar Rp 8 miliar buat buzzer agar mengoreng pernyataanya tersebut.<\/p>\n
Pernyataan yang dipotong dan tersebar di media sosial tersebut merupakan salah satu acara talk show di televisi swasta.<\/p>\n
Dalam acara tersebut Deddy Sitorus yang merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik dari fraksi PDIP<\/a> menyebutkan bahwa jangan menyamakan anggota DPR dengan rakyat biasa.<\/p>\n Menurut Deddy bahwa aneh jika membandingkan anggita DPR dengan rakyat biasa.<\/p>\n Deddy menyampaikan bahwa jangan melihat video tersebut secara sepotong, karena tidak apple to apple jika membandingkan DPR dengan rakyat biasa.<\/p>\n Seharusnya bandingkan antara gaji DPR dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Menteri, Kapolri, Dirjen atau Deputi Lembaga Negara.<\/p>\n “Ini seperti membandingkan gaji Jenderal dengan prajirit, tidak sama dong, ini sesat logika” terangnya dalam video yang dopsting di akun media sosialnya.<\/p>\n “Namun sama buzzer dipotong seoalah-oleh saya mengatakan bahwa membandingkan gaji DPR dengan rakyat adalah sesat logika, wah jahat bangat,” paparnya.<\/p>\n “Tapi rendahan sih, ini kayak dulu orang yang memotong video Ahok,” ungkapnya.<\/p>\n Deddy menegaskan bahwa permasalahan yang dibahas dalam acara tersebut adalah terkait dengan gaji dan bukan status antara DPR dengan rakyat.<\/p>\n “Jadi buzzer-buzzer bayaran saya diaminlah, biarin kalian dapat makan, tatapi banyak orang terpengaruh karena video itu hanya secuil,” paparnya.<\/p>\n Deddy meminta agar video tersebut dilihat secara keseluruhan, sebenarnya seperti apa tayangan tersebut.<\/p>\n Selain itu Deddy juga menyampaikan terkait tunjangan perumahan yang juga diributkan masyarakat.<\/p>\n Menurut Deddy, Tunjangan tersbeut bukanlah pendapatan anggota dewan, karena tunjangan itu adalah biaya yang dipakai layaknya tunjangan bensin untuk membeli bensin.<\/p>\n Tunjangan tersebut tidak hanya buat DRP, namun pejabat negara lainnya juga mendapatka hal yang sama, seperti jajaran Direksi BUMN, Menteri dan Dirjen hingga Kapolri juga ada serta diatur dalam undang-undang keuangan negara.<\/p>\n “Kalau tidak beralasan dan melanggar aturan tidak akan di izinkan oleh BPK, jadi jangan bentur-benturkan,” tegasnya.<\/p>\n “Ini pesanan siapa, partai gajah mabuk atau fufufafa,\u00a0 gua gak ngerti, tapi kabarnya Rp 8 miliar nih dibayar untuk megokestrasi buzzer itu,” jelas Deddy.\u00a0<\/p>\n Operasi buzzer 8 M untuk serang PDI Perjuangan dan DPR RI karena ada ancaman pemakzulan Gibran?! pic.twitter.com\/0sxrfv7a9P<\/a><\/p>\n \u2014 Bang #Nalar \u2615\ufe0f (@PaltiWest) August 22, 2025<\/a> <\/p>\n