{"id":463707,"date":"2025-09-16T14:29:00","date_gmt":"2025-09-16T07:29:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2025\/09\/16\/demokrasi-di-bawah-bayang-bayang-oligarki-warisan-sepuluh-tahun-jokowi\/"},"modified":"2025-09-16T16:58:55","modified_gmt":"2025-09-16T09:58:55","slug":"demokrasi-di-bawah-bayang-bayang-oligarki-warisan-sepuluh-tahun-jokowi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2025\/09\/16\/demokrasi-di-bawah-bayang-bayang-oligarki-warisan-sepuluh-tahun-jokowi\/","title":{"rendered":"Demokrasi di Bawah Bayang-Bayang Oligarki: Warisan Sepuluh Tahun Jokowi"},"content":{"rendered":"

Paradoks Demokrasi: Dari Harapan Rakyat Menuju Simbol Pengkhianatan<\/em><\/h4>\n

S<\/span>EJARAH Politik<\/a> Indonesia kerap kali menyimpan ironi.<\/p>\n

Sosok Joko Widodo<\/a>\u00a0alias Jokowi<\/a>, yang dulunya hanya seorang pedagang mebel asal Solo, berhasil menembus dominasi elite Jakarta hingga menjabat sebagai presiden selama dua periode.<\/p>\n

Ia hadir membawa citra pemimpin baru sederhana, merakyat, dan jauh dari praktik oligarki yang selama ini menggerogoti republik.<\/p>\n

Harapan rakyat membubung tinggi, bahkan Majalah Time pernah menobatkannya sebagai \u201cNew Hope<\/em>\u201d bagi demokrasi Indonesia.<\/p>\n

Namun setelah satu dekade berkuasa, bayangan harapan itu perlahan pudar.<\/p>\n

Seperti dinding yang catnya mengelupas, kekuasaan Jokowi<\/a> memperlihatkan wajah aslinya:<\/p>\n

Dipenuhi oleh kompromi politik, nepotisme yang mengakar, serta melemahnya komitmen terhadap pemberantasan korupsi.<\/p>\n

Salah satu titik paling mencolok dari kemunduran tersebut adalah pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK<\/a>).<\/p>\n

Kesaksian mantan Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkap bahwa Presiden Jokowi pernah secara langsung memintanya menghentikan penyidikan kasus e-KTP.<\/p>\n

Yang melibatkan Ketua DPR saat itu, Setya Novanto. Hal serupa juga diungkapkan oleh Sudirman Said, yang mendapat tekanan ketika membongkar skandal \u201cpapa minta saham\u201d.<\/p>\n

Tak berhenti di situ, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bahkan menuding Presiden sebagai aktor di balik revisi Undang-Undang KPK.<\/p>\n

Sebuah perubahan yang berujung pada dilucutinya kewenangan lembaga antirasuah itu.<\/p>\n

Meski tuduhan tersebut belum pernah dibuktikan secara hukum di pengadilan, faktanya, setelah revisi disahkan, kinerja KPK mengalami penurunan drastis.<\/p>\n

Data menunjukkan, antara tahun 2015 hingga 2019, KPK berhasil melakukan 87 operasi tangkap tangan (OTT).<\/p>\n

Namun setelah UU KPK direvisi pada 2019, jumlah OTT hanya mencapai 31 dalam lima tahun berikutnya.<\/p>\n

Bahkan pada 2024, KPK hanya mencatat lima OTT angka yang lebih mencerminkan kegagalan sistem ketimbang keberhasilan penindakan.<\/p>\n

Kemerosotan ini tercermin pula dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI) global, di mana skor Indonesia menurun ke angka 37 dan terpuruk di posisi ke-99 dari 180 negara.<\/p>\n

Bukannya menjadi simbol harapan, demokrasi justru seakan kehilangan arah dan memasuki masa krisis.<\/p>\n

Alih-alih menguatkan demokrasi dan keadilan sosial, sejumlah produk hukum strategis di era Jokowi justru dinilai lebih menguntungkan kelompok pemilik modal.<\/p>\n

Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) dan revisi UU Minerba adalah dua contoh nyata bagaimana instrumen hukum dipakai untuk memfasilitasi akumulasi kekayaan oleh segelintir elite.<\/p>\n

Jika dilihat melalui lensa keadilan distributif ala John Rawls, di mana negara seharusnya melindungi kelompok paling rentan.<\/p>\n

Maka kebijakan tersebut justru memperkuat posisi para taipan.<\/p>\n

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang seharusnya menjadi pilar ekonomi nasional, berubah menjadi ajang bagi-bagi posisi untuk loyalis politik.<\/p>\n

Kerugian besar seperti yang dialami maskapai Garuda hanyalah salah satu contoh dari ketidakbecusan dan penyalahgunaan sumber daya publik.<\/p>\n

Dalam situasi ini, muncul gelombang masyarakat sipil yang mengajukan tuntutan reformasi melalui 17 + 8 poin agenda.<\/p>\n

Namun, ada satu hal yang absen dari daftar tersebut: pertanggungjawaban langsung dari Presiden Joko Widodo.<\/p>\n

Padahal, lembaga internasional seperti Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).<\/p>\n

Telah mencantumkan Jokowi sebagai salah satu pemimpin dunia yang dinilai memperburuk iklim antikorupsi secara global.<\/p>\n

Mengabaikan fakta ini sama saja dengan mencatat sejarah tanpa keberanian menghadapi realitas. Sebuah penulisan sejarah yang cacat sejak awal.<\/p>\n

Pertanyaannya: mengapa nama Jokowi luput dari tuntutan publik? Apakah publik masih terkungkung dalam trauma kolektif untuk merobohkan narasi \u201cpemimpin rakyat kecil\u201d?<\/p>\n

Ataukah ini hasil dari kalkulasi politik yang lebih mengutamakan stabilitas simbolik ketimbang keberanian moral?<\/p>\n

Pertanyaan-pertanyaan itu masih bergema di ruang publik, namun tidak mendapatkan jawaban. Demokrasi kita seolah memilih untuk diam di hadapan pusat kekuasaan.<\/p>\n

Filsuf Hannah Arendt pernah menyebut bahwa korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap ruang publik.<\/p>\n

Maka jika tuntutan rakyat tidak menyasar ke sumber utama masalah kekuasaan, dan hanya berani mengkritik pinggiran, itu bukanlah bentuk keberanian, melainkan kompromi.<\/p>\n

Demokrasi seperti itu hanya akan menjadi ritual ramai di jalanan, tapi sunyi dalam substansi.<\/p>\n

Sejarah pada akhirnya akan mencatat Jokowi bukan sekadar sebagai presiden dari rakyat kecil, tapi sebagai simbol besar dari kontradiksi republik.<\/p>\n

Sebagai pemimpin yang lahir dari harapan rakyat, namun pada akhirnya melanggengkan pola pengkhianatan terhadap semangat reformasi.<\/p>\n

Sebuah demokrasi yang dijanjikan, tapi justru dipasung oleh tangan yang semula dipercaya akan membebaskannya.***<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Sosok Joko Widodo\u00a0alias Jokowi, yang dulunya hanya seorang pedagang mebel asal Solo, berhasil menembus dominasi elite Jakarta hingga menjabat sebagai presiden selama dua periode<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":463708,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_disable_autopaging":false},"categories":[59],"tags":[13104,94,1645,2816],"series":[],"class_list":["post-463707","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-in-depth","tag-oligarki","tag-jokowi","tag-joko-widodo","tag-demokrasi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/463707","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/comments?post=463707"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/463707\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media\/463708"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media?parent=463707"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/categories?post=463707"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/tags?post=463707"},{"taxonomy":"series","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/series?post=463707"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}