{"id":465102,"date":"2025-09-23T00:19:00","date_gmt":"2025-09-22T17:19:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2025\/09\/23\/pendidikan-terakhir-gibran-diduga-diganti-jadi-s1-oleh-kpu-pengamat-skandal-besar\/"},"modified":"2025-09-23T00:22:21","modified_gmt":"2025-09-22T17:22:21","slug":"pendidikan-terakhir-gibran-diduga-diganti-jadi-s1-oleh-kpu-pengamat-skandal-besar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2025\/09\/23\/pendidikan-terakhir-gibran-diduga-diganti-jadi-s1-oleh-kpu-pengamat-skandal-besar\/","title":{"rendered":"Pendidikan Terakhir Gibran Diduga Diganti Jadi S1 oleh KPU, Pengamat: Skandal Besar"},"content":{"rendered":"

BANDA ACEH\u00a0<\/b> – Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jeirry Sumampow menyebut dugaan perubahan terkait pendidikan terakhir Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka<\/a> di laman resmi Komisi Pemilihan Umum<\/a> (KPU<\/a>) merupakan persoalan serius.<\/p>\n

\u201cMenurut saya, perubahan data apapun di situs resmi KPU<\/a>, apalagi menyangkut calon presiden atau wakil presiden, bukan perkara sepele,\u201d kata Jeirry saat dihubungi, Senin (22\/9\/2025).<\/p>\n

\u201cIni persoalan yang sangat serius, bahkan merupakan skandal besar. Apalagi melibatkan nama wakil presiden yang sedang menjabat,\u201d ia menambahkan.<\/p>\n

Diketahui, informasi data yang berubah itu disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Senin pagi.<\/p>\n

Subhan menuntut perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran cawapres yang dahulu tidak terpenuhi.<\/p>\n

Menurut Jeirry, KPU tidak boleh tinggal diam atas klaim tersebut dan segera angkat bicara untuk memberi pernyataan yang jelas.<\/p>\n

\u201cKarena itu, berdasarkan gugatan Subhan Palal, KPU tak boleh diam dan cuek. KPU seharusnya segera memberi penjelasan resmi, bukan diam seribu bahasa,” tutur Jeirry.\u00a0<\/p>\n

“Tak perlu menunggu proses pengadilan usai, sebab ini menyangkut kredibilitas kelembagaan KPU. Sebab transparansi adalah kunci kepercayaan publik,\u201d pungkasnya..<\/p>\n

Anggota KPU RI Idham Holik menyebut pihaknya akan menyelidiki klaim Subhan tersebut.<\/p>\n

“Terkait perubahan isian atau input di bagian ‘Pendidikan Terakhir’ di tampilan profil cawapres di website info pemilu KPU, kini KPU sedang mendalaminya,” kata Idham kepada Tribunnews.com, Senin sore.<\/p>\n

Namun, Idham membantah pihaknya telah mengubah riwayat pendidikan Gibran seperti yang dituduhkan oleh Subhan.<\/p>\n

Ia menegaskan data riwayat pendidikan mantan Wali Kota Solo itu masih sama seperti saat Gibran melakukan tahapan pendaftaran capres dan cawapres pada Oktober 2023 lalu.<\/p>\n

“Tidak ada pergantian atau perubahan daftar riwayat pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden Pilpres 2024<\/a> sejak tahapan pencalonan di akhir Oktober 2023 sampai hari ini,” ujarnya.<\/p>\n

Istilah S1 biasanya merujuk pada Strata 1, yaitu jenjang pendidikan tinggi pertama dalam sistem pendidikan Indonesia.<\/p>\n

Ini setara dengan gelar sarjana (Bachelor’s degree) di banyak negara lain.<\/p>\n

Subhan Klaim Riwayat Pendidikan Gibran Diubah KPU<\/h2>\n

Sebelumnya, Subhan menyatakan keberatan terkait temuannya di mana KPU disebut olehnya mengubah informasi riwayat pendidikan Gibran di situs resminya.<\/p>\n

Keberatan ini disampaikan Subhan dalam sidang lanjutan gugatan perdata terhadap Gibran yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.<\/p>\n

\u201cBaik, Yang Mulia, kami mengajukan keberatan karena Tergugat 2 (KPU RI) mengubah bukti,\u201d ujar Subhan dalam sidang di PN Jakpus, Senin (22\/9\/2025).<\/p>\n

Namun, kata Subhan, data ini sudah diubah oleh KPU RI menjadi S1.<\/p>\n

\u201cJadi, saat kami melakukan gugatan itu, riwayat pendidikan akhir Tergugat 1 (Gibran) itu \u2018Pendidikan Terakhir\u2019. Saat ini diganti jadi \u2018S1\u2019,\u201d kata Subhan lagi.<\/p>\n

Keberatan yang disampaikan oleh Subhan tidak langsung ditanggapi oleh pengacara KPU RI maupun oleh kubu Gibran.<\/p>\n

Majelis hakim mengingatkan bahwa sidang akan lebih dahulu dilanjutkan ke tahap mediasi karena pemeriksaan legal standing sudah selesai.<\/p>\n

\u201cKarena sekarang sudah proses mediasi, pernyataan majelis (terkait lanjut ke mediasi) tadi cukup ya,\u201d kata Hakim Ketua Budi Prayitno dalam sidang.<\/p>\n

Karena para pihak tidak memberikan tanggapan, majelis hakim memutuskan untuk menunda persidangan sampai proses mediasi selesai.<\/p>\n

Subhan menjelaskan bahwa perubahan informasi di laman KPU ini berdampak besar pada petitum gugatannya.<\/p>\n

\u201cKarena (informasi di halaman KPU) berubah sangat signifikan (berdampak) pada posita saya, ya harus mengubah konstruksi saya,\u201d kata Subhan.<\/p>\n

Namun, ia mengaku tidak akan mengubah isi gugatan yang telah dicantumkan dalam perkara. Ia berharap majelis hakim akan mencatat keberatan yang disampaikannya tadi.<\/p>\n

Lebih lanjut, pokok gugatan Subhan, yaitu riwayat pendidikan SMA Gibran, tidak berubah sama sekali.<\/p>\n

\u201cIya (riwayat) SMA tidak berubah. SMA (Gibran) tetap yang dilaksanakan di Singapura dan Australia,\u201d lanjutnya.<\/p>\n

Subhan menjelaskan, ia baru menyadari informasi di laman KPU RI ini berubah sekitar hari Jumat (19\/9\/2025) lalu.<\/p>\n

\u201cSaya ngeh (data berubah) itu hari Jumat (pekan kemarin),\u201d kata Subhan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

BANDA ACEH\u00a0 – Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jeirry Sumampow menyebut dugaan perubahan terkait pendidikan terakhir Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan persoalan serius. \u201cMenurut saya, perubahan data apapun di situs resmi KPU, apalagi menyangkut calon presiden atau wakil presiden, bukan perkara sepele,\u201d kata Jeirry saat dihubungi, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":465103,"comment_status":"open","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_disable_autopaging":false},"categories":[34],"tags":[274908,1420],"series":[],"class_list":["post-465102","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional","tag-berita","tag-peristiwa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/465102","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/comments?post=465102"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/465102\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media\/465103"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media?parent=465102"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/categories?post=465102"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/tags?post=465102"},{"taxonomy":"series","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/series?post=465102"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}