Menurut Sujiwo Tejo, permintaan maaf dan pengembalian kartu pers saja tidak cukup. Kasus ini memicu sorotan luas publik mengingat ID pers bukan sekadar tanda akses, tetapi simbol kebebasan sekaligus legitimasi jurnalis dalam menjalankan tugasnya.<\/p>\n
“Mengembalikan ID pers wartawan dan meminta maaf nggak cukup. Yang bersangkutan harus dicopot atau mundur,\u201d tegas Sujiwo Tejo, lewat akun X miliknya seperti dikutip redaksi di Jakarta, Senin, 29 September 2025.<\/p>\n
Ia menilai, meski pihak korban maupun korps jurnalis mungkin sudah memaafkan, kasus ini tidak bisa dianggap selesai begitu saja.\u00a0<\/p>\n
\u201cMungkin korban keluarga dan korpsnya telah memaafkan pelaku, tapi rasa kebebasan pers nasional tidak cukup ditukar guling dengan memaafkan,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Bagi pria yang juga pernah berprofesi sebagai wartawan Kompas ini, pencabutan ID pers adalah tindakan fatal yang mencederai hak mendasar pers.\u00a0<\/p>\n
\u201cSebab pencabutan ID ini kesalahan fatal. Bukan kekeliruan remeh-temeh,\u201d tandasnya.<\/p>\n
Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden menegaskan bahwa ID yang sempat ditarik merupakan kartu khusus untuk liputan di lingkungan Istana, bukan identitas profesional jurnalis yang bersangkutan.\u00a0<\/p>\n
Biro Pers Istana juga berjanji hal ini akan menjadi pengalaman terakhir dan memastikan tidak akan terjadi lagi hal serupa pada siapapun wartawan yang ditugaskan di Istana.<\/p>\n
![\"image_print\"](\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/apps\/pdf-print\/images\/print.png\" "\\"Print")
<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"