{"id":470235,"date":"2025-10-14T15:25:00","date_gmt":"2025-10-14T08:25:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2025\/10\/14\/said-didu-tuding-jokowi-hingga-bahlil-penyebab-kerugian-negara-ribuan-triliun-di-sektor-tambang\/"},"modified":"2025-10-14T22:45:57","modified_gmt":"2025-10-14T15:45:57","slug":"said-didu-tuding-jokowi-hingga-bahlil-penyebab-kerugian-negara-ribuan-triliun-di-sektor-tambang","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2025\/10\/14\/said-didu-tuding-jokowi-hingga-bahlil-penyebab-kerugian-negara-ribuan-triliun-di-sektor-tambang\/","title":{"rendered":"Said Didu Tuding Jokowi hingga Bahlil Penyebab Kerugian Negara Ribuan Triliun di Sektor Tambang"},"content":{"rendered":"

BANDA ACEH –<\/b> Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menuding Joko Widodo<\/a>, Luhut Binsar Pandjaitan, Bahlil Lahadalia, dan Sri Mulyani penyebab atas kerugian negara ribuan triliun rupiah dari sektor pertambangan akibat kebijakan yang menguntungkan perusahaan asing, khususnya China.Dalam tayangan di kanal YouTube-nya, berjudul \u201cInilah Biang Kerok Kebijakan \u2018Perampokan\u2019 Tambang\u201d, Senin (13\/10\/2025), Said Didu mereka sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas apa yang disebutnya sebagai \u201cperampokan tambang\u201d selama 10 tahun terakhir.<\/p>\n

\u201cKalau kita ingin kembali bahwa siapa sih yang biang kerok sebenarnya perampokan tambang di Indonesia, menurut saya yang pertama adalah Joko Widodo, yang kedua adalah Luhut Binsar Pandjaitan, yang ketiga adalah Bahlil Lahadalia, yang keempat adalah Sri Mulyani,\u201d kata Said Didu dinukil Monitorindonesia.com, Selasa (14\/10\/2025).<\/p>\n

Menurut Said Didu perusahaan tambang China di Indonesia mendapat fasilitas istimewa berupa pembebasan pajak, bea, dan berbagai pungutan lainnya selama 30 tahun. Padahal, menurutnya, umur tambang di lokasi-lokasi tersebut tidak akan mencapai 30 tahun. \u201cArtinya mereka tidak akan pernah membayar apa pun ke Indonesia dan datang mengeruk tambang di Indonesia,\u201d katanya.<\/p>\n

Lantas Said mencontohkan kawasan pertambangan Morowali di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara yang diklaim menghasilkan kerugian negara hingga Rp700 triliun per tahun. Jika dikalkulasi selama 10 tahun, total kerugian bisa mencapai ribuan triliun rupiah.<\/p>\n

Menurut Said Didu, Luhut Binsar Pandjaitan juga menjadi sosok kunci yang memperjuangkan masuknya perusahaan tambang China ke Indonesia. Luhut disebut mengubah aturan untuk membolehkan tenaga kerja asing China masuk secara masif, meski sebelumnya dilarang undang-undang.<\/p>\n

\u201cPromotor utama perusahaan China dan tambang China di Indonesia selama 10 tahun ini adalah Luhut Binsar Pandjaitan,\u201d jelas Said.<\/p>\n

Ia juga menyoroti pembangunan smelter di kawasan industri khusus yang bebas dari berbagai pungutan, yang menurutnya hanya menguntungkan perusahaan asing tanpa memberikan manfaat signifikan bagi Indonesia.<\/p>\n

Pun, Said Didu membantah narasi peningkatan ekspor tambang sebagai pencapaian positif. Menurutnya, ekspor yang tercatat sebenarnya bukan milik Indonesia karena setelah ore (bijih) dari rakyat masuk ke kawasan industri dan diolah di smelter China, kepemilikannya otomatis beralih.<\/p>\n

\u201cYang membayar royalti itu bukanlah perusahaan China, tapi rakyat yang punya tambang. Ini pengelabuhan terus dilakukan,\u201d jelasnya.<\/p>\n

Ia juga menyebut perusahaan China di Indonesia beroperasi dengan membawa mesin sendiri, menggunakan bank sendiri, mempekerjakan tenaga kerja asing sendiri, tanpa membayar pajak, bea, atau pungutan apa pun.<\/p>\n

Said Didu mengapresiasi langkah tim penertiban tambang yang dipimpin Menteri Pertahanan dalam pemerintahan Prabowo<\/a> yang mengungkap sekitar 4,3 juta hektar tambang bermasalah terkait izin.<\/p>\n

Ia berharap Presiden Prabowo dan jajaran kabinetnya, termasuk Menteri Keuangan, mengevaluasi kembali kebijakan pembebasan pajak dan bea untuk tambang yang masih berlaku hingga saat ini.<\/p>\n

\u201cKepada Menteri Keuangan, saya berharap mengevaluasi kembali tentang pembebasan pajak dan bea terhadap tambang-tambang yang masih ada sekarang. Karena sebenarnya itu tidak diperlukan,\u201d jelasnya.<\/p>\n

Said Didu menambahkan daftar pejabat yang disebutnya ikut bertanggung jawab, termasuk mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (era Jokowi<\/a>) dan Siti Nurbaya (Menteri LHK era Jokowi), serta Kapolri atas lemahnya penegakan hukum terkait pelanggaran izin penggunaan hutan untuk pertambangan.<\/p>\n

\u201cPelanggaran hukum ini terjadi karena lemahnya penegakan hukum, Kapolri, Kejaksaan dan lain-lain,\u201d katanya.<\/p>\n

Said Didu menegaskan bahwa publik harus memahami dan menuntut pertanggungjawaban pejabat yang mengambil kebijakan merugikan negara, rakyat, dan bangsa dalam jangka panjang.<\/p>\n

\u201cSaatnya kita menuntut pertanggungjawaban atas kerugian negara, kerugian rakyat, atas kebijakan rezim Joko Widodo bersama dengan menteri-menterinya,\u201d katanya.<\/p>\n

Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak-pihak yang dituding Didu.<\/p>\n

\"image_print\"<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

BANDA ACEH – Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menuding Joko Widodo, Luhut Binsar Pandjaitan, Bahlil Lahadalia, dan Sri Mulyani penyebab atas kerugian negara ribuan triliun rupiah dari sektor pertambangan akibat kebijakan yang menguntungkan perusahaan asing, khususnya China.Dalam tayangan di kanal YouTube-nya, berjudul \u201cInilah Biang Kerok Kebijakan \u2018Perampokan\u2019 Tambang\u201d, Senin (13\/10\/2025), […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":470236,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_disable_autopaging":false},"categories":[32,438],"tags":[1645,12981,14590,30488,62764,196992,274908,68,94,1420],"series":[],"class_list":["post-470235","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ekonomi","category-energi","tag-joko-widodo","tag-bahlil-lahadalia","tag-bahlil","tag-said-didu","tag-tambang","tag-bisnis-tambang","tag-berita","tag-headline","tag-jokowi","tag-peristiwa"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t