{"id":470869,"date":"2025-10-16T05:14:35","date_gmt":"2025-10-15T22:14:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/?p=470869"},"modified":"2025-10-17T05:16:02","modified_gmt":"2025-10-16T22:16:02","slug":"feodalisme-di-berbagai-pesantren-indonesia-yang-merusak-moral-dan-menyerupai-perbudakan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2025\/10\/16\/feodalisme-di-berbagai-pesantren-indonesia-yang-merusak-moral-dan-menyerupai-perbudakan\/","title":{"rendered":"Feodalisme di Berbagai Pesantren Indonesia yang Merusak Moral dan Menyerupai Perbudakan"},"content":{"rendered":"

D<\/span>I ruang publik Indonesia belakangan ini, tuduhan bahwa sebagian pesantren menampakkan pola feodalisme<\/em><\/a> bukan sekadar retorika: ia muncul dari rangkaian peristiwa konkret \u2014 runtuhnya bangunan yang merenggut nyawa santri, pengungkapan kasus kekerasan dan pelecehan, laporan tentang praktik kerja santri yang melampaui ranah pendidikan \u2014 dan dari akumulasi pengalaman korban yang terakhir mendapat ruang suara. Tuduhan itu menuntut jawaban serius: apakah kita menghadapi fenomena kultural (adab dan penghormatan) yang disalahartikan, atau praktik relasi kuasa yang memang beralih menjadi bentuk perbudakan modern dan penindasan moral? Tulisan ini memilih sikap tegas: banyak bukti empiris menunjukkan adanya pola-pola praktik dalam sejumlah pesantren yang berbahaya\u2014membahayakan nyawa, merusak moral, dan mendekati kondisi perbudakan\u2014dan masyarakat berhak menerima kritik tajam plus rekomendasi perbaikan yang konkrit.<\/p>\n

Bukti Faktual yang Tak Bisa Diabaikan<\/h3>\n

Beberapa peristiwa terbaru menuntut perhatian publik. Pada akhir September 2025, runtuhnya musala di Pondok Pesantren Al-Khoziny (Sidoarjo) saat ratusan santri melaksanakan salat Jumat\/asr menewaskan dan melukai puluhan orang \u2014 sebuah tragedi yang memaksa pemerintah membentuk tim inspeksi bangunan pesantren dan memancing perdebatan tentang praktik pembangunan dan pengawasan infrastruktur pesantren. Laporan media internasional dan nasional mencatat ratusan korban serta sedang berlangsungnya penyelidikan atas penyebab runtuhnya bangunan yang tampaknya diperluas secara tidak sesuai dengan kapasitas struktur. 1<\/a><\/sup><\/p>\n

Selain bencana fisik, ada bukti berulang tentang pola kekerasan dan pelecehan di lingkungan pesantren: kasus penganiayaan antar-santri yang berujung kematian, dan deretan laporan kekerasan seksual yang telah didokumentasikan dalam liputan investigatif media nasional. Kasus-kasus ini bukan anekdot; sejumlah liputan panjang dan daftar kasus menunjukkan pola: relasi kuasa yang timpang antara pimpinan\/pengasuh dan santri, ketiadaan saluran pengaduan yang aman, serta kultur diam yang mengkondisikan korban untuk menahan penderitaan. Tempo dan media lain telah menulis tentang bagaimana dominasi otoritas di pesantren mempermudah kekerasan sistemik dan menutup kemungkinan akuntabilitas internal. 2<\/a><\/sup><\/p>\n

Laporan-laporan tersebut diperkuat oleh serangkaian liputan nasional yang menunjukkan bahwa banyak pesantren beroperasi tanpa izin\/sertifikasi bangunan yang jelas, atau memperluas fasilitas tanpa prosedur teknis patut. Ketika pendidikan agama bercampur dengan pengelolaan aset dan pembangunan fisik tanpa standar keselamatan, risiko kematian dan cedera menjadi nyata. (Lihat laporan inspeksi dan berita lokal tentang ambruknya fasilitas ponpes di Sidoarjo.) 3<\/a><\/sup><\/p>\n

Mengapa istilah \u201cFeodalisme\u201d Relevan \u2014 dan Kapan ia Menyesatkan?<\/h3>\n

Kata feodalisme<\/em><\/a> berasal dari konteks sejarah Eropa \u2014 tatanan hirarkis yang diwariskan, monopoli hak atas tanah dan kerja, serta hubungan patron-klien yang memaksa. Ketika istilah itu dipinjamkan untuk menggambarkan fenomena di pesantren, maknanya adalah analogis: hubungan patronal antara kiai\/pimpinan pesantren dan santri\/pekerja yang bersifat personalistik, tertutup, diwariskan, dan tanpa mekanisme akuntabilitas yang rasional. Tuduhan feodalisme menjadi tepat bila: (1) otoritas religius dipakai untuk menjustifikasi penguasaan sumber daya; (2) kepatuhan dipaksakan dengan ancaman sosial atau spiritual; (3) kerja santri dieksploitasi tanpa imbalan atau perlindungan; dan (4) kepemimpinan dipertahankan sebagai hak keluarga atau patron \u2014 bukan berdasarkan kompetensi dan mekanisme kelembagaan yang transparan.<\/p>\n

Namun istilah itu juga dapat menyesatkan bila digunakan sebagai label menyeluruh untuk semua pesantren; adab santri kepada kiai, sejarah sanad keilmuan, dan fungsi sosial pesantren tidak otomatis sama dengan feudalisme. Kritik tajam haruslah bersifat spesifik: memetakan praktik yang melanggar hak asasi dan membahayakan keselamatan, bukan menuding tradisi penghormatan sebagai kejahatan moral. Bahaya retorika generalisasi adalah menghalangi reformasi yang efektif\u2014karena membangkitkan defensif identitas kolektif, bukan introspeksi institusional.<\/p>\n

Pola Praktis yang Mengarah pada Perbudakan Modern dan Kerusakan Moral<\/h3>\n

Berdasarkan laporan-laporan kasus, investigasi media, serta pengakuan korban, setidaknya lima pola struktural berulang terlihat:<\/p>\n

    \n
  1. Monopoli Ekonomi dan Keterbukaan Finansial Nol<\/strong> \u2014 Wakaf, donasi, dan hasil usaha pesantren dikelola oleh lingkaran kecil pimpinan tanpa audit atau laporan publik. Ketika aliran dana tertutup, kesempatan untuk penyelewengan dan pembiayaan gaya hidup pemimpin terbuka lebar. Ini mengubah sumber daya publik menjadi hak privat. 4<\/a><\/sup><\/li>\n
  2. Pewarisan Kepemimpinan Secara Patrimonial<\/strong> \u2014 Banyak pesantren masih mengamalkan suksesi informal: jabatan diserahkan pada keluarga pendiri atau murid pilihan tanpa standar manajerial. Praktik ini menutup pintu meritokrasi dan memanen loyalitas buta, bukan kompetensi. (Diskusi soal pewarisan ini muncul berkali-kali dalam tulisan opini dan kajian lokal.) 5<\/a><\/sup><\/li>\n
  3. Kerja Santri yang Kolonis dan Tanpa Jaminan<\/strong> \u2014 Aktivitas santri kerap melibatkan pekerjaan fisik: membangun fasilitas, mengelola lahan wakaf, hingga bekerja di unit usaha pesantren. Bila kerja ini bersifat rutin, intensif, dan tanpa kompensasi atau perlindungan hukum, ia mendekati kerja paksa atau perbudakan modern. Laporan investigatif dan program-program berita pernah menyorot praktik kerja berlebihan yang dibingkai sebagai \u201cpengabdian.\u201d 6<\/a><\/sup><\/li>\n
  4. Kultur Diam dan Ketiadaan Jalur Pengaduan Aman<\/strong> \u2014 Korban pelecehan atau kekerasan sulit bersuara karena stigma, ancaman pengusiran, atau klaim bahwa kritik berarti menghina ulama. Ketiadaan mekanisme pengaduan independen memperpanjang penderitaan dan menghalangi penegakan hukum. Media telah mengangkat kasus-kasus yang memperlihatkan korban dipaksa bungkam. 2<\/a><\/sup><\/li>\n
  5. Normalisasi Kekerasan Simbolik<\/strong> \u2014 Tradisi perilaku yang menghormati kiai bisa berubah menjadi ritualisasi subordinasi: penghormatan yang dibenturkan dengan panggilan kritis menjadi intimidasi moral. Ketika ta\u2019dzim (penghormatan) dipersalahkan menjadi alat kontrol, ia merusak etika pendidikan pesantren itu sendiri. Berbagai penulis kajian dan opini menyorot pergeseran ini sebagai akar degradasi moral. 7<\/a><\/sup> <\/span><\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    Ketika pola-pola ini terkombinasi, pesantren\u2014yang seharusnya jadi tempat membentuk etika, spiritualitas, dan solidaritas\u2014malah menjadi arena perbudakan simbolik dan material, menghancurkan martabat dan hak asasi santri.<\/p>\n

    Dampak Moral: Kerusakan Karakter Santri dan Erosinya Legitimasi Institusi<\/h3>\n

    Kerusakan moral yang ditimbulkan bukan hanya masalah hukum atau keselamatan fisik; ia merembet ke jiwa institusi. Santri yang tumbuh dalam kultur subordinasi dan ketakutan kehilangan kapasitas kritis, rasa tanggung jawab sosial, dan integritas moral. Bukannya dibentuk jadi pemimpin beretika, sebagian akan belajar meniru praktik patronal: bahwa kekuasaan adalah hak yang bisa disalahgunakan. Akibatnya, pesantren yang seharusnya memproduksi pemimpin moral justru bisa mereproduksi oligarki lokal dan praktik nepotistik. Hal ini juga memicu krisis legitimasi di mata publik: saat kasus-kasus buruk terkuak, masyarakat luas mulai meragukan peranan pesantren sebagai pilar etika bangsa. Laporan-laporan media yang mengangkat kasus kekerasan dan penyalahgunaan mempercepat erosi kepercayaan tersebut. 8<\/a><\/sup><\/span><\/span><\/p>\n

    Kritik Tajam Terhadap Aktor-Aktor Kunci<\/h3>\n