{"id":471510,"date":"2025-10-20T13:06:00","date_gmt":"2025-10-20T06:06:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2025\/10\/20\/prabowo-kaget-lihat-uang-korupsi-cpo-rp132-triliun-bisa-bangun-8-000-sekolah\/"},"modified":"2025-10-20T13:12:08","modified_gmt":"2025-10-20T06:12:08","slug":"presiden-prabowo-kaget-lihat-uang-korupsi-cpo-rp132-triliun-bisa-bangun-8-000-sekolah","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2025\/10\/20\/presiden-prabowo-kaget-lihat-uang-korupsi-cpo-rp132-triliun-bisa-bangun-8-000-sekolah\/","title":{"rendered":"Presiden Prabowo Kaget Lihat Uang Korupsi CPO Rp13,2 Triliun, Bisa Bangun 8.000 Sekolah!"},"content":{"rendered":"

BANDA ACEH <\/b>–\u00a0 Presiden Prabowo Subianto<\/a> menyebut praktik korupsi dan penyimpangan dalam ekspor minyak sawit mentah (CPO) sebagai bentuk subversi ekonomi yang merugikan rakyat dan mengancam kedaulatan bangsa.\u00a0Pernyataan itu disampaikan Prabowo<\/a> saat menghadiri agenda Penyerahan Uang Pengganti Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Ekspor CPO dan Turunannya di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (20\/10\/2025).<\/p>\n

\u201cKita tidak pernah membayangkan, uang Rp13 triliun ini luar biasa nilainya. Dengan uang sebesar ini, kita bisa memperbaiki dan merenovasi lebih dari 8.000 sekolah, atau membangun 600 kampung nelayan modern,\u201d ujar Prabowo.<\/p>\n

Menurutnya, dana sebesar itu jika dikelola untuk kepentingan publik akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan jutaan rakyat Indonesia.<\/p>\n

\u201cKalau satu kampung nelayan menampung 5.000 jiwa, maka 600 kampung berarti bisa membuat 5 juta rakyat hidup layak,\u201d lanjutnya.\u00a0<\/p>\n

Prabowo menilai, praktik korupsi dan penyimpangan di sektor strategis seperti kelapa sawit bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi pengkhianatan terhadap mandat konstitusi Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bumi dan air serta kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat.\u00a0<\/p>\n

\u201cIni baru satu sektor, baru satu penyimpangan. Hasil bumi kita dikeruk, dibawa ke luar negeri, sementara rakyat di dalam negeri sempat kesulitan minyak goreng selama berminggu-minggu. Itu sangat kejam, sangat tidak manusiawi,\u201d tegasnya.<\/p>\n

Dalam nada geram, Presiden menyebut tindakan tersebut sebagai subversi ekonomi karena merusak sendi-sendi ekonomi nasional dan mengorbankan kepentingan rakyat demi keuntungan pribadi.<\/p>\n

\u201cApakah ini benar-benar murni keserakahan atau sudah bisa digolongkan sebagai subversi ekonomi sebenarnya?\u201d ucapnya dengan tegas.<\/p>\n

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung atas kerja kerasnya dalam menindak kasus korupsi strategis tersebut. Ia menilai keberhasilan pemulihan kerugian negara ini sebagai bukti nyata penegakan hukum yang berpihak kepada rakyat.<\/p>\n

\u201cSaya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran Kejaksaan Agung yang telah gigih melawan korupsi, manipulasi, dan penyelewengan,\u201d kata Prabowo.\u00a0<\/p>\n

Sekadar informasi, acara tersebut dihadiri oleh Jaksa Agung Prof. ST Burhanuddin, Menteri Pertahanan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.<\/p>\n

Prabowo secara simbolis menyaksikan pengembalian uang pengganti kerugian negara senilai Rp13.255.244.538.149,00 hasil penanganan perkara korupsi fasilitas ekspor CPO dan turunannya oleh Kejaksaan Agung yang diberikan kepada Kementerian Keuangan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

BANDA ACEH –\u00a0 Presiden Prabowo Subianto menyebut praktik korupsi dan penyimpangan dalam ekspor minyak sawit mentah (CPO) sebagai bentuk subversi ekonomi yang merugikan rakyat dan mengancam kedaulatan bangsa.\u00a0Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri agenda Penyerahan Uang Pengganti Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Ekspor CPO dan Turunannya di Gedung Utama Kejaksaan Agung, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":471511,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_disable_autopaging":false},"categories":[34],"tags":[1420,2081,17165,274908,282967,328404,68,243],"series":[],"class_list":["post-471510","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional","tag-peristiwa","tag-prabowo-subianto","tag-cpo","tag-berita","tag-presiden-prabowo","tag-uang-korupsi-cpo","tag-headline","tag-hukum"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/471510","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/comments?post=471510"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/471510\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media\/471511"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media?parent=471510"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/categories?post=471510"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/tags?post=471510"},{"taxonomy":"series","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/series?post=471510"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}