BANDA ACEH<\/b>\u00a0 – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, mengkritik pernyataan Kompolnas yang dinilai membuka celah bagi anggota Polri aktif untuk merangkap jabatan sipil.<\/p>\n
Kritik ini disampaikannya lewat platform X pribadinya, @msaid_didu pada Senin (17\/11\/2025), menanggapi pernyataan Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam.<\/p>\n
“Bangsa kita rusak karena pejabat seperti ini \u2013 membodohi rakyat,” tulis Said Didu dalam akunnya.<\/p>\n
Ia kemudian memaparkan dua argumentasi hukum.<\/p>\n
Pertama, ia menegaskan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah melarang polisi aktif bekerja di luar jabatan kepolisian, termasuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).<\/p>\n
“Kalau mau (jabatan sipil), silakan mundur sebagai polisi,” tegasnya.<\/p>\n
Kedua, ia merujuk pada Undang-Undang ASN yang mengatur persyaratan menjadi ASN.<\/p>\n
“Kalau polisi aktif dilarang (oleh MK) maka tidak boleh,\u201d simpulnya.<\/p>\n
Said Didu kemudian mempertanyakan fungsi Kompolnas.<\/p>\n
“Kompolnas digaji negara untuk membodohi rakyat?” tanayanya.<\/p>\n
Pernyataan Said Didu dibalas mantan Kabareskrim Polri, Susno Duadji.<\/p>\n
Lewat platform x miliknya, @susno2g pada Senin (17\/11\/2025), Susno menyatakan putusan MK mengikat.<\/p>\n
“Putusan MK itu final dan mengikat, tdk ada celah lagi krn UU-nya (Undang-undang) dinyatakan bertentangan dengan konstitusi ya; dikarang, gak boleh ditafsirkan lain,” tulis Susno Duadji.<\/p>\n
Hal senada disampaikan Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman.<\/p>\n
Lewat akun @BennyHarmanID pada Senin (17\/11\/2025), dirinya meminya Polri mematuhi Putusan MK tersebut.<\/p>\n
“Patuhi lah konstitusi. Itu ciri pokok negeri beradab. Berbagai cara, alasan dibangun untuk tetap pertahankan kekuasaan,” ungkap Benny K Harman<\/p>\n
“Boleh saja beda pendapat dengan Putusan MK, atau mungkin tidak suka, namun putusan MK harus dijalankan,” tegasnya.<\/p>\n
Kompolnas Bela Polisi<\/b><\/p>\n
Kritik ini berangkat dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang secara resmi melarang anggota Polri menduduki jabatan sipil tanpa terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun.<\/p>\n
Putusan yang dibacakan pada perkara nomor 114\/PUU-XXIII\/2025 itu menegaskan bahwa penempatan anggota Korps Bhayangkara pada posisi non-kepolisian tak lagi bisa dilakukan hanya melalui izin Kapolri.<\/p>\n
Aturan ini sekaligus membatalkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) beserta penjelasannya dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.<\/p>\n
Putusan tersebut menjadi sorotan mengingat banyaknya perwira tinggi Polri yang saat ini menjabat di berbagai posisi strategis di kementerian maupun lembaga negara.<\/p>\n
Terkait hal tersebut, Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam atau Cak Anam menyebut, secara prinsip dan aturan perundang-undangan memang membatasi penempatan polisi aktif pada jabatan sipil.<\/p>\n
Dengan catatan rangkap jabatan tidak memiliki relevansi dengan tugas kepolisian.\u00a0<\/p>\n
\u201cMenurut undang-undang kepolisian, itu memang dilarang kalau tidak berkaitan,\u201d ujar Cak Anam dikutip dari Kompas.com, Sabtu (15\/11\/2025).\u00a0<\/p>\n
Kendati demikian, Cak Anam menjelaskan penempatan yang berbasis kebutuhan tetap diperbolehkan.<\/p>\n
\u201cKalau yang berkaitan memang boleh. Itu ada aturannya dalam undang-undang ASN yang diatur di PP. Jika berkaitan, memang dibolehkan,\u201d ujar Cak Anam.<\/p>\n
Maksud dari ‘berkaitan’ adalah jabatan-jabatan yang membutuhkan keahlian khusus di bidang penegakan hukum.<\/p>\n