\u201cPergeseran berkali-kali tanpa kerangka risiko yang jelas membuat BTT digunakan sekadar sebagai pos fleksibel, bukan instrumen kesiapsiagaan,\u2019\u2019 ungkapnya.<\/p>\n
Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumut memperlihatkan keterbatasan respons pemerintah daerah. Lambatnya distribusi logistik, jalur evakuasi yang terputus, serta minimnya bantuan awal menjadi sorotan. Beberapa daerah terpaksa menggunakan dana talangan sambil menunggu bantuan pemerintah provinsi.<\/p>\n
\u201cRakyat yang terisolir karena wilayahnya tidak bisa diakses karena longsor atau jembatan putus hanya bisa pasrah menunggu bantuan,\u201d kata Elfenda.<\/p>\n
Elfenda menegaskan, pemangkasan anggaran ini dilakukan tanpa mempertimbangkan data risiko bencana dan tidak mendapat perhatian serius dalam pembahasan anggaran di DPRD. Ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh atas perencanaan APBD.<\/p>\n
\u201cGubernur Sumut Bobby Nasution harusnya bertanggung jawab sudah menggeser anggaran BTT yang begitu besar dibanding masa Pj Fatoni. Harus ada audit terhadap mekanisme penyusunan APBD yang tidak berbasis data terutama BMKG,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memperkirakan total kerugian akibat banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah kabupaten\/kota mencapai Rp9,98 triliun. Kerusakan mencakup sektor infrastruktur, pertanian-perkebunan, kesehatan, pendidikan, perumahan, hingga fasilitas ibadah.<\/p>\n
Hingga kini, tercatat 420.631 KK atau 1.578.014 jiwa terdampak bencana. Jumlah pengungsi mencapai 10.902 KK atau 45.032 jiwa. Adapun korban meninggal dunia sebanyak 330 jiwa, 650 jiwa luka-luka, dan 136 jiwa masih dinyatakan hilang.<\/p>\n
![\"image_print\"](\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/apps\/pdf-print\/images\/print.png\" "\\"Print")
<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"