BANDA ACEH<\/b> -Terbitnya Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tertanggal 9 Desember 2025 menjadi diskursus hangat di ruang publik.\u00a0<\/p>\n
Regulasi yang diteken Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo<\/a> itu menuai kritik keras dari sejumlah kalangan, bahkan dituding sebagai bentuk pembangkangan terhadap konstitusi dan Presiden Prabowo Subianto<\/a>.<\/p>\n Namun, pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menegaskan, berdasarkan informasi yang ia peroleh, penerbitan Perpol tersebut tidak dilakukan secara sepihak.\u00a0<\/p>\n Menurutnya, Kapolri telah berkonsultasi dengan DPR serta melaporkan secara resmi kepada Presiden Prabowo sebelum regulasi itu diberlakukan.<\/p>\n \u201cInformasi yang saya dapatkan, itu sudah melalui konsultasi dengan DPR dan dilaporkan ke Presiden,\u201d ujar Amir kepada wartawan, Sabtu 13 Desember 2025.<\/p>\n Amir juga membantah anggapan bahwa Perpol tersebut melanggar konstitusi atau menabrak putusan Mahkamah Konstitusi (MK).<\/p>\n Menurutnya, Perpol Nomor 10 Tahun 2025 tidak bertentangan dengan Putusan MK Nomor 114\/PUU-XXIII\/2025. Putusan MK tersebut, harus dibaca secara kontekstual dan sistematis, bukan dipotong secara parsial.<\/p>\n \u201cPutusan MK mengatur prinsip-prinsip dasar profesionalisme dan netralitas Polri. Perpol ini justru hadir sebagai instrumen teknis internal untuk memastikan penugasan anggota Polri tetap berada dalam koridor hukum dan pengawasan negara,\u201d jelasnya.<\/p>\n Ia menambahkan, dalam praktik ketatanegaraan modern, regulasi internal lembaga penegak hukum merupakan hal yang lazim, selama tidak mengubah norma undang-undang dan tidak menabrak prinsip konstitusional.<\/p>\n Amir menilai, framing yang menyebut Perpol ini sebagai \u201cpembangkangan Kapolri\u201d terhadap Presiden Prabowo merupakan narasi yang dipaksakan dan berpotensi menyesatkan publik.<\/p>\n