{"id":486349,"date":"2026-01-09T00:01:27","date_gmt":"2026-01-08T17:01:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/?p=486349"},"modified":"2026-01-09T01:42:13","modified_gmt":"2026-01-08T18:42:13","slug":"lonceng-kematian-nalar-kritis-menakar-represi-di-balik-wajah-baru-hukum-indonesia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2026\/01\/09\/lonceng-kematian-nalar-kritis-menakar-represi-di-balik-wajah-baru-hukum-indonesia\/","title":{"rendered":"Lonceng Kematian Nalar Kritis: Menakar Represi di Balik “Wajah Baru” Hukum Indonesia"},"content":{"rendered":"

Dampak Pengesahan KUHP dan KUHAP 2026 terhadap Kebebasan Berpendapat di Indonesia<\/em><\/p>\n

Oleh:<\/strong> Saifullah Hayati Nur 1<\/a><\/sup><\/em><\/p>\n

P<\/span>ADA tanggal 2 Januari 2026, Indonesia mencatat sejarah hukum baru. Namun, sejarah ini tidak ditulis dengan tinta emas kebebasan, melainkan dengan bayang-bayang jeruji bagi mereka yang berani bersuara.<\/p>\n

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP<\/a>) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP<\/a>) yang baru, yang diklaim sebagai produk “dekolonisasi” hukum, nyatanya justru terasa lebih kolonial dibanding pendahulunya.<\/p>\n

Kita sedang menyaksikan pelegalan represi atas nama kedaulatan hukum.<\/p>\n

Ilusi Dekolonisasi dan Kebangkitan “Pasal Karet”<\/h3>\n

Pemerintah sering berargumen bahwa KUHP baru adalah karya agung anak bangsa untuk menggantikan Wetboek van Strafrecht<\/em>. Namun, meminjam kritik tajam dari Asfinawati (Mantan Ketua YLBHI)2<\/a><\/sup>, dekolonisasi seharusnya berarti pembebasan warga negara dari watak otoriter negara, bukan sekadar mengganti bahasa Belanda ke bahasa Indonesia sementara substansinya tetap menindas.<\/p>\n

Pasal-pasal terkait penyerangan harkat dan martabat Presiden serta Wakil Presiden (Pasal 218-220 KUHP) adalah bukti nyata kemunduran ini.<\/p>\n

Padahal, mendiang Prof. J.E. Sahetapy, pakar hukum pidana legendaris, berkali-kali mengingatkan bahwa pasal penghinaan presiden adalah warisan Lese Majeste<\/em> yang hanya layak ada di sistem monarki, bukan republik.<\/p>\n

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 013-022\/PUU-IV\/20063<\/a><\/sup> telah membatalkan pasal serupa, sehingga menghidupkannya kembali pada 2026 adalah bentuk pembangkangan konstitusi (constitutional disobedience).<\/p>\n

Paradoks “Kepentingan Umum” dan Kriminalisasi Kritik<\/h3>\n

Salah satu racun dalam KUHP baru adalah pengecualian pidana jika kritik dilakukan untuk “kepentingan umum”. Namun, definisi ini sangat rentan manipulasi.<\/p>\n

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dalam berbagai kertas kebijakannya4<\/a><\/sup> telah memperingatkan bahwa tanpa parameter yang rigid, penegak hukum akan cenderung menggunakan subjektivitas mereka untuk membungkam pengritik kebijakan.<\/p>\n

Ketika negara memegang monopoli atas definisi “kebenaran” dan “kepentingan umum”, maka suara warga yang vokal akan dengan mudah dikategorikan sebagai “penghinaan terhadap kekuasaan umum” (Pasal 349-350 KUHP).<\/p>\n

Ini menciptakan apa yang disebut oleh para sosiolog hukum sebagai Chilling Effect\u2014sebuah kondisi di mana masyarakat lebih memilih diam karena biaya untuk bicara terlalu mahal: penjara!.<\/p>\n

KUHAP 2026: Ancaman Tanpa Pengawasan Yudisial<\/h3>\n

Kegelisahan warga semakin memuncak melihat KUHAP yang baru disahkan. Bivitri Susanti, pakar Hukum Tata Negara5<\/a><\/sup> dari STH Indonesia Jentera, sering menekankan bahwa “hukum tidak ada dalam ruang hampa”.<\/p>\n

Dalam konteks Indonesia yang penegakan hukumnya masih sarat pragmatisme, pemberian wewenang upaya paksa (penangkapan\/penahanan) yang lebih longgar dalam KUHAP baru adalah resep bagi tirani.<\/p>\n

KUHAP 2026 mempermudah penyidik untuk melakukan penahanan tanpa mekanisme habeas corpus atau pengawasan hakim pemeriksa pendahuluan yang independen.<\/p>\n

Akibatnya, aparat bisa menahan seseorang atas dasar subjektivitas “kekhawatiran melarikan diri” atau “merusak barang bukti” yang seringkali digunakan untuk melumpuhkan aktivis sebelum perkara sampai ke meja hijau.<\/p>\n

Melapor atau Dilaporkan: Budaya Punitif yang Dipelihara<\/h3>\n

Bernegara di Indonesia hari ini terasa seperti berjalan di atas ranjau. Berdasarkan data dari SAFEnet, penggunaan pasal-pasal pencemaran nama baik di ranah digital selalu meningkat saat tensi politik meninggi.<\/p>\n

Dengan berlakunya KUHP baru yang bersinergi dengan UU ITE, ruang privat dan publik kita kini diawasi oleh “mata-mata” hukum.<\/p>\n

Setiap kritik terhadap pelayanan publik kini bisa berujung laporan polisi dengan dalih pencemaran nama baik.<\/p>\n

Hukum bukan lagi menjadi instrumen mencari kebenaran material, melainkan senjata bagi mereka yang memiliki akses ke kekuasaan untuk memukul mundur para pengritik. Sebagaimana diperingatkan oleh KontraS, negara sedang bergerak dari Rule of Law<\/em> (Negara Hukum) menuju Rule by Law<\/em> (Hukum sebagai Alat Kekuasaan).<\/p>\n

Pesan untuk Penguasa: Jangan Takut pada Rakyat Sendiri<\/h3>\n

Pemerintah Indonesia harus memahami bahwa rakyat tidak sedang mencari keributan.<\/p>\n

Rakyat sedang berteriak karena ada yang salah dalam tata kelola negara.<\/p>\n

Menggunakan pasal-pasal “karet” untuk membungkam warga hanya akan menumpuk api dalam sekam.<\/p>\n

Negara hukum (Rechtstaat<\/em>) seharusnya melindungi hak warga negara dari kesewenang-wenangan negara (Machtstaat). Namun, melalui paket KUHP dan KUHAP 2026 ini, kita melihat penguatan Machtstaat yang dibalut rapi dengan jargon-jargon hukum akademis.<\/p>\n

Konstruksi Pasal “Karet” dan Matinya Asas Legalitas yang Presisi<\/h3>\n

Satu masalah fundamental dalam KUHP 2026 adalah pengkhianatan terhadap asas lex certa (hukum harus jelas) dan lex stricta (hukum harus tegas).<\/p>\n

Ketika negara memasukkan frasa seperti “menyerang kehormatan” tanpa batasan yang rigid, mereka sebenarnya sedang memberikan cek kosong kepada aparat untuk menafsirkan kebencian.<\/p>\n

Dalam perspektif hak asasi manusia internasional, sebagaimana ditegaskan oleh International Covenant on Civil and Political Rights<\/em> (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia, pembatasan ekspresi hanya boleh dilakukan jika benar-benar diperlukan dan proporsional. Namun, apa yang terjadi di Indonesia per Januari 2026 ini adalah “kriminalisasi massal” terhadap perbedaan pendapat. Jika Anda mengkritik seorang pejabat publik tentang kegagalannya mengelola anggaran, dan ia merasa “terhina” secara personal, pasal pencemaran nama baik siap menerjang. Ini bukan hukum, ini adalah instrumen intimidasi.<\/p>\n

Manipulasi “Delik Aduan” sebagai Alat Pembungkaman Sistematis<\/h3>\n

Pemerintah membela diri dengan mengatakan bahwa pasal penghinaan Presiden adalah delik aduan. Namun, di tengah budaya patron-klien yang kuat di Indonesia, kita tahu bagaimana mekanismenya bekerja: pendukung fanatik atau organisasi sayap kekuasaan akan melaporkan pengritik atas dasar “kegaduhan”, dan proses hukum akan berjalan meski tanpa aduan langsung dari yang bersangkutan pada awalnya.<\/p>\n

KUHAP 2026 memperparah ini dengan memberikan ruang bagi penahanan pra-persidangan yang lebih longgar.<\/p>\n

Seseorang bisa “disel” terlebih dahulu selama berhari-hari hanya untuk sebuah opini di media sosial, sebelum akhirnya pengadilan memutuskan ia tidak bersalah.<\/p>\n

Kerugian materil dan imateril bagi warga negara tidak pernah bisa dikompensasi. Ini adalah bentuk hukuman tanpa pengadilan (punishment without trial).<\/p>\n

Dampak Psikologis: Masyarakat yang Paranoid<\/h3>\n

Negara yang sehat adalah negara yang diskusinya riuh di warung kopi hingga ruang digital. Namun, dengan berlakunya KUHP baru ini, Indonesia berubah menjadi bangsa yang paranoid.<\/p>\n

Setiap kali seseorang ingin mengetik kritik di media sosial, mereka akan teringat pada Pasal 240 (penghinaan terhadap pemerintah) atau Pasal 263 (penyiaran berita bohong yang mengakibatkan kerusuhan).<\/p>\n

Ketakutan ini bukan tanpa dasar. Sejarah mencatat bahwa pasal-pasal serupa di masa lalu telah memenangi banyak aktivis lingkungan, pembela hak masyarakat adat, hingga jurnalis investigasi.<\/p>\n

Dengan UU yang baru ini, “pedang Damocles” itu kini tergantung di atas kepala setiap warga negara yang peduli pada jalannya pemerintahan.<\/p>\n

Kritik Terhadap “Keadilan Restoratif” yang Tebang Pilih<\/h3>\n

KUHP 2026 sering mempromosikan Restorative Justice. Namun, dalam kasus kritik terhadap penguasa, prinsip ini hampir selalu absen.<\/p>\n

Kita melihat bagaimana rakyat kecil yang mengkritik institusi negara langsung diproses cepat, sementara laporan masyarakat terhadap perilaku koruptif atau represif oknum pejabat seringkali jalan di tempat.<\/p>\n

Ketidakadilan prosedural ini, ditambah dengan isi pasal yang rancu, menciptakan jurang yang semakin lebar antara rakyat dan negara.<\/p>\n

Pemerintah seolah-olah membangun benteng hukum yang tinggi agar tidak tersentuh oleh “kotoran” kritik dari bawah.<\/p>\n

Menuntut Kembalinya Marwah Demokrasi<\/h3>\n

Kita tidak bisa membiarkan Indonesia kembali ke era kegelapan demokrasi. Pengesahan KUHP dan KUHAP pada 2 Januari 2026 tidak boleh dianggap sebagai akhir dari perjuangan, melainkan awal dari gerakan koreksi massal.<\/p>\n

Pemerintah harus diingatkan:<\/p>\n

    \n
  1. \n

    Hukum bukan alat pelindung perasaan pejabat. Pejabat publik harus memiliki ambang batas kesabaran yang lebih tinggi terhadap kritik karena mereka bekerja menggunakan mandat rakyat.<\/p>\n<\/li>\n

  2. \n

    Keadilan tidak boleh dikompromikan dengan stabilitas semu. Stabilitas yang dibangun di atas pembungkaman adalah bom waktu yang sewaktu-waktu akan meledak.<\/p>\n<\/li>\n

  3. \n

    Segera lakukan revisi terbatas atau keluarkan Perppu untuk mencabut pasal-pasal yang mengancam kebebasan sipil sebelum kerusakan terhadap tatanan demokrasi kita menjadi permanen.<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

    Negara ini didirikan dengan debat, kritik, dan gagasan yang tajam. Mematikan kritik berarti mematikan DNA Republik ini sendiri.<\/p>\n

    Indonesia bukan milik mereka yang duduk di kursi empuk kekuasaan, Indonesia adalah milik rakyat yang berhak untuk bicara tanpa rasa takut.<\/p>\n

    **Tulisan ini adalah refleksi dari keresahan jutaan orang yang kini merasa asing di tanah airnya sendiri karena hukum tak lagi melindungi, melainkan membelenggu.<\/em><\/p>\n

    1. Warga Aceh yang tinggal di Pinggiran Kota Banda Aceh[\u21a9<\/a>]<\/span><\/li>
    2. Catatan Akhir Tahun YLBHI\/LBH tentang Kriminalisasi Aktivis Demokrasi.[\u21a9<\/a>]<\/span><\/li>
    3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022\/PUU-IV\/2006 tentang Pasal Penghinaan Presiden.[\u21a9<\/a>]<\/span><\/li>
    4. Kertas Kebijakan ICJR (2024-2025) terkait Reformasi KUHAP dan Perlindungan Hak Sipil.[\u21a9<\/a>]<\/span><\/li>
    5. Bivitri Susanti, “Negara Hukum dan Mundurnya Demokrasi di Indonesia”, Jurnal Hukum & Monograf.[\u21a9<\/a>]<\/span><\/li><\/ol>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      Analisis kritis KUHP & KUHAP 2026: Ancaman pasal karet terhadap kebebasan berpendapat dan risiko kriminalisasi kritik di Indonesia. Simak ulasan lengkapnya di sini<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":486355,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_disable_autopaging":false},"categories":[37],"tags":[24395,367358,367359,367360,367361],"series":[],"class_list":["post-486349","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-opini","tag-kritik","tag-nalar-kritis","tag-represi","tag-hukum-indonesia","tag-hukum-nasional"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/486349","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/comments?post=486349"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/486349\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media\/486355"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media?parent=486349"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/categories?post=486349"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/tags?post=486349"},{"taxonomy":"series","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/series?post=486349"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}