{"id":487410,"date":"2026-01-14T23:42:00","date_gmt":"2026-01-14T16:42:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2026\/01\/14\/aliran-suap-pajak-ke-djp-pusat-publik-tantang-kpk-periksa-eks-menkeu-sri-mulyani\/"},"modified":"2026-01-15T12:55:40","modified_gmt":"2026-01-15T05:55:40","slug":"aliran-suap-pajak-ke-djp-pusat-publik-tantang-kpk-periksa-eks-menkeu-sri-mulyani","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2026\/01\/14\/aliran-suap-pajak-ke-djp-pusat-publik-tantang-kpk-periksa-eks-menkeu-sri-mulyani\/","title":{"rendered":"Aliran Suap Pajak ke DJP Pusat, Publik Tantang KPK Periksa Eks Menkeu Sri Mulyani"},"content":{"rendered":"

BANDA ACEH<\/b> – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK<\/a>) resmi membuka borok busuk di jantung birokrasi perpajakan nasional.<\/p>\n

Dugaan skema suap pemeriksaan pajak<\/a> di KPP Madya Jakarta Utara tak lagi bisa disebut ulah oknum.<\/p>\n

Aliran uangnya diduga menembus Direktorat Jenderal Pajak pusat, menampar keras klaim pengawasan internal yang selama ini dijual sebagai keberhasilan reformasi.<\/p>\n

Skandal ini meledak di era kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati\u2014figur yang kerap dipoles sebagai simbol integritas fiskal.<\/p>\n

Fakta bahwa praktik kotor justru terendus hingga kantor pusat DJP mempermalukan narasi bersih yang bertahun-tahun digembar-gemborkan Kementerian Keuangan.<\/p>\n

Reformasi yang dielu-elukan kini retak oleh bukti di lapangan.<\/p>\n

KPK menegaskan, dugaan suap tidak berhenti di level wilayah. Ada indikasi kuat keterlibatan aktor pusat\u2014mereka yang semestinya menjadi benteng terakhir integritas pajak.<\/p>\n

\u201cDiduga ada aliran uang dari pihak tersangka kepada pihak-pihak di Ditjen Pajak Pusat,\u201d tegas Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih, Rabu (14\/1\/2026).<\/p>\n

Pernyataan ini adalah alarm merah bagi otoritas fiskal.<\/p>\n

Langkah KPK menggeledah kantor pusat DJP menegaskan satu hal: ini bukan perkara pelanggaran teknis, melainkan dugaan pengaturan dari hulu ke hilir.<\/p>\n

Penyidik menyasar Direktorat Peraturan Perpajakan serta Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, titik krusial penentuan tarif\u2014area rawan yang menentukan \u201charga\u201d kepatuhan pajak. Dokumen, barang bukti elektronik, dan uang tunai disita.<\/p>\n

Akar perkara berasal dari pemeriksaan potensi kurang bayar PBB PT Wanatiara Persada. Proses objektif berubah menjadi meja tawar-menawar gelap, di mana angka kewajiban dipangkas lewat uang pelicin.<\/p>\n

Lima tersangka telah ditetapkan dan ditahan: Dwi Budi, Agus Syaifudin, Askob Bahtiar, Abdul Kadim Sahbudin, dan Edy Yulianto. Namun publik menuntut lebih: bongkar arsitek di balik layar.<\/p>\n

KPK menyatakan penyidikan tak akan berhenti pada pelaku menengah. Penelusuran aliran uang diperluas: siapa menerima, berapa besar, dan siapa memberi restu.<\/p>\n

Pernyataan ini harus dibuktikan dengan keberanian menyentuh pusat kekuasaan, bukan berhenti pada korban-kambing.<\/p>\n

KPK Wajib Periksa Sri Mulyani<\/h3>\n

Pakar hukum pidana Universitas Bung Karno, Kurnia Zakaria, menegaskan KPK tidak boleh bermain aman.<\/p>\n

Skema ini tumbuh dan berlangsung di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan, maka pemeriksaan terhadap pimpinan tertinggi adalah keniscayaan hukum, bukan pilihan politis.<\/p>\n

\u201cJika aliran uang dan keputusan strategis terjadi di level pusat DJP, KPK wajib memeriksa Menteri Keuangan yang menjabat. Ini soal pertanggungjawaban jabatan,\u201d tegasnya kepada Monitorindonesia.com, Rabu (14\/1\/2026).<\/p>\n

Ia mengingatkan, tak ada kebal hukum bagi pejabat tinggi. Menteri Keuangan adalah atasan langsung DJP dengan kewenangan pengawasan dan pengendalian.<\/p>\n

Jika praktik suap berlangsung sistematis dan lolos dari pengawasan, KPK harus menggali kemungkinan kelalaian serius, pembiaran, atau pengetahuan atas praktik tersebut.<\/p>\n

\u201cKeberanian memeriksa menteri adalah ujian independensi KPK,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Kasus ini menjadi tes paling telanjang bagi kredibilitas reformasi perpajakan. Publik menunggu: apakah hukum akan benar-benar naik kelas dan menyentuh pucuk pimpinan, atau kembali berhenti di level bawah demi menyelamatkan citra institusi.<\/p>\n

\"image_print\"<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membuka borok busuk di jantung birokrasi perpajakan nasional<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":487411,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_seopress_titles_title":"","_seopress_titles_desc":"","_seopress_robots_index":"","_seopress_robots_follow":"","_seopress_robots_imageindex":"","_seopress_robots_snippet":"","_seopress_robots_primary_cat":"","_seopress_robots_breadcrumbs":"","_seopress_robots_freeze_modified_date":"","_seopress_robots_custom_modified_date":"","_seopress_robots_canonical":"","_seopress_social_fb_title":"","_seopress_social_fb_desc":"","_seopress_social_fb_img":"","_seopress_social_fb_img_attachment_id":0,"_seopress_social_fb_img_width":0,"_seopress_social_fb_img_height":0,"_seopress_social_twitter_title":"","_seopress_social_twitter_desc":"","_seopress_social_twitter_img":"","_seopress_social_twitter_img_attachment_id":0,"_seopress_social_twitter_img_width":0,"_seopress_social_twitter_img_height":0,"_seopress_redirections_value":"","_seopress_redirections_enabled":"","_seopress_redirections_enabled_regex":"","_seopress_redirections_logged_status":"","_seopress_redirections_param":"","_seopress_redirections_type":0,"_seopress_analysis_target_kw":"kpk","_seopress_news_disabled":"","_seopress_video_disabled":"","_seopress_video":[],"_seopress_pro_schemas_manual":[],"_seopress_pro_rich_snippets_disable_all":"","_seopress_pro_rich_snippets_disable":[],"_seopress_pro_schemas":[],"footnotes":"","_disable_autopaging":false},"categories":[34],"tags":[274908,47458,68,243,6769,231,470,1420,1846],"series":[],"class_list":["post-487410","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional","tag-berita","tag-djp","tag-headline","tag-hukum","tag-korupsi","tag-kpk","tag-pajak","tag-peristiwa","tag-sri-mulyani"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/487410","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/comments?post=487410"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/posts\/487410\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media\/487411"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/media?parent=487410"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/categories?post=487410"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/tags?post=487410"},{"taxonomy":"series","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/aplikasi-api\/wp\/v2\/series?post=487410"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}