{"id":492821,"date":"2026-02-25T00:36:00","date_gmt":"2026-02-24T17:36:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2026\/02\/25\/feri-amsari-sebut-pelemahan-kpk-era-jokowi-terjadi-by-design\/"},"modified":"2026-02-25T04:26:13","modified_gmt":"2026-02-24T21:26:13","slug":"feri-amsari-sebut-pelemahan-kpk-era-jokowi-terjadi-by-design","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2026\/02\/25\/feri-amsari-sebut-pelemahan-kpk-era-jokowi-terjadi-by-design\/","title":{"rendered":"Feri Amsari Sebut Pelemahan KPK Era Jokowi Terjadi By Design"},"content":{"rendered":"

BANDA ACEH<\/b> – Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari<\/a>, menilai pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK<\/a>) pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo<\/a> (Jokowi<\/a>) terjadi secara terencana atau by design.<\/p>\n

Hal itu disampaikannya dalam dialog Rakyat Bersuara bertema \u201cRapor Merah Antikorupsi, Perlu Taring KPK Lama?\u201d di iNews TV, Selasa (24\/2\/2026).<\/p>\n

Feri menyatakan, untuk mencari solusi ke depan, penting membaca proses yang terjadi pada masa lalu. Menurutnya, salah satu senjata paling penting KPK telah dilumpuhkan melalui perubahan regulasi, yakni Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 19 Tahun 2019, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.<\/p>\n

Ia menjelaskan, secara teoritis berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat lima tahapan dalam pembentukan undang-undang, yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan bersama, dan pengundangan.<\/p>\n

\u201cLima tahapan. Kelima-limanya ada Presiden. DPR cuma empat, pengundangan tidak ikut DPR, Presiden nih urusannya,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Feri menegaskan, posisi Presiden sangat kuat dalam proses legislasi. Ia mencontohkan, tanpa adanya Surat Presiden (Surpres), pembahasan rancangan UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 tidak akan berjalan. Karena itu, menurutnya, revisi Undang-Undang KPK tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan dan persetujuan Presiden bersama DPR.<\/p>\n

\u201cDari sana saja kita bisa mengetahui bahwa Presiden sangat kuat sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dalam bentuk undang-undang. Bahasa gampangnya kop undang-undang itu tulisannya Presiden Republik Indonesia. Kalau Presiden tidak mengirimkan Surpres, namanya Surat Presiden yang dilihatkan tadi istilahnya dalam undang-undang Surpres, maka tidak akan terjadi pembahasan. Ada keterlibatan bersama untuk menghancurkan KPK dan salah satu penentunya adalah Presiden,\u201d jelasnya.<\/p>\n

\u201cKalau tidak Presiden terlibat, tidak kemudian sepakat dengan DPR, nggak jadi upaya pelemahan KPK melalui revisi undang-undang KPK,\u201d tambah Feri.<\/p>\n

Selain melalui revisi undang-undang, Feri juga menyoroti proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang berdampak pada pemberhentian sejumlah pegawai KPK. Ia menilai kebijakan tersebut turut menjadi bagian dari pelemahan KPK yang terstruktur.<\/p>\n

\u201c(Pelemahan KPK) by design oleh semua orang yang terlibat dalam upaya pelumpuhan KPK, termasuk yang ikut TWK itu semua orang Presiden tuh, birokrasi itu bawahan Presiden semua tuh,\u201d katanya.<\/p>\n

Menurutnya, proses TWK melibatkan unsur birokrasi di bawah kewenangan Presiden, termasuk kementerian dan lembaga terkait. Ia berpendapat, pelemahan KPK bukan hanya melibatkan satu pihak, melainkan seluruh unsur yang terlibat dalam proses revisi undang-undang maupun kebijakan administratif yang berdampak pada independensi lembaga tersebut.<\/p>\n

\u201cUpaya menyingkirkan pasukannya Pak SS (Saud Situmorang) ini semua di dalam ruang birokrasi, KemenPAN-RB ya semuanya terlibat tuh, Mensesneg terlibat semua di dalam upaya itu. Dan itu nggak bisa dipungkiri bagaimana TWK itu berjalan, semua bawahan Presiden, semua terlibat dalam pelumpuhan itu,\u201d paparnya.<\/p>\n

\n
<\/div>\n<\/div>\n
\"image_print\"<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menilai pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terjadi secara terencana atau by design.\u00a0<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":492822,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_disable_autopaging":false},"categories":[34],"tags":[274908,27293,68,243,1645,94,231,1420],"series":[],"class_list":["post-492821","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional","tag-berita","tag-feri-amsari","tag-headline","tag-hukum","tag-joko-widodo","tag-jokowi","tag-kpk","tag-peristiwa"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t