Menurutnya, pemerintah perlu mulai berani keluar dari pola populisme energi. Usulan kenaikan BBM, selama disertai komunikasi publik yang baik, bukan sesuatu yang mustahil untuk diterima masyarakat.<\/p>\n
\u201cKuncinya ada pada transparansi dan kejujuran pemerintah dalam menjelaskan alasan kebijakan tersebut,\u201d ujar Fatta kepada RMOL, Rabu, 8 April 2026.<\/p>\n
Ia mencontohkan pengalaman masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono bersama JK, saat pemerintah menaikkan harga BBM pada 2005 dan 2008 akibat tekanan global.<\/p>\n
Saat itu, lanjutnya, meski sempat menuai resistensi, pemerintah mampu mengelola situasi dengan baik. Bahkan saat harga kembali stabil, penurunan harga BBM justru mendapat apresiasi dari publik.<\/p>\n
\u201cIni menunjukkan bahwa masyarakat kita rasional, selama kebijakan dijelaskan dengan baik dan dirasakan adil,\u201d jelasnya.<\/p>\n
Fatta menegaskan, pemerintah tidak perlu terlalu khawatir terhadap potensi reaksi publik semata. Menurutnya, kepemimpinan justru diuji dari keberanian mengambil keputusan yang tidak selalu populer.<\/p>\n
Di sisi lain, ia menilai pernyataan JK penting dalam konteks demokrasi, terutama ketika fungsi kontrol dari partai Politik<\/a> dan DPR belum berjalan optimal. Ia juga menekankan bahwa pernyataan JK tidak bisa dipandang sebagai upaya mengadu domba atau memecah belah.<\/p>\n \u201cJustru sebaliknya, ini bagian dari dinamika yang sehat dalam demokrasi,\u201d tegasnya<\/p>\n
![\"image_print\"](\"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/apps\/pdf-print\/images\/print.png\" "\\"Print")
<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"