BANDA ACEH – <\/b>Media Jepang thejapantimes.co.jp<\/i> menyebut pemerintah Indonesia memakai buzzer untuk membungkam publik dengan cara menuduh warga yang kritis sebagai “antek-antek asing”.<\/p>\n
Dalam laporannya berjudul Indonesian authorities target critics via online disinformation campaigns: Amnesty, Rabu 20 Mei 2026, thejapantimes.co.jp<\/i> mengutip laporan Amnesty International.<\/p>\n
Disebutkan, militer Indonesia membungkam perbedaan pendapat dengan kampanye disinformasi, yang mencap aktivis dan jurnalis sebagai antek asing.<\/p>\n
Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnes Callamard mengatakan, akun-akun media sosial yang terafiliasi dengan militer menggunakan kampanye disinformasi untuk menyerang aktivis.<\/p>\n
Menurutnya, intimidasi dan serangan kekerasan terhadap para pengritik didahului dengan serangan-serangan di media sosial. Namun Meta, TikTok, X, dan YouTube membiarkan konten-konten disinformasi menyebar dengan cepat.<\/p>\n
Katanya, laporan Amnesty International terbaru pada Selasa, 19 Mei 2026, mengungkapkan adanya kampanye disinformasi yang terkoordinasi dengan melabeli para pengkritik pemerintah sebagai antek asing di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto<\/a>.<\/p>\n Kampanye disinformasi ini dinilai tidak hanya membungkam perbedaan pendapat, juga memicu lahirnya intimidasi dan kekerasan terhadap para pengkritik pemerintah.<\/p>\n Laporan Amnesty International yang berjudul \u2018Building up Imaginary Enemies\u2019 (Membangun Musuh Khayalan) mengungkap pola yang terus berkembang di mana otoritas Indonesia termasuk militer menyebarkan disinformasi daring untuk menyerang jurnalis, aktivis, akademisi, dan pengunjuk rasa sebagai bentuk pembalasan atas aktivisme dan kebebasan berekspresi mereka yang sah.<\/p>\n Namun katanya, raksasa teknologi Meta, TikTok, X, dan YouTube membiarkan disinformasi yang berbahaya tersebut tetap beredar luas secara daring.<\/p>\n Ia mengatakan, praktik-praktik otoriter kian meningkat pesat di Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo<\/a> Subianto.<\/p>\n Riset Amnesty menunjukkan selama 18 bulan sejak Prabowo berkuasa, disinformasi daring telah muncul sebagai taktik utama dan sistematis mendiskreditkan pengkritik pemerintah.<\/p>\n \u201cMenutup ruang Debat<\/a> publik, dan membenarkan represi. Sementara perusahaan-perusahaan media sosial hanya berpangku tangan dan membiarkan hal itu terjadi,\u201d kata Agnes Callamard.<\/p>\n