{"id":504199,"date":"2026-05-24T23:53:00","date_gmt":"2026-05-24T16:53:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2026\/05\/24\/lula-kamal-ngeluh-defisit-rp2-t-per-bulan-warganet-ungkap-fasilitas-mewah-direksi-hingga-dewas-bpjs\/"},"modified":"2026-05-25T01:20:41","modified_gmt":"2026-05-24T18:20:41","slug":"lula-kamal-ngeluh-defisit-rp2-t-per-bulan-warganet-ungkap-fasilitas-mewah-direksi-hingga-dewas-bpjs","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2026\/05\/24\/lula-kamal-ngeluh-defisit-rp2-t-per-bulan-warganet-ungkap-fasilitas-mewah-direksi-hingga-dewas-bpjs\/","title":{"rendered":"Lula Kamal Ngeluh Defisit Rp2 T per Bulan, Warganet Ungkap Fasilitas Mewah Direksi hingga Dewas BPJS"},"content":{"rendered":"

BANDA ACEH –\u00a0 <\/b>Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Lula Kamal mengeluhkan kondisi keuangan badan tersebut yang saat ini menghadapi tekanan serius.<\/p>\n

Lula Kamal menyebut BPJS Kesehatan tekor hingga Rp2 triliun per bulan. Kondisi itu tak lain akibat menggunungnya tunggakan iuran yang belum dibayar masyarakat.<\/p>\n

Persoalan tersebut langsung menjadi pembicaraan di ruang publik, termasuk di lini masa media sosial. Salah satunya di platform X.<\/p>\n

Seakan \u201cmenjawab\u201d kegundahan Luna Kamal, seorang warganet X dengan nama akun @Hidupsebagai62 membagikan beragam fasilitas wah yang didapatkan oleh direksi dan dewan pengawas dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.<\/p>\n

Unggahan tersebut seakan mengingatkan Luna Kamal untuk tidak selalu mengkambinghitamkan masyarakat yang menunggak iuran. Tapi harus ada introspeksi melakukan efisiensi dari dalam.<\/p>\n

Perpres Nomor 110 Tahun 2013<\/p>\n

Pada unggahannya, @Hidupsebagai62, ikut menyematkan dua tangkapan layar guna menguatkan postingannya.<\/p>\n

\u201cDua lembar dokumen resmi berlogo Garuda dan kop bertuliskan \u2018Presiden Republik Indonesia\u2019 ini bukan dokumen sembarangan,\u201d buka unggahan tersebut, terlihat Minggu 24 Mei 2026.<\/p>\n

Menurut dia, dokumen itu adalah Peraturan Presiden yang mengatur secara terperinci siapa yang mendapat apa di BPJS. Salah satu klausulnya diyakininya bisa membuat publik terdiam ketika membaca secara cermat.<\/p>\n

\u201cDokumen yang terlihat di foto adalah bagian dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,\u201d cuitnya.<\/p>\n

Menurut dia, beleid ini hadir untuk mendukung pelaksanaan BPJS yang mulai beroperasi sejak 1 Januari 2014.<\/p>\n

Perpres berlaku untuk dua lembaga sekaligus, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.<\/p>\n

Perpres mengatur seluruh paket kompensasi para petinggi lembaga ini, mulai dari gaji pokok, tunjangan, fasilitas, insentif, bahkan hingga soal siapa yang membayar pajak penghasilan mereka.<\/p>\n

\u201cIni bukan rahasia, tapi juga tidak banyak yang tahu perinciannya,\u201d ucap @Hidupsebagai62.<\/p>\n

Lebih lanjut disampaikan, gaji atau upah anggota direksi ditetapkan sebesar 90% dari gaji atau upah direktur utama.<\/p>\n

Sedangkan Ketua Dewan Pengawas mendapat 60% dari gaji direktur utama. Sementara anggota Dewan Pengawas seperti Lula Kamal mendapat 54% dari gaji direktur utama.<\/p>\n

\u201cGaji pokok Direktur Utama ditaksir berada di kisaran Rp150 juta per bulan, sehingga kompensasi seorang anggota Dewan Pengawas menyentuh kisaran Rp81 juta per bulan,\u201d klaimnya.<\/p>\n

Tetapi gaji pokok hanya sebagian dari cerita. Paket kompensasinya bahkan jauh lebih luas.<\/p>\n

Merujuk Pasal 8 dan 9 dari dokumen yang terlihat, selain gaji, mereka juga mendapatkan tunjangan hari raya keagamaan, santunan purnajabatan, tunjangan cuti tahunan, tunjangan asuransi sosial, dan tunjangan perumahan.<\/p>\n

Belum puas sampai di sana, perpres juga menyediakan fasilitas pendukung tugas berupa kendaraan dinas, layanan kesehatan, pendampingan hukum, fasilitas olahraga, pakaian dinas, biaya representasi, dan biaya pengembangan diri.<\/p>\n

\u201cDitambah Pasal 9 yang menyebut bahwa Dewan Pengawas dan Direksi juga bisa mendapat insentif berbasis capaian kinerja yang dibayarkan dari hasil pengembangan aset BPJS,\u201d tulisnya lagi.<\/p>\n

Pasal 7 Jadi Sorotan<\/h2>\n

Menurut @Hidupsebagai62, klausa yang paling mengundang pertanyaan adalaha Pasal 7. Dikatakannya, pada bagian inilah yang paling menyentil nurani publik.<\/p>\n

\u201cTertulis jelas dan terang di Pasal 7 yang disorot kuning dalam dokumen itu: bahwa Pajak atas Gaji atau Upah anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi ditanggung dan menjadi beban BPJS,” cetusnya.<\/p>\n

Artinya, tegas da, bukan hanya gaji yang besar yang mereka terima. Namun pajak penghasilan atas gaji besar itu pun harus dibayarkan oleh BPJS, bukan dari kantong pribadi mereka.<\/p>\n

\u201cDalam bahasa fiskal, ini disebut gross-up atau pajak ditanggung pemberi kerja. Penghasilan bersih yang mereka terima adalah take-home pay penuh, tanpa potongan pajak sama sekali,\u201d kritiknya.<\/p>\n

Di satu sisi, sambung dia, dokumen ini menunjukan para petinggi BPJS Kesehatan menerima paket kompensasi kelas atas yang lengkap. Mulai gaji ratusan juta, tunjangan berlapis, fasilitas mewah, plus pajak mereka pun ditanggung institusi.<\/p>\n

Tapi di sisi lain, badan yang membayar semua itu sedang dalam kondisi darurat finansial yang semakin memburuk.<\/p>\n

BPJS Kesehatan saat ini defisit Rp2 triliun setiap bulan. Tunggakan iuran peserta sudah melampaui Rp28 triliun.<\/p>\n

\u201cCadangan kas diperkirakan tidak sehat di November 2026 dan berpotensi gagal bayar awal 2027. Suntikan APBN R 20 triliun pun belum juga cair,\u201d katanya.<\/p>\n

\u201cDan dalam kondisi itu, BPJS masih menanggung pajak penghasilan para petingginya dibayarkan dari dana yang sama yang seharusnya digunakan untuk membayar klaim operasi jantung, cuci darah, dan kemoterapi rakyat miskin,\u201d sorot @Hidupsebagai62.<\/p>\n

Ia pun menampik dengki dengan mereka yang bergaji tinggi.<\/p>\n

\u201cIni soal keadilan sistemik: ketika peserta BPJS iuran tiap bulan agar bisa berobat, dan ketika sistem itu sedang sekarat secara finansial, siapakah yang seharusnya merasakan penghematan paling pertama?\u201d kritiknya. ***<\/p>\n

\"image_print\"<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

BANDA ACEH –\u00a0 Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Lula Kamal mengeluhkan kondisi keuangan badan tersebut yang saat ini menghadapi tekanan serius. Lula Kamal menyebut BPJS Kesehatan tekor hingga Rp2 triliun per bulan. Kondisi itu tak lain akibat menggunungnya tunggakan iuran yang belum dibayar masyarakat. Persoalan tersebut langsung menjadi pembicaraan di ruang publik, termasuk di lini […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":504200,"comment_status":"open","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_disable_autopaging":false},"categories":[34],"tags":[274908,1420],"series":[],"class_list":["post-504199","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional","tag-berita","tag-peristiwa"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t