{"id":507223,"date":"2026-06-22T14:30:08","date_gmt":"2026-06-22T07:30:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/?p=507223"},"modified":"2026-06-22T14:22:41","modified_gmt":"2026-06-22T07:22:41","slug":"himapas-soroti-sejumlah-kasus-mangkrak-di-kejari-aceh-singkil-beri-tantangan-tuntaskan-dalam-sebulan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.harianaceh.co.id\/2026\/06\/22\/himapas-soroti-sejumlah-kasus-mangkrak-di-kejari-aceh-singkil-beri-tantangan-tuntaskan-dalam-sebulan\/","title":{"rendered":"HIMAPAS Soroti Sejumlah Kasus Mangkrak di Kejari Aceh Singkil, Beri Tantangan Tuntaskan dalam Sebulan"},"content":{"rendered":"

BANDA ACEH<\/strong> \u2014 Himpunan Mahasiswa Pelajar Aceh Singkil (HIMAPAS<\/a>) Banda Aceh menyoroti sejumlah persoalan hukum yang dinilai belum tuntas di lingkungan Kejaksaan Negeri (Kejari<\/a>) Aceh Singkil<\/a>.<\/p>\n

Sorotan ini ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh dan jajaran Kejari Aceh Singkil, terkait kinerja penanganan kasus sejak era dua kepala kejaksaan sebelumnya, yakni Munandar SH MH dan Muhammad Junaidi SH MH.<\/p>\n

Wakil Ketua HIMAPAS, Mulyadi Manik, menyampaikan keterangannya yang diterima HARIANACEH.co.id<\/em> pada Minggu kemarin (21\/6\/2026).<\/p>\n

Ia menyebut sejumlah kasus yang menurutnya hingga kini belum mendapat kejelasan penanganan dari pihak kejaksaan.<\/p>\n

\u201cHutang penyelesaian kasus dari kedua kepala kejaksaan negeri Aceh Singkil sebelumnya, sejauh ini masih belum terselesaikan,\u201d ujar Mulyadi.<\/p>\n

Ia memaparkan empat persoalan yang menjadi sorotan organisasinya:<\/p>\n

    \n
  1. Dugaan penyimpangan dalam program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Menurut Mulyadi, persoalan PSR tidak hanya menyangkut Koperasi KPPB, tetapi juga sejumlah koperasi dan kelompok tani lain yang disebutnya belum diaudit maupun ditindaklanjuti.<\/li>\n
  2. Pekerjaan sarana dan prasarana senilai Rp4 miliar yang dinilai belum jelas penyelesaiannya.<\/li>\n
  3. Pengadaan baju sekolah dari bantuan Presiden untuk korban bencana banjir tahun 2025, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan nilai anggaran sekitar Rp1,7 miliar.<\/li>\n
  4. Pengadaan mesin genset di sejumlah Puskesmas Aceh Singkil pada Dinas Kesehatan tahun 2016.<\/li>\n<\/ol>\n

    Mulyadi menilai keempat persoalan tersebut mencerminkan performa kinerja Kejari Aceh Singkil yang menurutnya belum optimal dalam menegakkan hukum di kabupaten tersebut sepanjang masa kepemimpinan dua kepala kejaksaan terdahulu.<\/p>\n

    \u201cMampukah Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil yang baru ini menyelesaikan kasus-kasus yang menjadi pekerjaan rumah sejak era kepemimpinan Bapak Munandar dan Bapak Muhammad Junaidi?\u201d ujarnya.<\/p>\n

    Sebagai informasi, Munandar SH MH diketahui kini menjabat Kajari Tanah Laut, sementara Muhammad Junaidi SH MH telah dipindahtugaskan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara (Paluta) sejak pertengahan Juni 2026, sehingga jabatan Kajari Aceh Singkil saat ini telah beralih ke pejabat baru.<\/p>\n

    HIMAPAS memberikan tantangan terbuka kepada kepala kejaksaan yang baru maupun Kejati Aceh. Organisasi ini meminta tenggat waktu satu bulan untuk menuntaskan seluruh kasus yang disebutkan.<\/p>\n

    \u201cKami menantang Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil yang baru, dan Kejati Aceh, untuk memberi waktu satu bulan menuntaskan kasus-kasus yang ada di Aceh Singkil,\u201d tegas Mulyadi.<\/p>\n

    Ia menambahkan, pihaknya akan menilai kinerja kepala kejaksaan yang baru berdasarkan respons dan langkah konkret dalam menangani persoalan-persoalan yang selama ini disebutnya mangkrak. \u201cDari sini kita akan melihat perbedaan antara kepala kejaksaan yang lalu dengan kepala kejaksaan yang sekarang,\u201d pungkasnya.<\/p>\n

    Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kejaksaan Negeri Aceh Singkil maupun Kejaksaan Tinggi Aceh belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan HIMAPAS tersebut. (*)<\/p>\n

    \"image_print\"<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Himpunan Mahasiswa Pelajar Aceh Singkil (HIMAPAS) Banda Aceh menyoroti sejumlah persoalan hukum yang dinilai belum tuntas di lingkungan Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Singkil.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":507225,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_disable_autopaging":true},"categories":[35],"tags":[370692,243,254197,370691],"series":[],"class_list":["post-507223","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aceh","tag-aceh-singkiil","tag-hukum","tag-kejari","tag-himapas"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t